Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Selasa, 20 Mei 2014
Selasa, 14 Januari 2014
Rabu, 13 November 2013
Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres
TRIBUNnews.com – 2 jam 46 menit lalu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak
disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.
Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI),
mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas
Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut
nama Susilo Bambang Yudhoyono
"Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas,
karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK
dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini
harus dibacakan secara utuh," ujar juru bicara PPI, Ma'mun Murod.
Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma'mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.
"Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf
dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini
maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai
biasa di KPK.
Pak anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak
ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan
politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari petinggi-petinggi
di internal sendiri (tentu dimaksud adalah petinggi demokrat, 'kutipan
Ma'mun') dan dibalik ini semua adalah Pak SBY dengan kroni-kroninya.
Masalah bocor sprindik saya tersenyum tapi hati saya terluka. Pak Anas,
saya adalah pengagum Pak Anas, dan dibelakang Pak Anas banyak yang
support, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk
mahasiswa, kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung.
Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat
pemeriksaan bendahara demokrat Nazarudin. Dalam BAP tersebut, Nazarudin
melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009.
BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin. Tapi, sampai sekarang ini,
tidak pernah diangkat KPK. Dan tidak langsung diteruskan, sampai
sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copynya, ke Pak Anas.
Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian
surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas.
Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap."
Di bawah pernyataan tersebut ada nomor handphone di pengirim surat,
namun untuk tujuan kerahasiaan tidak disebutkan oleh Ma'mun. Menurut
Ma'mun isi surat tersebut membuktikan bagaimana KPK telah bertindak
tebang pilih dan tidak proporsional dalam melakukan pemberantasan
korupsi.
Selasa, 29 Oktober 2013
"18 JUTA SUARA SILUMAN di PEMILU 2009"
MENANGIS ANDA MEMBACA INI....!!
1. Tahun 2009 PD dan SBY bisa menang karena banyak faktor. Salah satunya adanya 18 juta suara pemilih palsu alias siluman.
2. 18 juta suara siluman itu masuk ke perhitungan suara melalui pengadaan 18 juta KTP palsu yg kemudian dimasukan nama2nya dalam DPT.
3. 18 juta suara palsu itu didistribusikan secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia. Propinsi padat disisipi 1 juta pemilih palsu.
4. Propinsi padat itu seperti Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan propinsi sedang seperti Sumut, DKI, Yogya, Bali, banten, 750 ribu.
5. Propinsi2 yg penduduknya tdk terlalu padat, disisipi 300-500 ribu suara palsu dari NIK dan indentitas KTP palsu yg dibuat oknum pemerintah.
6. Di DKI contohnya ditemukan 50.000 pemilih palsu hasil sisiran sebuah partai politik yg punya staf ahli IT KPU.
7. Modus pemalsuan KTP yg jadi database pemilih palsu itu adalah dgn mengganti ujung NIK (nomor induk kependudukan) KTP asli.
8. Misalkan NIK : 09.5306.010170.0010 diganti ujungnya menjadi 0011, 0012, dst sampai 0999. Namanya tetap sama.
9. Agar tidak ketahuan, mendagri saat itu Mardiyanto ditugaskan mengamankan dibantu dgn timses khusus dan KPU.
10. Tanpa pengecekan secara silang antar DPT TPS melalui sistem IT, maka kecurangan ini tdk akan diketahui. Karena KTP Palsu tsb tersebar di TPS.
Rabu, 31 Oktober 2012
Minggu, 30 September 2012
Kendaraan Politik Bagi Rakyat
Oleh Anwari WMK
Tatkala hendak memperebutkan kursi kekuasaan, mendadak sontak para aktor politik berbicara tentang rakyat. Mereka beradu akting di ruang publik dengan mengusung citra diri sebagai pejuang sejati mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan itu, rakyat lalu dijunjung setinggi langit. Personalitas seorang politikus tiba-tiba diwarnai aura kepedulian tanpa batas dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat. Tetapi jelas, semuanya hanyalah aksi di atas panggung. Semuanya hanyalah lipstik dan polesan. Tak lebih dan tak kurang.
Apa yang bisa kita catat selama ini ialah timbulnya paradoks dalam perpolitikan nasional. Pada satu sisi, politik merupakan panggilan kebangsaan, dan karena itu tak pernah bergeser menjadi profesi. Dengan terjun ke dunia politik, seseorang sesungguhnya berada dalam satu titik kesadaran untuk menghibahkan diri sepenuhnya memenuhi panggilan kebangsaan. Maka, para politikus adalah pejuang yang mengusung misi besar memajukan dan memakmurkan bangsa. Tapi pada lain sisi, politik di Indonesia menjadi ladang berburu pekerjaan. Tata kelola politik dilumuri pamrih materi. Tak mengherankan pada akhirnya, politikus di negeri ini menjadi monster pemburu rente yang korup. Dengan sendirinya, politikus di Indonesia merupakan figur yang antoganistik.
Pemimpin Partai
Hingga perpolitikan nasional menerobos masuk ke dalam kurun waktu pasca-Orde Baru, sandiwara pembelaan terhadap rakyat tampak menonjol pada saat Pemilu Legislatif maupun tatkala berlangsung Pemilu Presiden. Politikus yang ambisius duduk di parlemen atau yang begitu obsesif meraih jabatan presiden, menebar janji untuk sepenuhnya membahagiakan rakyat. Kampanye Pemilu lantas menjadi sebuah siklus yang riuh redah oleh corong penyebaran janji. Sebagai imbalannya, sang politikus meminta dukungan suara dari rakyat, melalui pencontrengan di bilik-bilik suara.
Kini, sebuah cerita baru bergulir. Sandiwara pembelaan terhadap rakyat pun mewarnai perebutan kursi ketua umum sebuah partai politik. Contohnya, perebutan jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam Musyawarah Nasional ke-8 di Pekanbaru, Riau (5-8 Oktober 2009), empat orang politikus tampil sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi. Mereka sama-sama berbicara tentang rakyat serta melontarkan resep politik bagaimana menyekahterakan rakyat. Begitu artikulatifnya pembicaraan tentang rakyat dalam Munas ke-8 itu, tak berlebihan jika dikatakan inilah sensasi baru dalam jagat perpolitikan nasional.
Memang, Munas atau Muktamar partai-partai selain Golkar telah pula membicarakan nasib rakyat. Tetapi, hanya dalam Munas ke-8 Golkar pembicaraan tentang rakyat membahana dari kandidat ketua umum. Derajat pembicaraan tentang rakyat dalam konteks Munas ke-8 Partai Golkar sama artikulatifnya dengan pembicaraan tentang rakyat selama masa kampanye Pemilu. Padahal, para kandidat Ketua Umum Partai Golkar itu tak sedang berhadapan dengan rakyat secara vis-Ã -vis—seperti pada musim Pemilu.
Rakyat dalam Perspektif
Hanya saja, pembicaraan tentang rakyat dalam konteks ini berada dalam perspektif yang sumir. Pembacaan secara saksama terhadap konstatasi yang dilontarkan empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar secara keseluruhan justru tanpa kejelasan esoterisme. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “rakyat” dalam berondongan kata-kata empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tak lebih hanyalah retorika. Kata “rakyat” dalam pelataran ini masih terpaku pada pengertian yang dangkal. Tak ada kedalaman konsepsi yang mendasari segenap pembicaraan tentang rakyat.
Dalam Kompas edisi 5 Oktober 2009, Yuddy Chrisnandi berbicara tentang rakyat sehubungan dengan penurunan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009. Nomenklatur “rakyat” terpatri ke dalam narasi kalimat Yuddy seperti ini: ”Suara Partai Golkar turun disebabkan faktor kepemimpinan yang tidak solid dan merakyat, mengabaikan kekuatan lain, serta merasa puas pada capaian sebelumnya. Pemimpin seharusnya mampu menggerakkan seluruh jajaran turun ke bawah serta menjaga persatuan sehingga terbangun soliditas. Pemilu lalu semua berjalan sendiri. Reposisi politik Partai Golkar juga tidak jelas, partai pemerintah atau oposisi yang senantiasa mendukung cita-cita rakyat. Kader yang membela rakyat malah diperingatkan. Akibatnya, Golkar dilupakan rakyat.”
Dalam konteks ideologi, Yuddy juga berbicara tentang rakyat dengan narasi kalimat seperti ini: Golkar itu nasionalis religius kerakyatan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengukuhkan sebagai partai religius. Komitmen Golkar melindungi NKRI dari pertentangan ideologi, separatisme, atau SARA dengan membingkai kebhinnekaan. Pembangunan nasional harus ditujukan untuk rakyat. Tujuan ini mulai melemah. Golkar juga bukan partai agama yang berpihak hanya pada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau satu golongan. Karena itu, harus berjuang semaksimal mungkin agar semua peraturan diterima secara adil oleh seluruh rakyat.”
Hutomo Mandala Putra juga menggunakan nomenklatur “rakyat” demi mengklarifikasi mengapa akhirnya ia maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Kata Hutomo Mandala Putra, ”Saya membawa visi-misi lebih jelas tentang karya-kekaryaan dan ekonomi rakyat. Golkar selama ini hanya dimanfaatkan elite politiknya. Ke depan, Golkar harus lebih membantu rakyat mewujudkan cita-citanya. Golkar juga harus lebih tegas menjaga kedaulatan bangsa. Saat Orde Lama, kita bertambah Papua. Orde Baru, bertambah Timtim. Tapi, saat Reformasi kehilangan Timtim, Sipadan, Ligitan.”
Saat menyinggung kemestian-kemestian baru yang niscaya dilakukan Golkar, Hutomo Mandala Putra berbicara tentang rakyat dengan konstruk kalimat seperti ini: “Golkar harus mewujudkan cita-cita rakyat secepatnya, tidak perlu menunggu Pemilu. Sudah saatnya kita berkarya sekarang ini. Karena itu, sejak awal saya tidak ingin terlibat praktik ”dagang sapi” atau pragmatisme. Saya harus mengedepankan program-program yang harus dilaksanakan Golkar di daerah-daerah jika ingin menang di 2014.”
Dalam wawancara dengan harian Seputar Indonesia (6 Oktober 2009), Hutomo Mandala Putra berbicara tentang konsep Trikarya untuk keperluan membesarkan Golkar. Salah satu poin dalam konsep Trikarya itu berbunyi: “Partai Golkar harus dijadikan kendaraan politik rakyat untuk mewujudkan harapannya”. Dua poin yang lain adalah: (1) Keharusan bagi Golkar menjadi partai independen, mandiri dan dinamis, serta (2) Partai Golkar mewujudkan wajib belajar 12 tahun secara gratis untuk sekolah negeri dan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.
Sungguh pun demikian, pembicaraan tentang rakyat tak menukik pada kedalaman filosofi. Di sini, pembicaraan tentang rakyat bernuansa banalitas. Itu karena, masih bertahan relasi subyek-obyek di dunia politik. Para aktor politik tak habis-habisnya memosisikan diri sebagai subyek. Sementara rakyat, disudutkan sebagai obyek. Itulah mengapa, pembicaraaan tentang rakyat terjebak ke dalam logika formal, bukan resultante dari dialektika lahir batin bersama rakyat itu sendiri. Maka, pembicaraan tentang fungsi partai politik sebagai kendaraan politik bagi rakyat jelas masih sebatas utopia. “Kendaraan politik bagi rakyat” hanyalah isu temporer menghadapi Munas. Maka, dengan cepat isu ini bakal berlalu bersama angin.
Jakarta, 7 Oktober 2009
Tatkala hendak memperebutkan kursi kekuasaan, mendadak sontak para aktor politik berbicara tentang rakyat. Mereka beradu akting di ruang publik dengan mengusung citra diri sebagai pejuang sejati mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan itu, rakyat lalu dijunjung setinggi langit. Personalitas seorang politikus tiba-tiba diwarnai aura kepedulian tanpa batas dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat. Tetapi jelas, semuanya hanyalah aksi di atas panggung. Semuanya hanyalah lipstik dan polesan. Tak lebih dan tak kurang.
Apa yang bisa kita catat selama ini ialah timbulnya paradoks dalam perpolitikan nasional. Pada satu sisi, politik merupakan panggilan kebangsaan, dan karena itu tak pernah bergeser menjadi profesi. Dengan terjun ke dunia politik, seseorang sesungguhnya berada dalam satu titik kesadaran untuk menghibahkan diri sepenuhnya memenuhi panggilan kebangsaan. Maka, para politikus adalah pejuang yang mengusung misi besar memajukan dan memakmurkan bangsa. Tapi pada lain sisi, politik di Indonesia menjadi ladang berburu pekerjaan. Tata kelola politik dilumuri pamrih materi. Tak mengherankan pada akhirnya, politikus di negeri ini menjadi monster pemburu rente yang korup. Dengan sendirinya, politikus di Indonesia merupakan figur yang antoganistik.
Pemimpin Partai
Hingga perpolitikan nasional menerobos masuk ke dalam kurun waktu pasca-Orde Baru, sandiwara pembelaan terhadap rakyat tampak menonjol pada saat Pemilu Legislatif maupun tatkala berlangsung Pemilu Presiden. Politikus yang ambisius duduk di parlemen atau yang begitu obsesif meraih jabatan presiden, menebar janji untuk sepenuhnya membahagiakan rakyat. Kampanye Pemilu lantas menjadi sebuah siklus yang riuh redah oleh corong penyebaran janji. Sebagai imbalannya, sang politikus meminta dukungan suara dari rakyat, melalui pencontrengan di bilik-bilik suara.
Kini, sebuah cerita baru bergulir. Sandiwara pembelaan terhadap rakyat pun mewarnai perebutan kursi ketua umum sebuah partai politik. Contohnya, perebutan jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam Musyawarah Nasional ke-8 di Pekanbaru, Riau (5-8 Oktober 2009), empat orang politikus tampil sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi. Mereka sama-sama berbicara tentang rakyat serta melontarkan resep politik bagaimana menyekahterakan rakyat. Begitu artikulatifnya pembicaraan tentang rakyat dalam Munas ke-8 itu, tak berlebihan jika dikatakan inilah sensasi baru dalam jagat perpolitikan nasional.
Memang, Munas atau Muktamar partai-partai selain Golkar telah pula membicarakan nasib rakyat. Tetapi, hanya dalam Munas ke-8 Golkar pembicaraan tentang rakyat membahana dari kandidat ketua umum. Derajat pembicaraan tentang rakyat dalam konteks Munas ke-8 Partai Golkar sama artikulatifnya dengan pembicaraan tentang rakyat selama masa kampanye Pemilu. Padahal, para kandidat Ketua Umum Partai Golkar itu tak sedang berhadapan dengan rakyat secara vis-Ã -vis—seperti pada musim Pemilu.
Rakyat dalam Perspektif
Hanya saja, pembicaraan tentang rakyat dalam konteks ini berada dalam perspektif yang sumir. Pembacaan secara saksama terhadap konstatasi yang dilontarkan empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar secara keseluruhan justru tanpa kejelasan esoterisme. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “rakyat” dalam berondongan kata-kata empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tak lebih hanyalah retorika. Kata “rakyat” dalam pelataran ini masih terpaku pada pengertian yang dangkal. Tak ada kedalaman konsepsi yang mendasari segenap pembicaraan tentang rakyat.
Dalam Kompas edisi 5 Oktober 2009, Yuddy Chrisnandi berbicara tentang rakyat sehubungan dengan penurunan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009. Nomenklatur “rakyat” terpatri ke dalam narasi kalimat Yuddy seperti ini: ”Suara Partai Golkar turun disebabkan faktor kepemimpinan yang tidak solid dan merakyat, mengabaikan kekuatan lain, serta merasa puas pada capaian sebelumnya. Pemimpin seharusnya mampu menggerakkan seluruh jajaran turun ke bawah serta menjaga persatuan sehingga terbangun soliditas. Pemilu lalu semua berjalan sendiri. Reposisi politik Partai Golkar juga tidak jelas, partai pemerintah atau oposisi yang senantiasa mendukung cita-cita rakyat. Kader yang membela rakyat malah diperingatkan. Akibatnya, Golkar dilupakan rakyat.”
Dalam konteks ideologi, Yuddy juga berbicara tentang rakyat dengan narasi kalimat seperti ini: Golkar itu nasionalis religius kerakyatan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengukuhkan sebagai partai religius. Komitmen Golkar melindungi NKRI dari pertentangan ideologi, separatisme, atau SARA dengan membingkai kebhinnekaan. Pembangunan nasional harus ditujukan untuk rakyat. Tujuan ini mulai melemah. Golkar juga bukan partai agama yang berpihak hanya pada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau satu golongan. Karena itu, harus berjuang semaksimal mungkin agar semua peraturan diterima secara adil oleh seluruh rakyat.”
Hutomo Mandala Putra juga menggunakan nomenklatur “rakyat” demi mengklarifikasi mengapa akhirnya ia maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Kata Hutomo Mandala Putra, ”Saya membawa visi-misi lebih jelas tentang karya-kekaryaan dan ekonomi rakyat. Golkar selama ini hanya dimanfaatkan elite politiknya. Ke depan, Golkar harus lebih membantu rakyat mewujudkan cita-citanya. Golkar juga harus lebih tegas menjaga kedaulatan bangsa. Saat Orde Lama, kita bertambah Papua. Orde Baru, bertambah Timtim. Tapi, saat Reformasi kehilangan Timtim, Sipadan, Ligitan.”
Saat menyinggung kemestian-kemestian baru yang niscaya dilakukan Golkar, Hutomo Mandala Putra berbicara tentang rakyat dengan konstruk kalimat seperti ini: “Golkar harus mewujudkan cita-cita rakyat secepatnya, tidak perlu menunggu Pemilu. Sudah saatnya kita berkarya sekarang ini. Karena itu, sejak awal saya tidak ingin terlibat praktik ”dagang sapi” atau pragmatisme. Saya harus mengedepankan program-program yang harus dilaksanakan Golkar di daerah-daerah jika ingin menang di 2014.”
Dalam wawancara dengan harian Seputar Indonesia (6 Oktober 2009), Hutomo Mandala Putra berbicara tentang konsep Trikarya untuk keperluan membesarkan Golkar. Salah satu poin dalam konsep Trikarya itu berbunyi: “Partai Golkar harus dijadikan kendaraan politik rakyat untuk mewujudkan harapannya”. Dua poin yang lain adalah: (1) Keharusan bagi Golkar menjadi partai independen, mandiri dan dinamis, serta (2) Partai Golkar mewujudkan wajib belajar 12 tahun secara gratis untuk sekolah negeri dan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.
Sungguh pun demikian, pembicaraan tentang rakyat tak menukik pada kedalaman filosofi. Di sini, pembicaraan tentang rakyat bernuansa banalitas. Itu karena, masih bertahan relasi subyek-obyek di dunia politik. Para aktor politik tak habis-habisnya memosisikan diri sebagai subyek. Sementara rakyat, disudutkan sebagai obyek. Itulah mengapa, pembicaraaan tentang rakyat terjebak ke dalam logika formal, bukan resultante dari dialektika lahir batin bersama rakyat itu sendiri. Maka, pembicaraan tentang fungsi partai politik sebagai kendaraan politik bagi rakyat jelas masih sebatas utopia. “Kendaraan politik bagi rakyat” hanyalah isu temporer menghadapi Munas. Maka, dengan cepat isu ini bakal berlalu bersama angin.
Jakarta, 7 Oktober 2009
Jumat, 22 Juni 2012
Ketika Caleg Dimodali
Muhamad Mustaqim ; Dosen STAIN Kudus,
Aktif pada
Kajian Sosial The Conge Institute Kudus
Sumber : SUARA
MERDEKA, 20 Juni 2012
GAGASAN Partai Nasional
Demokrat (Nasdem) menarik perhatian dunia politik. Partai baru kontestan Pemilu
2014 itu siap memodali tiap calon anggota legislatif (caleg)-nya Rp 5
miliar-Rp 10 miliar. Hal ini berbeda dari realitas politik kepartaian selama
ini mengingat umumnya caleglah yang memodali pembiayaan partai. Artinya,
untuk bisa menjadi seorang caleg, kader harus membayar mahar ke partai.
Muncul anggapan Nasdem kurang pede terhadap eksistensinya sebagai partai baru sehingga harus didongkrak oleh mobilitas caleg dalam pemenangan dirinya, yang otomatis memberikan suara terhadap partai. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Nasdem tidak mempunyai figur andalan yang mampu menarik suara masyarakat.
Terlepas dari semua itu,
Nasdem punya syahwat politik besar dalam pemenangan Pemilu 2014, minimal untuk
mencapai parliamentary threshold yang
persentasenya kini lebih besar ketimbang Pemilu 2009. Kecenderungan parpol
memodali caleg boleh menjadi sesuatu yang sah dalam berpolitik asal ada
transparansi akuntabilitas anggaran kendati ada beberapa kemungkinan yang
terjadi. Muncul anggapan Nasdem kurang pede terhadap eksistensinya sebagai partai baru sehingga harus didongkrak oleh mobilitas caleg dalam pemenangan dirinya, yang otomatis memberikan suara terhadap partai. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Nasdem tidak mempunyai figur andalan yang mampu menarik suara masyarakat.
Pertama; ada semacam utang politik caleg kepada parpol, yang berdampak pada tersanderanya caleg itu. Nantinya caleg harus menuruti semua orientasi parpol, meskipun tidak sesuai dengan nurani dan prinsip idealnya. Jika hal ini terjadi, alih-alih caleg akan memperjuangkan rakyat dan konstituennya namun lebih mengabdi pada parpol yang telah memodalinya.
Kedua; indikasi utang politik berimplikasi harus membayar, dan bukan tidak mungkin ia akan memanfaatkan jabatan supaya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya uang demi melunasi ”utangnya” kepada partai. Bukankah akhir-akhir ini banyak anggota DPR korupsi berjamaah demi kepentingan atau mengatasnamakan partai?
Jumat, 08 Juni 2012
CAPRES 2014: Nasdem diminta selektic jaring kandidat
Oleh John Andhi Oktaveri
JAKARTA: Partai NasDem seharusnya lebih selektif dalam menjaring calon
presiden dengan mempertimbangkan sistem regenerasi politik sehingga
memunculkan wajah baru yang lebih memberi harapan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens
mengatakan regenerasi politik sangat diperlukan saat ini di tengah masih
banyaknya wajah-wajah lama yang tampil sebagai capres.
Akan tetapi, katanya, kalaupun belum ada wajah baru yang mumpuni,
Partai NasDem bisa mencari figur lama yang sekelas Jusuf Kalla, yang
sampai saat ini masih memiliki kans politik yang besar.
“Regenerasi politik adalah syarat bagi pembangunan politik. wajah lama
sudah saatnya disimpan dalam album. Tampilkan wajah baru. Banyak tokoh
muda dari internal NasDem bisa diusung jadi capres dan cawapres,”
ujarnya.
Boni menyebutkan di antara tokoh muda di NasDem yang bisa ‘dijual’
termasuk Jeffrie Geovanie atau Harry Tanoe yang dinilainya punya rekam
jejak yang bagus.
Menurut Boni, selain di Partai NasDem, banyak juga capres muda di
parpol lain, tetapi terpendam karena partainya tidak memberikan ruang.
Hal itu terjadi, katanya, karena regenerasi politik tidak berjalan baik
di partai tersebut.
“Partai Golkar dan PDI-P bermasalah dalam hal ini. Demikian juga dengan
Partai Demokrat dan PKS, keduanya punya banyak tokoh muda, tetapi kedua
partai ini mengalami krisis kepercayaan publik terkait skandal korupsi
dan praktik politik yang kontroversial,” ujarnya.
Terkait soal sistem penjaringan capres, lebih jauh Boni mengatakan
untuk menjaring capres yang representatif, mekanisme konvensi merupakan
jalan paling ideal.
“Saya beberapa kali mengusung ide primary election seperti di Amerika
Serikat (AS) agar diterapkan di Indonesia. Partai-partai harus berani
melakukan itu. Partai baru seperti NasDem perlu mempelopori gerakan
semacam ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Siti Zuhro mengatakan, popularitas dan gagasan perubahan yang
disampaikan NasDem akan mengancam partai-partai lain, terutama Partai
Golkar dan Partai Demokrat.
"Karena semua insfrastruktur partai itu digunakan oleh NasDem. Yang
terancam juga Partai Demokrat dengan berbagai persoalan yang mendera,"
kata Siti.
Menurutnya, proses transisi politik saat ini sudah masuk tahap jenuh.
Reformasi partai yang belum tuntas membuat para pemilih beralih ke
partai baru yang prospektif, yang memiliki basis ideologi kuat dan
mencerminkan pluralitas. (sut)
Jumat, 20 April 2012
Nasdem berencana ajukan uji materi UU Pemilu
Kamis, 19 April 2012
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ormas Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan partainya akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Pemilu yang disahkan Rapat Paripurna DPR.
"Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya sambil menunggu undang-undang tersebut disahkan menjadi dokumen negara oleh pemerintah," kata Ferry usai menghadiri diskusi tentang polemik UU Pemilu yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) di Jakarta, Kamis.
Ia mengaku optimistis bahwa MK akan mengabulkan gugatan atas pasal 208 dan pasal 209 UU Pemilu yang disahkan melalui pengambilan suara dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/4) lalu tersebut.
Menurut Ferry, poin-poin yang menjadi pijakan dalam pengajuan uji materi ke MK, yakni terkait penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tertuang dalam pasal 22 E UU Pemilu, serta masalah kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUD 1945.
"Satu lagi adalah pasal 28 D UUD 1945 tentang persamaan harkat di hadapan hukum dan hak untuk terlibat dalam pemerintahan," katanya.
Ia berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan penetapan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 3,5 persen dalam UU Pemilu yang ditetapkan secara nasional.
"Penetapan PT secara nasional akan menjadi bumerang bagi partai-partai kecil dan menengah jika nanti tidak mencapai ambang batas 3,5 persen," katanya.
Ferry mengatakan partai-partai tersebut akan kehilangan suara yang didapatkan di daerah pemilihan dimana mereka seharusnya berhak mendapatkan kursi, namun jika harus mengikuti PT secara nasional, suara tersebut akan hangus.
"Ini berarti mengingkari keberadaan partai-partai kecil dan menengah," katanya.
Selain itu, dampak kehilangan suara juga akan mengenai partai-partai lokal, seperti Partai Aceh, dan partai yang menang secara signifikan di suatu daerah, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang di Papua pada Pemilu 2009 lalu, kelak tidak akan mendapatkan kursi di daerah tersebut.
"UU Pemilu memang diatur sebagai peraturan yang berdasarkan kebijakan hukum terbuka, namun ada soal prinsip dalam pemilihan umum yang sudah diatur dalam konstitusi kita bahwa keterwakilan tidak bisa direduksi. Inilah yang kami jadikan pijakan untuk mengajukan uji materi kepada MK," katanya.
Selain Ormas NasDem, Ferry mengatakan pihak lain yang juga menyatakan diri akan mengajukan uji materi atas UU Pemilu yang baru adalah koalisi partai-partai kecil nonparlemen.
(A060)
Editor: Suryanto
Jumat, 13 April 2012
Partai NasDem Berpeluang Usung JK
Polhukam / Kamis, 12 April 2012 12:49 WIB
"Mungkin saja (dicalonkan melalui partai lain). Yang paling mungkin menggaetnya (Partai) NasDem," kata Burhan kepada Mediaindonesia.com, Jakarta, Kamis (12/4).
Melihat oligarki yang berkembang, kata Burhan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan dipaksakan untuk maju sebagai capres dari internal.
"Apalagi Ical terpilih sebagai ketua umum tanpa dukungan dari JK. Bisa jadi JK tidak mendapatkan tempat menjadi capres dari partainya sendiri," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia tersebut.
Namun, pencalonan presiden akan bergantung dari hasil akhir presidential threshold yang tertuang dalam UU Pemilu. "Kalau sampai 20 persen tentu akan membuat pilihan capres makin kecil karena berat (syaratnya)," ujarnya.
Sebaliknya, jika kecil, pilihan calon presiden akan lebih variatif bagi masyarakat. "Kalau kecil, kemungkinan akan muncul banyak calon, termasuk JK yang dicalonkan melalui partai lain," kata Burhan.
Burhan menambahkan Partai NasDem telah menjelma sebagai pesaing Golkar saat ini, terutama di wilayah Sumatra bagian utara. "Yang pasti di Sumatra bagian utara (Aceh, Sumut, Sumbar), Golkar punya pesaing baru, yaitu Partai Nasdem. Bahkan, suara Sumatra Barat itu sudah jadi Partai Nasdem," kata Burhan. (MI/ICH)
Rabu, 11 Januari 2012
MARSINGGO - Mendagri Dorong Partai Aceh Bisa Ikut Pemilukada
Hari Ini Ajukan Gugatan ke MK
JPNN 
Berita Pemerintahan Selasa, 10/01/2012 - 20:23 WIB jpnn
Berita Pemerintahan Selasa, 10/01/2012 - 20:23 WIB jpnn 
Mendagri Gamawan Fauzi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pasal di UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang tahapan pemilukada.
Gamawan berharap MK memberikan perlakukan khusus untuk pemilukada di Aceh, dimana dimungkinkan ada pendaftaran calon susulan, meski pada 2 Januari 2012 tahapan pemilukada sudah masuk tahap pengundian nomor urut empat pasangan cagub-cawagub Aceh.
"Yang saya gugat KPU agar KPU memberi waktu kepada partai-partai yang berhak ikut, sehingga diperpanjang waktunya," ujar Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, Selasa (10/1).
Seperti diberitakan, pada Rakor Polhukam 4 Januari 2012, Ketua DPR Aceh menyampaikan kabar mengenai keinginan Partai Aceh (PA) untuk ikut mendaftarkan calon. Lantas disepakati bahwa bisa tidaknya Partai Aceh menyusul ikut mendaftar, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu, bukan pemerintah. Namun, KPU dan Bawaslu tidak berani memutuskan karena tidak ada cantelan hukumnya. (sam/jpnn
Langganan:
Postingan (Atom)