BP Migas Bubar, Pemerintah Harus Segera Buat Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menyatakan setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut Budiman, pembubaran tugas dan wewenang BP Migas ini merupakan langkah yang tepat karena selama ini BP Migas dinilai tidak memperlihatkan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas dalam negeri.

"Secara otomatis, putusan MK tersebut membubarkan tugas dan wewenang BP Migas. Ini merupakan langkah yang tepat bila melihat keberadaan BP Migas selama ini tidak memperlihatkan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.com via BlackBerry Messenger, Rabu (14/11/2012).

Budiman mengungkapkan, hampir seluruh kontrak blok produksi diberikan kepada perusahaan minyak dan gas asing, seperti blok Mahakam pada waktu lalu. Hal ini juga akan terjadi pada kontrak migas yang masih berjalan atau yang akan berakhir serta juga yang terkait dengan negosiasi kontrak yang sedang berlangsung di BP Migas. Dengan demikian, kepastian hukum oleh pemerintah dibutuhkan saat ini.

Menurutnya, dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah harus tegas menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan energi bangsa dengan cara tidak perlu mempertahankan lagi kontrak-kontrak pertambangan migas yang akan berakhir dan menegosiasikan kembali kontrak yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut MK, pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi menilai, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah, dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas, bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Karena itu, Budiman menyatakan, pemerintah harus segera membuat aturan hukum untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai kewenangan unit minyak dan gas agar tidak ada kegaduhan di dalam pengelolaan minyak dan gas yang saat ini sedang berjalan.

Ini blok migas yang disarankan tidak perlu diperpanjang kontrak.
-    Blok Siak (operator PT Chevron Pasific Indonesia, CPI) habis kontrak 2013.
-    Gebang (Pertamina-Costa) habis kontrak pada 2015.
-    Blok Mahakam (Total), ONWJ (PHE), Attaka (Inpex), dan Lematang (Medco) habis kontrak pada 2017.
-    Tuban (Pertamina-Petrochina), Ogan Komering (Pertamina-Talisman), North Sumatra Offshore B (Exxon Mobil), Southeast Sumatra(CNOOC), Tengah (Total), NSO Extention (ExxonMobil), Sanga-Sanga (Vico Indonesia), dan West Pasir dan Attaka (CPI), habis kontrak pada 2018.
-    Bula (Kalrez Petrolum), Seram Non Bula (Citic), Pendopo dan Raja (Pertamina-Golden Spike), dan Jambi Merang (JOB Pertamina-Hess) habis kontrak pada 2019.
-    South Jambi B (ConocoPhilips), Malacca Strait (Kondur Petroleum), Brantas (Lapindo), Salawati (Pertamina-Petrochina), Kepala Burung Blok A (Petrochina), Sengkang (Energy Equity), dan Makassar Strait Offshore Area A (Chevron Indonesia Company) habis kontrak pada 2020.
-    Blok Rokan (CPI), Bentu Sengat (Kalila), Muriah (Petronas), dan Selat Panjang (Petroselat) pada 2021.

Caleg Nasdem Tidak Dipungut Setoran

MAKASSAR, CAKRAWALA – Partai Nasdem bukan hanya sekadar membiayai caleg-calegnya yang bakal maju di Pe­milu 2014 mendatang. Partai Nasdem juga tidak akan memungut setoran kepada caleg mereka saat terpilih dan menjabat.
Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan, me­ngatakan, partainya berasumsi, pemungutan setoran partai kepada legislator adalah salah satu penyebab korupnya lembaga perwakilan rakyat.
“Di Nasdem tidak ada aturan soal setoran bagi legis­lator. Kita berasumsi, legislator mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merawat
konstituennya, dan ingin mereka me­rawat konstituennya tanpa harus terbebani. Malah partai akan turut membantu untuk meringankan biaya merawat konstituen,” kata Sanusi di Warkop Mazzagena, Makassar, Sabtu, 30 Juni.
Namun, untuk menjadi caleg Partai Nasdem tidaklah mudah. Sanusi menjelaskan, hanya orang-orang yang dianggap berkompetenlah yang bisa menjadi caleg Partai Nasdem. Caleg ini pun harus memiliki rekam jejak yang bersih dari KKN dan tindakan amoral lainnya.
“Syarat caleg Nasdem bukan hanya sekedar memiliki basis massa tetapi juga harus punya track record yang bersih. Dan itu ada tim verifikasi yang akan turun ke lapangan untuk menelusuri track record balon legislator Partai Nasdem,” kata Sanusi.
Dia menjelaskan, rekam jejek yang bersih dimaksudkan untuk menjamin bahwa legislator Partai Nasdem nantinya betul-betul memegang amanah rakyat secara professional. Bagi legislator yang tersangkut hukum, Partai Nasdem, ditegaskan Sanusi, tidak akan segan-segan mengambil sikap.
“Kalau nantinya ada Legis­lator Nasdem yang tersangkut hukum, walaupun masih ­sebatas tersangka, Partai tetap akan mengeluarkan sanksi pemecatan,” kata Sanusi.
Hal menarik lainnya, Pimpinan Partai Nasdem juga dilarang untuk ikut menjadi caleg. Sanusi menjelaskan, Ke­tua-ketua Partai Nasdem akan digaji oleh partai dengan harapan bekerja secara professional dan tidak akan pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi bagi legislator partai yang terindikasi membelot dari patron partai.
“Begitupun sebaliknya, legis­lator Partai Nasdem, juga tidak boleh menjadi pengurus partai,” imbuh Sanusi. (del/soe)

Priyo: Presiden SBY Bukan Kabur

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepergian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke China dan Korea Selatan selama dua pekan menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikeluhkan banyak pihak. Banyak yang menilai SBY ingin mencari aman.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut politikus Partai Golkar ini, kegiatan SBY itu murni karena tugas negara.

"Sudah tentu kunjungan kenegaraan ke China penting. Saya kok tak enak kalau ada yang mengatakan Presiden lepas tanggungjawab. Itu sudah dijadwalkan, konon mengajak tokoh pemuda dan kampus. Saya kira itu hal yang baik-baik," kata Priyo di DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/3).

Tudingan Presiden buang badan dengan pergi ke luar negeri disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husein. Saleh mengatakan, mungkin saja SBY tengah bertugas sesuai jadwal. Tapi itu bisa ditunda sampai pengumuman kenaikan harga BBM dilaksanakan.

"Beliau ada di luar negeri, ini merupakan buang badan untuk diserahkan pada menteri agar berhadapan dengan masyarakat. Ini sangat kami sayangkan," kata Saleh. Hanura, kata Saleh, tetap menolak rencana kenaikan itu. Menurut Saleh, ada cara lain untuk membiayai subsidi, seperti renegoisasi penjualan gas ke China, efisiensi impor minyak yang kebocorannya membebani anggaran dan membenahi manajemen cost recovery. (Andhini)

  Maaf ya kita bukan hanya melansir lagu saja , kita juga mau keliling2 China minggu ini . dag .....dag .....Tenang saja dirumah ya jangan ribut 2.BBM naik ya cuma Rp 1.500,- per liter.

Hidayat Nur Wahid: Jakarta bukan Hanya Betawi

 Selasa, 20 Maret 2012 15:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan punya konsep untuk mengajak warga Jakarta menjadi bagian mencari solusi masalah Ibu Kota. Ia siap bersaing dengan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli yang diklaim Demokrat berlatarbelakang Betawi.

Menurut Hidayat, masyarakat DKI Jakarta perlu diyakinkan bahwa pemerintah provinsi tak bisa bekerja sendirian. Mereka mempunyai andil untuk ambil bagian. "Sesungguhnya mereka bagian dari solusi. Menghadirkan kesadaran," kata Hidayat di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (20/3).

Hidayat menuturkan, menjadi tugas pemerintah provinsi dan jajarannya melalui kewenangan dan anggaran yang ada untuk menghadirkan solusi bagi Jakarta. Kehadiran dan keteladanan pemimpin pun sangat diperlukan di Jakarta. "Kita harus menjadi bagian dari solusi," kata mantan Ketua MPR itu.

Terkait calon wakil gubernurnya, Didik J Rachbini, Hidayat menjelaskan sore ini akan melakukan pertemuan. Ia dan Didik akan segera menjalin komunikasi dengan seluruh kelompk di Jakarta.

Terkait kepercayaan diri pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli alias Foke-Nara yang mengandalkan unsur Betawi, Hidayat mengingatkan, Jakarta tak hanya dihuni masyarakat Betawi. Apalagi penduduk terbesarnya dari suku Sunda dan Jawa, baru Betawi.

"Jakarta juga Ibu Kota negara, kota metropolitan seluruh Indonesia ada di Jakarta justru kontraproduktif mempertentangkan Betawi dan non-Betawi. Jakarta rumah Betawi oke, non-Betawi juga tidak masalah," tegas Hidayat.

Ditanya soal pernyataan Foke yang tak akan mengizinkan masyarakat diluar Jakarta mengobok-obok Ibu Kota, Hidayat mengatakan, siapapun yang mendaftar menjadi calon gubernur pasti tak bermaksud demikian. Termasuk Joko Widodo-Ahok dan Alex Noerdin-Nono Sampono. "Cerita sukses yang mereka miliki di Solo dan Sumatra Selatan ada di Jakarta, saya wellcome," katanya.

Hidayat pun membeberkan kelebihannya. Bahwa dirinya memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta dan anak-anaknya lahir di ibu kota Indonesia. "Tahun 2009 lalu PKS menang di Jakarta, saya sendiri mendapat suara terbanyak. Jadi tidak tepat mendikotomikan Jakarta versus luar Jakarta. Ada di Indonesia untuk sebesar-besar kemaslahatan Indonesia," kata Hidayat optimistis. (Andhini)

Marsinggo - Partai NasDem Mulai Diperhitungkan

Selasa, 13 Maret 2012
KEBERADAAN Partai NasDem yang menyodok ke posisi empat besar di bawah Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat membuat partai-partai lain di Senayan mulai memperhitungkan kehadiran partai baru tersebut.

Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai pergerakan cepat Partai NasDem bisa menjadi barometer semua partai yang ada di parlemen. Kehadiran Partai NasDem di posisi itu menunjukkan masyarakat ingin mencari alternatif.

"Ini bisa menjadi introspeksi bagaimana kondisi PKS dan warning bagi semua partai," kata Tifatul yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, kemarin.

Tifatul mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai elektabilitas partai. Hasil survei LSI menunjukkan Partai Golkar menempati urutan teratas dengan 17,7% disusul PDIP (13,6%), Partai Demokrat (13,4%), dan Partai NasDem (5,9%). Enam partai lain yang melorot ialah PPP (5,3%), PKB (5,3%), PKS (4,2%), Gerindra (3,7), PAN (2,7%), dan Hanura (0,9%).

Menurut Tifatul, hasil LSI itu menggambarkan seandainya pemilu dilakukan sekarang. Jadi, masih ada waktu partai memperbaiki diri hingga 2014.

Saat menanggapi hal yang sama, kader Gerindra Martin Hutabarat mengatakan hasil survei LSI menunjukkan kehadiran NasDem yang mengusung ide restorasi dan perubahan mulai masuk ke benak masyarakat. Martin melihat hasil survei LSI itu bisa menjadi introspeksi internal setiap partai.

"Bukan ancaman, tetapi kami siap berkompetisi secara fair. Ide perubahan sangat baik untuk politik," kata Martin.

Baik Partai Hanura, PAN, maupun PPP senada bahwa hasil LSI menjadi bahan introspeksi. Ketua DPP PPP Arwani Tomafi mengaku terkejut dengan hasil LSI itu. "Perlu dicermati tren pergeseran pemilih pemula beralih ke Partai NasDem," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi juga menganggap hasil LSI itu sebagai masukan yang baik bagi internal PAN. Bagi Saleh Husin, Wakil Sekjen Partai Hanura, hasil survei LSI itu akan melecut semangat kerja kader Hanura. (*/X-4)

Marsinggo - Tolak BBM Naik, Gerindra Galang Kekuatan di DPR

 

 POLITIK - LEGISLATIF

Senin, 05 Maret 2012

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani mengatakan fraksinya sudah beketetapan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menolak kenaikan harga BBM, Fraksi Gerindra juga memutuskan untuk aktif melakukan lobi menolak kenaikan BBM kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR yang tidak tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Gerindra menolak kenaikan harga BBM dan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di luar koalisi agar juga mengambil sikap serupa," kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Muzani, kalau usulan kenaikan harga BBM diloloskan DPR pasti membawa konsekuensi buruk bagi 135 juta warga negara yang hidup dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 486 ribu per orang per bulan.

"Jika BBM bersubsidi dicabut hingga harga eceran premium menjadi Rp 6.000, 135 juta warga negara tersebut di atas akan mengalami inflasi antara 15 sampai 20 persen sebagai konsekuensi dari naiknya biaya transportasi 30 persen dan makanan naik 15 persen. Kondisi ini sangat mencekik kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp486 ribu per orang per bulan," ujarnya.

Ahmad Muzani mengatakan wacana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per KK per bulan selama sembilan kepada 17,5 KK (sekitar 70 juta jiwa) dipastikan tidak akan banyak menolong karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak masuk dalam daftar dengan hidup semakin tercekik.

Ia lantas membandingkan subsidi BBM dengan alokasi belanja birokrasi dalam tujuh tahun terakhir. "Kenaikan belanja birokrasi membengkak 400 persen dari Rp187 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp733 triliun dalam APBN 2012," ujar Muzani.

Padahal, lanjutnya, jumlah birokrasi Indonesia itu hanya sekitar 4,6 juta orang. Artinya setiap aparat birokrasi dapat porsi belanja di APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun.

Sementara subsidi BBM dalam tahun 2005 hingga 2012 hanya naik sekitar 29 persen. "Pada 2005 subsidi BBM di APBN berjumlah Rp95,6 triliun dan menjadi Rp123,6 triliun pada tahun 2012. Ini sebuah fakta yang sangat menyakiti kita semua karena naiknya belanja birokrasi itu hanya akan dinikmati oleh sekitar 4,6 juta birokrat, imbuhnya. (fas/jpnn)

Marsinggo - Angelina Sondakh Resmi Diberhentikan

Partai Demokrat telah menggelar rapat pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat.

“DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat.

Dengan keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan pemecatan bagi Angie.

“(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi menambahkan.

Selain Angie, kader partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena melakukan pelanggaran Ad/ART.
Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Segera diputuskan penggantinya. Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang tepat,” ujarnya.

Marsinggo - Ribuan Transaksi DPR Mencurigakan

Tuesday, 21 February 2012 Kepala PPATK M Yusuf (kiri) didampingi Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, kemarin.

JAKARTA– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku tengah menelusuri sekitar 2.000 transaksi mencurigakan yang menyangkut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mayoritas transaksi mencurigakan dilakukan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. ”Saat ini PPATK sedang melakukan proses atas lebih dari 2.000 laporan terkait dengan anggota DPR, di mana mayoritas transaksi dilakukan oleh anggota Banggar DPR,” demikian tertulis dalam sambutan Kepala PPATK Muhammad Yusuf saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang dikonfirmasi data tersebut meminta PPATK tidak hanya mengumumkan data,tapi langsung melaporkan temuan itu ke penegak hukum. ”Pentingnya hal ini karena ketidakpercayaan publik kepada Dewan.Informasi ini akan memberikan kontribusi makin memperburuk citra anggota Dewan. Kalau memang betul sedang dilakukan, kami harap proses analisis tidak dalam tempo lama dan diumumkan hasilnya,”ucapnya.

Wakil Ketua DPR yang membidangi keuangan Anis Matta juga mendesak PPATK menyerahkan data tersebut ke penegak hukum jika memang dari hasil analisisnya ada yang mengarah pada pidana dan pencucian uang. Sebaliknya, dia mengingatkan lembaga tersebut agar tidak gemar mengumbar data yang belum lengkap.

”Daripada di-declare seperti itu, serahkan saja ke hukum. Daripada timbulkan kehebohan, serahkan saja ke KPK. Kalau hanya seperti ini, kan sepertinya ada teror secara massal dan itu bisa menyebabkan transaksi baru,” kata Sekjen DPP PKS ini. Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menandaskan, jika ada transaksi yang tidak wajar seperti melanggar hukum atau pencucian uang,itu harus diungkap secara detail dan diserahkan ke penegak hukum.

”Tidak boleh terjadi pembiaran sehingga yang tidak masuk kategori itu bisa dipilah. Harapan kami, Komisi III DPR bisa mendorong ini agar ditindaklanjuti dan data yang terungkap bukan sekadar data yang menghebohkan, melainkan tidak ada tindak lanjut hukumnya. Jangan sampai dua minggu jadi berita lalu adem.Jadi,siapa pun,harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dede Mariana menilai sangat wajar jika PPATK menemukan transaksi mencurigakan para legislator. Apalagi kebanyakan transaksi mencurigakan itu dilakukan anggota Banggar.

”Mereka (anggota DPR) memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran, sangat memungkinkan jika transaksi mencurigakan ditemukan. Ini juga bisa tampak dalam kasus Nazaruddin.” ”Hemat saya,apa yang dilakukan Nazaruddin bisa juga dilakukan anggota yang lain,tapi memang sulit membuktikannya,” ungkap dia.

Dia menyadari tidak mudah untuk membongkar transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota DPR. Hal itu hanya bisa dilakukan jika KPK atau Polri memiliki keberanian melawan intervensi politik. Terlebih transaksi feeproyek di kalangan anggota DPR dan para pengusaha sangat canggih dan sulit membuktikan. ”Mudahmudahan bisa,”ucapnya.

Secara eksplisit kalimat tentang 2.000 transaksi mencurigakan tercantum dalam laporan sambutan laporan PPATK di halaman 21,namun dicoret dengan stabilo warna hitam sehingga tidak dibacakan. Namun, dari beberapa yang sudah dicoret itu ternyata masih bisa dibaca. Beberapa anggota Komisi III DPR juga menanyakan kenapa kalimat tersebut dicoret.

Mereka mempertanyakan kenapa ada kalimat itu kalau yang disampaikan ternyata dicoret. Menjawab pertanyaan itu, Yusuf beralasan,hal itu terjadi karena pertanyaan dari Komisi III DPR adalah menyangkut hasil analisis rekening gendut.Sementara yang 2.000 itu belum kategori hasil analisis,tapi masih proses.

”Ini belum tahu gendut atau tidak, 2.000 ini masih diproses. Jumlahnya memang lebih dari 2.000.Kebetulan menyangkut Banggar. Tapi kenapa kami coret, tidak sinkron dengan pertanyaan,”katanya. Laporan yang disampaikan ke Komisi III DPR, lanjut dia, untuk menjawab pertanyaan terkait klasifikasi hasil analisis berdasarkan profil terlapor sampai Januari 2012.

Dari yang telah dilakukan analisis itu, lanjutnya, terkait transaksi mencurigakan oleh PNS ada 707 hasil analisis (HA),anggota Polri 89 HA,jaksa 12 HA,hakim 17 HA,KPK 1 HA,dan legislatif 65 HA. Di bawah itulah terdapat tulisan mengenai 2.000 transaksi yang diduga mencurigakan oleh anggota DPR yang dicoret. Dari laporan tersebut, sebanyak 119 laporan diteruskan ke penegak hukum.”Total hasil analis yang diproses penegak hukum ada 119 hasil analisis,”ungkapnya.

PPATK juga menyebut transaksi mencurigakan yang menyangkut dua orang menteri senilai Rp100 miliar. Ini merupakan hasil analisis PPATK terakit 23 LHA terhadap aliran uang mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin.Namun, Yusuf tak mau mengungkap secara gamblang temuan itu dengan alasan sudah masuk ranah KPK.”Karena PPATK tidak punya kewenangan memanggil orang, kita hanya melihat data di atas kertas,”jelas Yusuf.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, laporan transaksi mencurigakan bendaharawan sebagaimana dituduhkan PPATK sama sekali tidak benar. Penukaran uang yang dilakukan pegawai KPK pada Juni 2010 legal dan sesuai aturan tugas KPK. ”Jadi ceritanya begini,bendahara itu kansalah satu tugasnya menukar uang sitaan negara, tentunya jika berbentuk dolar.Jadi hasil sitaan dolar itu ditukar ke rupiah dulu untuk bisa masuk ke kas negara. Itu sudah sesuai tupoksinya,”kata Johan di Kantor KPK Jakarta kemarin.

Menurut Johan,KPK secara resmi sudah menjelaskan masalah tersebut kepada PPATK pada Juli dan Agustus 2011.Karena itu, dia pun menyatakan keheranannya karena ternyata masalah tersebut masih diungkit PPATK. ”Jadi itu sudah diklarifikasi. Uang itu juga tidak masuk rekening.Uang itu setelah ditukar disetor ke kas negara, catatannya jelas. Pihak internal KPK juga sudah bergerak menyelidiki hal itu dan hasilnya clear,”katanya.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha membenarkan bahwa transaksi tersebut sudah dilaporkan ke PPATK. Sejak KPK sudah mendapat laporan dari PPATK soal transaksi pada 2010, pihaknya pun segera melakukan klarifikasi ke PPATK soal transaksi itu. ”Transaksi valas yang dilakukan pegawai KPK itu terjadi pada 2010, dan KPK sudah memberi penjelasan ke PPATK pada Juli. 2010,”ungkapnya. nurul huda/rahmat sahid/ krisiandi sacawisastra 

Marsinggo - Biarlah saya sendiri yang tahu

Dear Bloggers,
Sedih sekali rasanya membaca posting2 yang masuk (sekitar 300-an) berkaitan dengan agama dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa mempublished posting2 tersebut. Banyak sekali posting cacian, makian, kekecewaan dan ketidaksukaan yang saya terima serta ada juga posting yang simpatik dan turut prihatin. Semua itu saya terima dengan besar hati. Ini merupakan tantangan hidup saya, dan saya sendiri yang harus menanggungnya. Mungkin inilah konsekuensi dari public figure. Biarlah kesedihan saya menjadi bagian dari hidup saya dan hanya saya sendirilah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga berterima kasih buat semua yang telah mengomentari kehidupan pribadi saya,walaupun jujur saya tidak memiliki dan tidak pernah memiliki guru spiritual seperti yang diberitakan dimedia. Banyak sekali kesimpang siuran dalam pemberitaan namun biarlah Tuhan Yang Maha Kuasa yang meluruskan semua pemberitaan tersebut. Saya merasa tidak perlu melakukan klarifikasi karena ini hanya akan membuat keadaan semakin tidak mengenakan. Terima kasih juga buat mereka yang telah mendoakan saya...Thanks alot, buat mereka yang tidak suka dengan saya, terima kasih juga karena saya yakin ungkapan2 tersebut adalah bentuk kepedulian terhadap saya. At last, apabila berkenan dengan segala kerendahan hati saya meminta agar agama janganlah dijadikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan perpecahan, marilah kita saling menghormati agama orang lain tanpa harus menghakimi agama yang satu lebih baik dari agama yang lain. Tuhan memberikan matahari tidak hanya pada orang2 yang beragama tertentu, Tuhan memberikan matahari, udara dan kehidupan bagi semua orang tanpa memandang agama tersebut. Semoga Tuhan beserta kita. Kutipan ini mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kita : Orang yang berpikir besar akan membicarakan ide-ide dan gagasan, Orang yang berpikir biasa akan membicarakan tentang kejadian dan Orang yang berpikir rendah akan membicarakan tentang orang lain. Regards and lots of love, Angelina Sondakh

angelina sondakh massaid's diary II: "Being a mom is WONDERFUL"

angelina sondakh massaid's diary II: "Being a mom is WONDERFUL": Dear Bloggers, Memang hidup terus berjalan dengan berbagai ujian yang memang harus aku jalani untuk penyempurna iman. Semua itu t...

Marsinggo - Merapat ke Partai Golkar

PetaPolitik.Com – Geger peristiwa pembantaian petani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tidak lepas dari peran mayjend (purn) Saurip Kadi.
Pensiunan jenderal kelahiran Brebes Jawa Tengah inilah yang berinisiatf membawa para petani yang bersengketa lahan dengan PT Silva Inhutani menemui anggota DPR terutama Komisi III untuk mengadukan nasibnya.
Dalam pertemuan itu Komisi III DPR dipimpin oleh Bambang Soesatyo politisi dari Partai Golkar yang juga merupakan orang kepercayaan Aburizal Bakrie. Selama pertemuan itu dibeberkan rekaman video yang kemudian membuat geger masyarakat luas. Tanpa membuang waktu, DPR membentuk tim investigasi untuk mencari tahu akar persoalan dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Di sisi lain, pemerintah pun bergerak cepat dengan membentuk tim pencari fakta yang dipimpin Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM).
Sepintas seperti memang itulah yang seharusnya dilakukan DPR maupun pemerintah dalam merespon beragam kejadian yang menimpa masyarakat. Tapi bila disimak secara cermat, polah DPR atau pun tindakan pemerintah dalam peristiwa pembantaian petani di Lampung itu terasa kental aroma politiknya.
Merunut kebelakang beberapa bulan lalu tepat pada 7 April 2011 ada sekolompok orang yang menamakan dirinya Dewan Penyelamat Negara menemui Aburizal Bakrie di Wisma Bakrie, Kuningan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar itu ternyata ada juga mayjend (purn) Saurip Kadi sebagai salah satu anggota Dewan Penyelamat Negara. Anggota Dewan penyelemat Negara lainnya yang turut ikut antara lain Effendi Choirie, Laode Ida, dan Hatta Taliwang.
Dewan Penyelamat Negara dideklarasikan pada 10 Februari 2011 lalu yang bertujuan untuk untuk menyelamatkan Indonesia yang dalam kondisi memprihatinkan. Banyak tokoh terutama yang berseberangan dengan pemerintah masuk menjadi anggotanya. Ditenggarai mayjend (purn) Saurip Kadi memegang peranan penting dalam pembentukan dewan ini.
Tidak tanggung-tanggung, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD itu yang menggerakkan beberapa anggota DPR dan DPD untuk mendukung keberadaan Dewan Penyelamat Negara. Dalam beberapa kali pertemuan internal Dewan Penyelamat Negara di DPR itulah mayjend (purn) Saurip Kadi terlihat aktif menjadi narasumber sekaligus jurubicara.
Mayjend (purn) Saurip Kadi merupakan lulusan akademi militer (akmil) angkatan 1973. Seangkatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, almarhum Agus Wirahadikusuma dan Prabowo Subianto. Bila banyak alumni akmil angkatan 1973 yang menginduk ke Susilo Bambang Yudhoyono atau Prabowo Subianto maka tidak demikian dengan Saurip Kadi. Sosok tentara yang berlatarbelakang dari korps perhubungan ini malah dekat dengan almarhum Agus Wirahadikusuma.
Itulah sebabnya sepak terjang mayjend (purn) Saurip Kadi terlihat lebih sering menyerang pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam posisi inilah banyak pihak yang mengambil poisisi berseberangan dengan pemerintah kerap memanfaatkan jaringan dan kemampuan politik Saurip Kadi.
Belum lama ini, Aburizal Bakrie yang bersiap akan maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar telah mengumpulkan sejumlah purnawirawan jenderal untuk masuk sebagai tim suksesnya. Dalam tim sukses ini terdapat beberapa nama beken seperti Jendral (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, Jenderal (Purn) Fahrul Razi, Letjend (purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Letjend (Purn) Johny Lumintang, dan Letjend (Purn) Soemardi. Dikabarkan mayjend (purn) Saurip Kadi pun masuk dalam tim suksesnya Aburizal Bakrie.
Jadi bila ada seorang purnwiran jenderal yang tidak pernah tugas di Lampung tiba-tiba punya akses dan jaringan di daerah itu tentunya menjadi pertanyaan tersendiri siapa yang memback-upnya. Apalagi dengan mengajak sekelompok petani bisa langsung bertemu dengan Komisi III DPR dimana dalam pertemuan itu dipimpin seorang politisi dari Partai Golkar. Karena selama ini banyak politisi senayan yang sengaja menghindar bila diajak beraudiensi dengan para petani.
Tengok saja aksi ribuan petani yang memperjuangkan nasibnya di DPR ternyata tidak pernah diajak bicara oleh anggota dewan terhormat. Para petani itu malah dibiarkan keleleran di depan gedung wakil rakyat. Lebih sedih lagi, hanya untuk numpang buang air kecil saja para petani itu ditolak masuk oleh aparat keamanan. (Leo)

Marsinggo - Dipimpin Jenderal, Lembaga Adat Lampung Ngadu ke DPR

AKARTA (Pos Kota) – Lembaga Adat Megoupak asal Lampung mendatangi Komisi III DPR RI untuk mengadukan peristiwa pembantaian warga sipil oleh aparat yang telah terjadi sejak tahun 2009 hingga saat ini.
Rombongan yang dipimpin juga purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi terlihat melakukan rapat dengan Komisi Hukum DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Kepada DPR RI mereka meminta keadilan hukum ditegakkan setegak-tegaknya, menindak aparat yang melakukan pembantaian.
“Mohon menjadi kepedulian wakil rakyat. Cara-cara mafia merampas hak warga sipil harus ditindak tegas, agar keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,” tegas Saurip Kadi di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2011).
Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak, Bob Hasan, menuturkan kronologis adanya pembantaian dan kekerasan sadis di Lampung. Diawali saat sebuah perusahaan bernama PT. SI milik warga negara Malaysia bernama BS alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan. Tapi upaya PT. SI membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat dan terjadi sejak tahun 2003.
“Penduduk yang tadinya menanam sengon, albasia dan lainnya menolak kehadiran mereka,” terang Bob.
Menghadapi penolakan warga, selanjutnya PT SI membentuk PAM Swakarsa dengan dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Justru pasca adanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.
Kurang lebih 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. Ratusan orang mengalami luka-luka, bahkan ada yang mengalami trauma berat.Hukum rimba terjadi di negara yang mengedepankan hukum di atas segala-galanya ini.
“Kejadian terjadi di Mesuji dan Sodong di Lampung paling ujung juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011, rincian korban 30 orang tewas sejak 2009-2011. Beberapa orang stres karena melihat anggota keluarganya dibantai di hadapannya,” tutur Bob.
Di depan Komisi III DPR RI, video pembantaian dipertontonkan dan membuat miris mereka yang menonton. Video itu terlihat gambar adanya pembantaian sadis. Beberapa korban dari masyarakat ada yang disembelih kepalanya kemudian tubuhnya digantung di tiang. Tak hanya itu, ada yang ditembak di kaki juga ke kepalanya. Tontonan mengerikan itu sempat menjadi pusat perhatian.
Anggota Komisi III DPR yang hadir terlihat takut dan enggan menonton video sampai rampung. “Sudah-sudah, ini mengerikan sekali,” ucap Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani seraya meminta video distop.
(prihandoko/sir)