Surya Paloh Beli Perusahaan Tambang Australia yang Sedang Bermasalah

Helena Tan

Surya Paloh

Intrepid Mines Limited mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh.
BRISBANE, Jaringnews.com - Hanya sepekan setelah mempertimbangkan mengajukan tuntutan hukum kepada mitra bisnis lokalnya di Indonesia, sebuah kejutan lain menyusul dari Intrepid Mines Limited, sebuah perusahaan pertambangan berkantor pusat di Brisbane, Australia. Perusahaan itu mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh, taipan media terkemuka di Indonesia dan tokoh pendiri ormas Nasdem.

Dalam siaran pers yang dilansir kemarin, Intrepid mengatakan telah menyepakati penjualan sebesar 27.68 juta lembar saham biasa atau sekitar lima persen dari total saham perusahaan itu kepada Surya Paloh.

“Bapak Paloh dan koleganya akan bekerja sama dengan Perusahaan dalam membantu berurusan dengan pemangku kepentingan kunci di Indonesia, baik di tingkat pusat mau pun daerah. Sebagai pemegang saham yang substantif di Intrepid, dimana kepentingannya kini selaras dengan kepentingan pemegang saham yang ada, Bapak Paloh adalah orang yang tepat dalam mempromosikan profil dan kepentingan bisnis Perusahaan di Indonesia,” demikian siaran pers perusahaan itu.

CEO Intrepid, Brad Gordon, menambahkan, “Kami senang bekerjasama dengan Bapak Paloh, orang yang mempunyai jejaring yang luas dan sangat berpengalaman mengarungi lautan bisnis di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi Perusahaan dalam memelihara keberadaannya di Indonesia."

Masuknya Surya Paloh ke Intrepid telah didahului oleh ditempatkannya Adrianto Machribie dalam dewan direksi Intrepid pada November 2011. Machribie sebelumnya pernah menjadi salah seorang eksekutif di Grup Media Indonesia.

Langkah Surya Paloh ke Intrepid semakin menarik karena sebelumnya perusahaan ini telah menyiapkan langkah hukum melawan mitra lokalnya di Indonesia. Mitra lokal itu telah ‘menendang’ Intrepid dari proyek pertambangan senilai US$5 miliar di Jawa.  Proyek Tujuh Bukit yang terlatak 200 kilometer di Selatan Surabaya itu, merupakan proyek pertambangan emas, perak dan tembaga milik Intrepid Mines bersama mitra lokalnya Indo Multi Niaga.

Dua pekan lalu mitra lokalnya itu menguasai dan menyita proyek pertambangan itu tanpa pejelasan. Sebagaimana dilaporkan Radio Australia, pekan lalu, penyitaan ini  terjadi menyusul adanya perubahan kepemilikan perusahaan lokal itu secara misterius.

Sejak 2007, Intrepid Mines telah menanam modal hampir US$100 juta untuk pengembangan proyek Tujuh Bukit. Intrepid Mines adalah penyedia dana tunggal  proyek tersebut berdasarkan pengaturan yang memberinya keuntungan 80 persen dalam operasi itu. Ada pun mitanya, PT Indo Multi Niaga atau IMN memegang lisensi eksplorasi.

Menurut Radio Australia, beberapa minggu lalu sejumlah pemilik saham baru mengambil-alih mayoritas saham IMN dan tiba-tiba datang ke Tujuh Bukit dengan helikopter. Brad Gordon, CEO Intrepid Mines, menjelaskan, para pemegang sahama baru mitra lokal itu  datang ke lokasi dan menutup operasi, memulangkan 660 orang. Harga saham Intrepid yang terdaftar di bursa saham Australia dan Kanada pun sempat jatuh oleh insiden tersebut. Tahun lalu harga sahamnya sempat mencapai US$2, tetapi sekarang hanya sekitar 25 sen.

Dengan potensi produksi jutaan ons emas dan perak begitu dikembangkan, Tujuh Bukit sangat menarik bagi investor. Tapi mungkin masih dibutuhkan milyaran dolar untuk mencapai produksi sebesar itu. Intrepid sedang melakukan negosiasi dengan IMN mengenai pembagian saham di masa depan tapi macet beberapa bulan lalu.

Kabar tentang masuknya Surya Paloh telah mendorong harga saham perusahaan ini di bursa Australia  melonjak sebesar 30 persen. Namun, yang diharapkan oleh Intrepid dari Surya Paloh diperkirakan lebih dari itu.

Menurut Peter Gray, analis pada Hartley’s Ltd yang berbasis di Perth, usaha Intrepid membawa Surya Paloh masuk ke dalam jajaran pemegang saham tidak lepas dari memanfaatkan pengaruh mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu terutama untuk menyelesaikan masalah yang kini mereka hadapi.
(Hal / Deb)

PKS Menghitung Hari

JAKARTA -- Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berbuah isu pemecatan dari koalisi Sekretariat gabungan (Setgab). Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga mengatakan PKS tinggal menunggu waktu saja.

Menurutnya, tidak ada isu rumit tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena semua anggota setgab tahu apa yang sedang terjadi.

"Ini hanya soal waktu saja sampai akhirnya menjadi jelas di depan publik," ujar Daniel Sparingga, melalui pesan singkat, Jumat (6/4).

Menemukan waktu bagi Presiden SBY memang menjadi isu yang penting, karena banyak prioritas lain yang juga menyita perhatiannya. Namun, menurutnya, tidak perlu ada kegelisahan dari pihak mana pun mengenai kejelasan dari status PKS.

Sejak awal semua pihak tahu memelihara posisi yang berseberangan dengan pemerintah merupakan posisi yang penuh paradoks dan kontradiksi, karena PKS merupakan bagian dari koalisi.

"Semua pasti sudah tahu, hal tersebut akan berakhir seperti yang saat ini proses ceritanya sedang kita lihat," jelas Daniel.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar proses menunggu waktu itu harus dibiarkan dengan menjaga kehormatan semua pihak yang terlibat. Sehiongga tidak perlu membuat keadaan menjadi lebih buruk.

Masyarakat Bojonegoro Minta PT SER Milik Surya Paloh Dibubarkan

Mataharinews.com, Jakarta - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Bojonegoro Institute menyatakan agar PT Surya Energi Raya (SER) segera di bubarkan.

Sebab, perusahaan yang mengelola Participating Interest ( PI) atau penyertaan modal Bojonegoro yang bekerja sama dengan BUMD milik Pemkab, Bojonegoro PT ADS untuk bisnis minyak di Blok Cepu itu perhitungan hasil dari prushaan milik ‘Bos’ Metro TV Surya Paloh itu dianggap tidak adil.

Sampai saat ini, Pemkab Bojonegoro hanya memperoleh hasil 25 persen, sedangkan PT SER mendapatkan jatah 75 persen dari hasil minyak.

“Kita sudah berkoordinasi dengan komisi B DPRD Bojonegoro dan nantinya akan ada gerakan dari masyarakat untuk menggugat keberadaan PT SER dalam mengelola Participating Interest untuk Bojonegoro. Karena hasil yang di dapat Pemkab.Bojonegoro sangat minim dan itu sangat merugikan Bojonegoro ,”Direktur Bojonegoro Institute, Joko Purwanto kepada LICOM, Senin (19/3/2012).

Menurutnya, dari hasil pengelolaan PI itu, PT SER selayaknya dibagi rata dengan Pemkab Bojonegoro yakni 50 ; 50 persen.

Memang penyertaan, modal nantinya untuk bisnis minyak dalam penyertaan modal di Blok Cepu akan menghabiskan dana kurang lebih Rp 1,3 Trilliun dan itu di tanggung oleh PT SER hasil pinjaman dari Bank di Cina .

Namun, sesuai kesepakatan, pendapatan Bojonegoro dari hasil PI tersebut itu nantinya harus di bayarkan dahulu kepada Bank dari Negara Cina dan baru lunas pada 2019 yang akan datang.

“Jika hal itu dilakukan maka Bojonegoro kena tipu daya PT SER ,” katanya.

Untuk itu Bojonegoro Institute meminta Pemkab bertindak tegas dan mendorong renegoisasi untuk pembagian hasil 50;50, serta merubah skema finansial.

“Jika tidak ada perubahan dalam pembagian PI , rakyat Bojonegoro harus menggugat,”tegasnya.

“Jika protes ini tidak didengar oleh PT SER dan Pemkab.Bojonegoro, maka tidak menutup kemungkinan demo besar-besaran akan terjadi seperti pada tahun 2005 yang lalu yang menggugat PT SER terkait permasalahan yang sama,”tambahnya. (ep/LI.Com)

Marsinggo - Berapa Biaya Produksi Bensin di Indonesia?

Posted on Mei 21, 2008 by A Nizami
Berapa biaya produksi bensin dari memompa dari perut bumi hingga sampai di SPBU/Pom Bensin?

Berikut rincian produksi minyak menjadi bensin dari Statistik Energi Resmi Pemerintah AS

Pada tanggal 12 Mei 2008 biaya Distribusi, Marketing, dan keuntungan US$ 2,52/barrel untuk Branded dan US$ 1,26/barrel untuk NonBranded.
Ada pun Ongkos Pengilangan dan Keuntungan US$ 9,57/barrel untuk Branded dan US$ 10,94/barrel untuk Unbranded. Total biaya pengilangan dan distribusi terendah jadi US$ 10,94/barrel. Ini di AS yang tarif Marketing dan gaji pegawainya puluhan kali lipat dari di Indonesia. Menurut saya di Indonesia harusnya tidak lebih dari US$ 7/barrel.
Untuk Crude oil cost mereka memakai harga NYMEX (Pasar Komoditas New York) saat itu US$ 124,5/barrel

Setelah itu biaya memompa minyak dari dalam bumi menurut BP Migas US$ 1/barrel. Secara kasar jika kita asumsikan biayanya US$ 1-3/barrel maka dengan memakai biaya kilang dan distribusi AS saja biayanya paling mahal US$ 13,4/barrel.

Kwik Kian Gie menghitung biayanya US$ 10/barrel sementara Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy antara US$ 2-12/barrel.

Di AS harga Bensin tanpa pajak per tanggal 12 Mei 2008 Rp 7.960/liter. Ditambah pajak sekitar 16,5% (Rp 1.582/liter) harganya menjadi Rp 9.541/liter.

Dari data lembaga yang sama, pada tahun 2006 konsumsi minyak Indonesia 1,2 juta bph dan produksi 1,1 juta bph. Sehingga sisanya (0,1 juta bph) harus impor. Agar biaya impor lebih murah, akan lebih baik jika Indonesia beli langsung ke negara-negara Timur Tengah ketimbang harus beli dari AS atau Singapura.

Jika ada yang punya link rincian biaya produksi bensin di Indonesia silahkan beri linknya. Kalau bisa situs pemerintah atau media massa yang credible.

Referensi:
http://www.energy.ca.gov/gasoline/margins/index.html
WWW.ENERGY.CA.GOV / GASOLINE / MARGINS

Marsinggo - Tolak BBM Naik, Gerindra Galang Kekuatan di DPR

 

 POLITIK - LEGISLATIF

Senin, 05 Maret 2012

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani mengatakan fraksinya sudah beketetapan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menolak kenaikan harga BBM, Fraksi Gerindra juga memutuskan untuk aktif melakukan lobi menolak kenaikan BBM kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR yang tidak tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Gerindra menolak kenaikan harga BBM dan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di luar koalisi agar juga mengambil sikap serupa," kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Muzani, kalau usulan kenaikan harga BBM diloloskan DPR pasti membawa konsekuensi buruk bagi 135 juta warga negara yang hidup dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 486 ribu per orang per bulan.

"Jika BBM bersubsidi dicabut hingga harga eceran premium menjadi Rp 6.000, 135 juta warga negara tersebut di atas akan mengalami inflasi antara 15 sampai 20 persen sebagai konsekuensi dari naiknya biaya transportasi 30 persen dan makanan naik 15 persen. Kondisi ini sangat mencekik kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp486 ribu per orang per bulan," ujarnya.

Ahmad Muzani mengatakan wacana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per KK per bulan selama sembilan kepada 17,5 KK (sekitar 70 juta jiwa) dipastikan tidak akan banyak menolong karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak masuk dalam daftar dengan hidup semakin tercekik.

Ia lantas membandingkan subsidi BBM dengan alokasi belanja birokrasi dalam tujuh tahun terakhir. "Kenaikan belanja birokrasi membengkak 400 persen dari Rp187 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp733 triliun dalam APBN 2012," ujar Muzani.

Padahal, lanjutnya, jumlah birokrasi Indonesia itu hanya sekitar 4,6 juta orang. Artinya setiap aparat birokrasi dapat porsi belanja di APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun.

Sementara subsidi BBM dalam tahun 2005 hingga 2012 hanya naik sekitar 29 persen. "Pada 2005 subsidi BBM di APBN berjumlah Rp95,6 triliun dan menjadi Rp123,6 triliun pada tahun 2012. Ini sebuah fakta yang sangat menyakiti kita semua karena naiknya belanja birokrasi itu hanya akan dinikmati oleh sekitar 4,6 juta birokrat, imbuhnya. (fas/jpnn)

Marsinggo - Ferianto: Esemka Itu Bentuk ‘Swadhesi’ Indonesia

 Sejumlah siswa memasang mesin pada kerangka mobil Kiat Esemka di Solo Techno Park, Kamis (5/1). Meski belum ada izin produksi mobil Kiat Esemka karya SMK 2 dan SMK Warga, mendapat respon dari masyarakat sangat baik terbukti pesanan yang masuk sudah ratusan unit dalam waktu kurang dari sepekan. TEMPO/Andry Prasetyo




 Minggu, 08 Januari 2012 | 04:24 WIB
TEMPO.CO, YOGYAKARTA:-Kemunculan mobil Kiat Esemka Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk nyata gerakan “swadeshi’ ala Indonesia. Gerakan itu jadi modal untuk melawan mental yang terlanjur latah dan terjajah dengan produk asing selama ini.

Seniman gaek Yogyakarta, yang juga pendiri sanggar Kua Etnika dan Orkes Sinten Remen, Djaduk Ferianto menuturkan munculnya mobil yang dirakit para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang jadi buah bibir saat ini jadi awal pemecah kejenuhan panjang Indonesia yang bermimpi berdiri sebagai negara berdikari.

“Tak usah melihat buruknya dulu apakah mobil itu cuma merakit atau meniru, itu ekspresi yang harus dilihat sebagai awal kebangkitan, itu cara swadeshi-nya Indonesia,” kata Djaduk kepada Tempo Sabtu 7 Januari 2012.

Sejumlah sikap pejabat negeri, mulai yang menuding hanya demi kepentingan politis pencitraan atau meremehkan sebagai mainan anak-anak karena cuma merakit, dianggap Djaduk sebagai upaya mempertahankan status quo segelintir elit.

“Semua proses kreatif kan diawali meniru dulu, baru menciptakan sendiri. Proses ini pun terjadi di negara maju. Manusia saja ketika lahir juga meniru orang tuanya dulu,” kata adik monolog Butet Kartaradjesa itu.

Djaduk menambahkan, seburuk apapun mobil Esemka itu telah menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di bawah selama ini terus bekerja. Namun selalu dibaikan. “Jadi kalau ada yang curiga, mending ‘dipendem’ (dikubur) saja,” kata dia.

Djaduk berharap, setelah booming Esemka ini, pemerintah semakin terbuka matanya untuk memperhatikan hasil-hasil dari anak negeri lainnya dan memberinya kesempatan untuk berkembang di negeri sendiri.

“Semua sudah hafal dan jenuh dengan tingkah pejabat yang hanya mengumbar wacana, teori, dan lip service. Sudah saatnya malu dan mulai bergerak,” kata dia.

Sementara seniman Yogyakarta lain, Ong Hari Wahyu menuturkan rintisan mobil Esemka Jokowi cukup dahsyat menjadi gebrakan penyadar bangsa meski belum menunjukkan suatu kreativitas secara penuh.

“Memang masih seperti puzzle, merakit dari bagian-bagian yang sudah dibuat di tempat lain. Tapi ini proses awal yang harus segera diarahkan agar tidak menjadi bumerang,” kata dia. Bumerang yang dimaksud Ong tak lain karena adanya unsure ‘harga murah’ untuk mobil itu sendiri sehingga dikhawatirkan menjadi produk konsumsi massal.

“Untuk awal dijajal dengan mobil tak masalah. Tapi berikutnya semoga bisa diarahkan ke transportasi public agar tak menjadi persoalan transportasi ketika semua orang sudah merasa bisa membeli mobil,” kata dia.

Kejengahan ini karena Ong sejumlah pihak sudah berlomba memesan mobil tersebut. Sementara pemerintah belum bisa menuntaskan permasalahan transportasi.

Ia menyoroti persoalan itu karena penggunaan mobil juga menyangkut persoalan mentalitas. “Di sini mobil masih fashion, bukan fasilitas produksi sehingga orang gampang sekali beli jika merasa punya duit,” kata dia.

Satu sisi digemborkan himbauan untuk menggunakan sepeda demi menjaga lingkungan dan pengehmatan energi. Namun “Tapi di sisi lainnya sekarang muncul rangsangan belilah mobil sendiri karena harganya murah, Jadi absurd kalau salah arahan,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO.

Marsinggo - Ini Dia Sang Penerus Warren Buffet

Orang terkaya ketiga dunia, Warren Buffet sudah menunjuk pewarisnya. Jika nantinya Buffet meninggal dunia, ia ingin anaknya yang kini menjadi petani mewarisi kerajaan bisnisnya, Berkshire Hathaway.
Dalam wawancara di program ’60 Minutes’ yang ditayangkan Minggu (11/12/2011), Buffet mengumumkan dia telah memilih putra tertuanya, Howard W. Buffet sebagai pewarisnya.
Namun anak tertua Buffet yang bisa dipanggil ‘Howie’ ini hanya akan ditugaskan menjadi ‘penjaga’ dari nilai-nilai perusahaan ketimbang sebagai CEO, sepanjang dewan perusahaan menyetujui. Saat Buffet meninggal, Howard yang kini berusia 56 tahun akan menjadi ‘non-executive chairman’, sebuah posisi yang tidak digaji.
Howie tidak akan memberikan strateginya langsung pada perusahaan investasi bernilai miliaran dolar AS itu. Ia akan tetap menjalankan pekerjaannya sebagai petani jagung dan kedelai.
“Anda khawatir seseorang akan bertanggung jawab di Berkshire yang akan menggunakannya sebagai ‘kotak pasirnya’ sendiri dalam beberapa cara,” jelas Buffet dalam wawancara yang dipandu Leslie Stahl itu seperti dikutip dari Forbes, Senin (12/12/2011).
“Itu mengubah jalan dari keputusan yang dibuat sebagai referensi pemegang saham. Kemungkinan hal itu terjadi sangat, sangat, sangat rendah, tapi memiliki Howie disana menambah satu lapisan ekstra pelindung,” tambahnya.
Terkait penunjukannya itu, Howie mengatakan dirinya berpikir dia akan dipanggil untuk mengambil alih dalam waktu dekat. “Dia tidak akan pergi sampai dia dikubur,” ujar Howie tentang ayahnya yang masih sangat sehat di usianya ke-81 itu.
Howie saat ini tercatat mengelola ladang jagung dan kedelai di Illinois dan juga menjadi Dewan Direksi di Berkshire, Coca-Cola dan perusahaan peralatan pertanian Lindsay. Ia juga bekerja sebagai duta World Food Program. Howie mengaku tidak masalah dengan rencana ayahnya tersebut.
“Selama saya masih bisa mengelola pertanian, saya oke,” ujarnya kepada CBS.
Asisten Warren Buffer, Debbie Bosanek mengatakan, sebagai non-executive chairman, Howie Buffet akan mengambil alih sekitar sepertiga dari peran ayahnya di Berkshire Hathaway.
“Peranan kunci adalah CEO dan itu akan diputuskan oleh Dewan Direksi,” jelas Debbie.
Warren Buffet, pria berusia 81 tahun saat ini berada di peringkat ke-2 dalam daftar orang terkaya AS versi majalah Forbes. Namun untuk ukuran dunia, Buffet yang kekayaannya mencapai US$ 524,946 miliar itu berada di peringkat ke-3. Buffet juga berada di jajaran 20 orang paling berpengaruh di dunia.

Marsinggo - Bentrok Bima, Polisi Klaim Sudah Sesuai Prosedur

Dompu, FaktaPos.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menegaskan tindakan polisi dalam membubarkan paksa warga yang memblokir pelabuhan penyebrangan Sape di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, telah memenuhi prosedur.

"Tugas polisi itu melindungi, mengayomi, melayani dan penegakan hukum. Penegakkan hukum yang terjadi Sabtu lalu itu sudah melalui mekanisme prosedur tetap pengendalian stabilitas Kamtibmas," kata Kepala Polda NTB Brigjen Arief Wahyunadi, Senin (26/12).

Selama dua hari ini, Arief berkantor di Kabupaten Bima untuk memastikan keamanan Kabupaten Bima, terutama Kecamatan Sape dan akses pelabuhan penyebrangan Sape menuju Provinis NTT.

Ia mengatakan, sebelum terjadi insiden berdarah itu, polisi sejak dua hari sebelum bentrokan terjadi, telah melakukan pendekatan yang menggunakan pola humanis.

Bahkan, beberapa kali polisi meminta warga untuk membubarkan diri dengan tertib. Pendekatan dengan cara dialogis dan humanis itu, selalu mengalami kebuntuhan.

"Kita sudah ajak warga untuk membuka blokir itu, namun warga tetap bersikeras tidak mau membukanya. Dengan alasan penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tindakan itu kita ambil," katanya.

Menurutnya polisi telah berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan agar warga membubarkan diri, namun warga malah melawan dengan melempari batu ke arah polisi.

Ia mengatakan, polisi terpaksa membubarkan massa karena pengendara hendak menyeberang ke Provinsi NTT guna merayakan Natal di kampung halamannya.

Arief menegaskan siap mempertanggungjawabkan tindakan pembubaran paksa tersebut karena sesuai prosedur.

Sementara itu, memasuki hari ke dua pascapembubaran paksa dan pembakaran fasilitas milik pemerintah di Kecamatan Lambu, suasana masih tegang di tiga desa yakni Desa Sumi, Rato dan Lambu.

Informasi yang dihimpun, warga di desa-desa tersebut masih mempersenjatai diri dengan senjata tajam seperti parang dan tombak, sementara polisi belum berani mendekati mereka dan hanya menjaga di luar desa untuk mengatisipasi bentrok susulan.

Bahkan polisi melarang masuk wartawan yang hendak meliput di desa tersebut. (atr)

Marsinggo - Capitalism 4.0 : The Birth of A New Economy In The Aftermatch of Crisis Selasa, 22 November 2011 09:44

Oleh: Anang SK Buku ini ditulis oleh Kaletsky, kolumnis dari the Times of London, pada tahun 2009 ketika ekonomi AS mulai bangun dari krisis ekonomi 2008 ketika Lehman Brothers terjerembab. Saat itu, bukan hanya bank atau institusi pembiayaan saja yang runtuh, namun juga filosofi politik dan sistem ekonomi kapitalisme, yang selama ini diyakini kebenarannya di sebagian besar belahan dunia ini mulai dipertanyakan. Meskipun globalisasi tak terelakkan, trauma resesi 2008 tak akan mudah terlupakan karena efek domino biaya ekonomi masih berjalan khususnya dalam hal setoran pajak, budget pemerintah, pengangguran, frustasi kepemilikan rumah dan investasi di seluruh dunia. Menurut Kaletsky, kapitalisme global tidak runtuh, ekonomi AS, Inggris, dan sebagian besar Eropa telah bangkit lagi. Bahkan Dunia Baru yang dipimpin China bisa dianggap tidak terkena resesi dan malah menikmati pertumbuhan ekonomi. Prediksi akan terjadinya Great Depression II, 2010, ternyata tidak terbukti, justru yang terjadi adalah kebangkitan ekonomi, Great Transition, bila dibandingkan dengan masa transisi 40 tahunan dari era Kynesian ke Reagan/Thatcher atau transisi dari era pasar bebas klasik ke era Keynesian, New Deal. Ini bukan hanya perubahan antara regulasi vs pasar, namun juga perubahan ide-ide fundamental politik dan ekonomi. Meskipun ekonomi global dan sistem finansial telah selamat dari krisis, namun disadari akan kebutuhan munculnya model baru kapitalisme, karena tanpa reformasi fundamental kapitalisme, bisa terjadi krisis finansial di masa depan yang lebih berat. Kapitalisme 4.0 adalah prediksi yang diharapkan akan muncul sebagai sintesis proses dialektika antara kapitalisme mazhab ekonomi regulasi/publik vs pasar. Kapitalisme 1 Kapitalisme 1 ini dimulai dari 1776, sejak Declaration of Independence dan lahirnya ‘The Wealth of Nations’ oleh Adam Smith. Pada periode ini, yang berlangsung hingga 150 tahun, diyakini bahwa ekonomi dan politik adalah dua aktifitas manusia yang sangat berbeda. Intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi sangat intensif, khususnya dalam hal perdagangan dan pajak untuk perlindungan industrial demi kepentingan nasional, misalnya industri tekstil dan perkebunan. Kesuksesan Kapitalisme fase 1 ini dimulai sekitar 1870an ketika perang sipil AS berakhir dan perbudakan dihapuskan pada 1865. Revolusi Industri II dengan kemajuan teknologi kelistrikan, kimia dan perminyakan juga dimulai pada periode ini. Namun pada saat yang sama, ancaman terhadap kapitalisme klasik juga mulai muncul, ditandai dengan publikasi Das Kapital oleh Karl Marx (1867), dan mulai munculnya serikat pekerja. Prediksi Marx bahwa kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internal di dalam sistemnya terbukti benar, dimulai dengan keresahan oleh kelompok menengah, golongan intelektual. Bencana finansial hiperinflasi di Weimar, Jerman dan ‘Great Depression’ menandai munculnya spesies baru, Kapitalisme 2 Kapitalisme 2 Kapitalisme baru ini menemukan bentuknya setelah Roosevelt terpilih sebagai Presiden AS pada 1932 dan munculnya konsep ekonomi Keynes, ‘General Theory’, 1936. Karakter dari kapitalisme periode ini adalah bahwa tanpa keterlibatan pemerintah akan menyebabkan ketidak-stabilan atau kehancuran ekonomi. Masa keemasan ekonomi Keynesian adalah 1946-1969, dalam hal standard hidup, kemajuan teknologi dan stabilitas finansial. Kemerosotan sistem kapitalisme ini ditandai dengan tingginya inflasi karena pembiayaan program Kesejahteraan Sosial dan Perang Vietnam dimasa Lydon Johnson, sementara di Inggris, Itali, Perancis dan Jerman juga mengalami inflasi dan terorisme, baik oleh ekstrim kiri maupun kanan. Puncak kesulitan muncul saat embargo Arab sehingga menaikkan harga minyak empat kali lipat, yang mengakibatkan terjadinya ‘stagflasi’, bencana ekonomi. Kapitalisme 3 Spesies kapitalisme baru ini muncul dengan terpilihnya Margareth Thatcher, 1979 dikuti dengan kemenangan Ronald Reagen dari partai Republik, 1980. Motor ekonomi pada era ini adalah Milton Friedman dengan ‘moneterisme’nya, yang berasumsi bahwa kebebasan pasar yang kompetitif dan tidak ‘terganggu’ oleh negara, akan menyebabkan keseimbangan ekonomi kapitalis, efisiensi, stabilitas dan penyerapan tenaga kerja. Runtuhnya Kapitalisme 3 dengan kebebasan pasar ini ditandai dengan hancurnya institusi pembiayaan Lehman Brothers di tahun 2008. Kaptalisme 4.0 Alih-alih memisahkan Pasar dari Negara, pada tahap Kapitalisme 4 ini justru harus mempererat hubungan keduanya. Dengan acuan Demokrasi Barat, masalah keseimbangan antara kebutuhan publik vs personal/individual, perlu menjadi prioritas perhatian untuk menghadapi tantangan kapitalisme model China. Pada tahap ini, Kaletsky berpendapat bahwa: - Pasar perlu lebih mempertimbangkan situasi ekonomi dan politik, daripada hanya berdasar pada kondisi pasar itu sendiri. - Bisnis perlu mempertimbangkan visi/misi yang lebih luas daripada sekedar mencari keuntungan finansial belaka. - Manajemen/Investor perlu menemukan cara baru untuk menganalisis target-target finansial/politik sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana ekonomi. Dalam buku ini Kaletsky juga banyak menjelaskan sisi Politik, Keuangan dan Perbankan, yang perlu dilakukan untuk menjaga kesuksesan Kapitalisme 4.0. Kondisi ekonomi Eropa, yang tidak banyak berbeda dengan AS, juga mendapat perhatian penulis, termasuk analisis tentang Kapitalisme China dan kritik dari kelompok Kiri. Dalam Bab Penutup, Kalitsky berpendapat bahwa langkah reformasi keseimbangan pasar-negara, sesuai dengan Kapitalisme 4.0 ini, berjalan dengan lambat, bahkan masa transisi ini bisa berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Membangun ‘trust’ secara terus-menerus dalam dunia yang tidak pasti, membutuhkan sebuah evolusi komunikasi dengan semua pemangku kebijakan secara berkesinambungan. Apapun kategori kapitalisme yang dimaksud penulis, jelas terlihat bahwa telah terjadi pergeseran atau pengingkaran kapitalisme dari Kanan ke Tengah, dengan thesisnya yang bisa disimpulkan bahwa keterlibatan Negara dalam Pasar Bebas adalah PERLU. Berita Sebelumnya: Bermitra Dengan Cina, ‘Menguasai’ Dunia Papua Tidak Butuh Nyanyianmu Jenderal Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Bumi yang lebih Hijau Mengapa Freeport Ribut? Menggugat Waktu Tunggu Calon Haji Halaman Berikutnya >> Kirim Komentar Nama (wajib diisi) E-mail (wajib diisi, tidak akan ditampilkan) 1000 symbols left Notify me of follow-up comments

Marsinggo - Jalan Baru

Penyebab utama mengapa Indonesia tidak pernah bangkit, walaupun telah memiliki kemerdekaan dan kebebasan politik, adalah karakter feodal dari para pemimpin. Para pemimpin kebanyakan berasal dari kalangan priyayi, tradisional maupun modern, yang merasa tidak punya kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem feodal atau neofeodalisme, kekuasaan berasal dari hubungan biologis dan romantisme historis, dan legitimasi pencitraan semu, di mana rakyat hanya diperlukan pada saat pemilu dan sekedar penggembira. Dalam budaya feodal/neofeodalisme ini, pemimpin tidak memiliki kewajiban sakral, tidak memiliki noblesse oblige dan tidak memiliki semangat bushido untuk berjuang dan berkorban guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsanya.

Di negara-negara yang maju di Asia Timur, para pemimpinnya memiliki kewajiban sakral dan semangat bushido untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik karena alasan ideologis (China), semangat nasionalisme dan kemandirian (Jepang dan Malaysia), dan alasan survival (Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan).

 ***

Alasan kedua, mengapa Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyatnya adalah karena adanya the creeping back of neocolonialism atau kembalinya neokolonialisme. Para pejuang kemerdekaan kita sejak tahun 1908 dan para pendiri Republik Indonesia, berjuang dan berkorban melawan berbagai bentuk imperialisme dan kolonialisme. Bung Karno dalam pidatonya di depan Pengadilan Negeri Bandung tahun 1930 (“Indonesia Menggugat”) dan Bung Hatta dalam bukunya “Indonesie Vrij” secara rinci menjelaskan bahaya dan kerusakan yang diakibatkan oleh sistem imperialisme dan kolonialisme. Karena perjuangannya, Bung Hatta ditahan dan diadili di Negeri Belanda, Bung Karno bahkan pernah dipenjara selama beberapa tahun di Penjara Sukamiskin, Bandung.

Dalam kurun yang lebih pendek, hanya satu tahun, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan para pejuang kemerdekaan, saya diberikan kesempatan oleh sejarah, ditahan di penjara Sukamiskin karena menentang rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1978/1979.

Kembalinya neokolonialisme tersebut dipersiapkan secara matang oleh kekuatan di luar Indonesia sejak akhir tahun 1950-an, dan dibantu oleh orang Indonesia sendiri, yaitu kelompok ekonom Mafia Berkeley atau Mafia Orde Baru. Sangat memprihatinkan ternyata puluhan tahun kemudian, kolonialisme itu kembali dalam bentuk yang baru dan bahkan dengan sengaja dibantu oleh orang-orang Indonesia sendiri yang membuka pintu bagi penetrasi neokolonilisme.

Pada saat Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Belanda, Soekarno-Hatta menyetujui pembayaran utang Hindia Belanda oleh Indonesia, asalkan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi persetujuan itu hanya taktik, karena dalam kenyataannya pemerintah Soekarno-Hatta tidak pernah melaksanakan pembayaran utang tersebut karena bertolak belakang dengan prinsip keadilan.

Namun sangat disayangkan, setelah Soekarno jatuh, pemerintah Orde Baru melalui Mafia Berkeley melakukan negosiasi ulang tentang utang-utang Indonesia pada tahun 1969. Mereka sepakat untuk mencicil utang warisan pemerintah Hindia Belanda. Artinya, mereka sepakat untuk membayar biaya penjajahan pemerintah Hindia Belanda, termasuk untuk menumpas gerakan-gerakan perlawanan para pahlawan seperti Cik Ditiro dan rakyat Aceh, oleh Pattimura dan rakyat Ambon dan biaya untuk menindas rakyat Indonesia.

Sejak saat itulah, tidak peduli siapa Presidennya, siapa partai yang berkuasa, Mafia Ekonom Orde Baru dengan sengaja mendesain kebijakan ekonomi Indonesia sekedar menjadi subordinasi dan alat dari kepentingan internasional. Itulah yang kami sebut sebagai neokolonialisme.

Padahal Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya, baik dari segi sumber daya alam, keragaman budaya dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki banyak sekali cawan-cawan emas (golden bowls) dalam bentuk kekayaan sumber daya alam bernilai ratusan miliar dolar. Tetapi karena para pemimpinnya bermental orang terjajah (inlander), cawan-cawan emas itu cuma dipakai untuk mengemis uang pinjaman recehan kepada lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Uang pinjaman harus “ditukar” dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan garis neoliberal dan kebijakan Washington Consensus -- kebijakan yang dirancang oleh IMF-Bank Dunia untuk kepentingan negara-negara maju. Undang-Undang Migas, Undang-Undang Privatisasi Air dan Undang-Undang Privatisasi BUMN adalah contoh Undang-Undang yang dibuat dengan iming-iming uang pinjaman dari lembaga multilateral. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi Indonesia telah “diijonkan” dan “digadaikan” demi uang pinjaman. Tidak ada lagi kedaulatan dalam bidang ekonomi. Itulah bentuk baru dari neokolonialisme.

***

Penyebab ketiga mengapa Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat dan semakin tertinggal dari negara lain adalah kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif. Kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif tersebut adalah cerminan dari visi dan karakter yang lemah, sehingga mudah goyang dan berubah-ubah hanya karena adanya perubahan kepentingan taktis, perubahan opini, dan respons pencitraan situasional.

Kita telah berulang kali menggantungkan harapan pada janji-janji para pemimpin, namun kita juga telah berulang kali kecewa karenanya. Ketika berkampanye, calon-calon pemimpin dengan bersemangat menyatakan pro-rakyat, pro-peningkatan kesejahteraan dan pro-kepentingan nasional. Tetapi begitu mereka terpilih untuk berkuasa, pemimpin-pemimpin tersebut langsung “balik badan” untuk kemudian merangkul kembali pikiran-pikiran lama dan oligarki lama yang tidak akan pernah membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera dan bangsa kita menjadi bangsa besar di Asia.

Begitu berkuasa, “perubahan dan terobosan” ke arah yang lebih baik segera ditukar dengan “kesinambungan dan stabilitas status quo”. Dengan demikian, mereka hanya sekedar meneruskan “Jalan Lama” yang selama 40 tahun telah mengantarkan Indonesia menjadi negara gagal (failed state) dan sekedar menjadi subordinasi kepentingan internasional. Hasil akhirnya, bukan projobs (peningkatan lapangan kerja), bukan progrowth (pertumbuhan), dan bukan propoor (pengentasan kemiskinan), melainkan  “prosotan” (kemerosotan) kesejahteraan rakyat.

Indonesia gagal menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung rezim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China, dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia.

Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Ekonom Orde Baru, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000 dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

Jika “Jalan Lama” yang terbukti gagal tersebut diteruskan, jangan bermimpi bahwa mayoritas rakyat Indonesia akan sejahtera dan Indonesia akan menjadi bangsa besar di Asia. Tidak usah berharap Indonesia akan menjadi The Next Malaysia atau The Next Korea atau bahkan The Next China. Tetapi justru sebaliknya, besar kemungkinan Indonesia hanya akan menjadi The Next Filipina. Hanya Indonesia dan Filipina yang selalu mengikuti dengan patuh resep-resep gagal ala Washington Consensus, di samping negara-negara di Amerika Latin pada tahun 1970-2000.

Negara-negara Asia Timur yang mampu tumbuh tinggi (double digit), berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, justru mengambil jalan yang tidak selalu sejalan, bahkan sering bertentangan dengan Washington Consensus. Pertanyaannya, masihkah ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat kita dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara besar di Asia? Apakah jika ada pemimpin baru otomatis akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan Indonesia akan menjadi negara besar di Asia?

Pemimpin baru yang memiliki karakter dan visi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif jelas sangat dibutuhkan. Tetapi jika pemimpin baru tersebut tetap menempuh “Jalan Lama”, jalan yang telah gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat selama 40 tahun, maka akhirnya rakyat akan kembali “dikhianati” dan “ditinggalkan” hanya untuk menyenangkan kelompok status quo, oligarki lama, dan kepentingan penguasa Adidaya. Pemimpin baru dengan “Jalan Lama” hanyalah pemimpin yang akan memperkokoh neokolonialisme, memicu proses kemerosotan dan kemiskinan struktural.

Tanpa “Jalan Baru”, pemimpin baru tidak lebih dari sekedar pengendara mobil bekas yang akan berlomba di sirkuit balap dunia Formula-1 di Asia Timur yang sangat kompetitif.

Komite Bangkit Indonesia dibentuk untuk memperjuangkan “Jalan Baru”, jalan anti neokolonialisme, jalan yang lebih mandiri, yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia.

Kedaulatan ekonomi harus kita rebut. Sebagai negara berdaulat, Undang-Undang dan kebijakan ekonomi tidak akan kita “gadaikan” dan “ijonkan” demi utang recehan. Hanya dengan kedaulatan dan kemandirian, kita akan berdaulat dalam bidang pangan dan energi, serta menarik manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan sumber daya manusia Indonesia.

“Jalan Baru” adalah jalan yang akan berlandaskan pada kebhinekaan, keragaman budaya, dan pluralisme. Dengan landasan itu, Komite Bangkit Indonesia akan mendorong renaissance kebudayaan Indonesia sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif (innovative and creative society), bukan hanya sekedar masyarakat terbuka (open society) yang sering hanya menjadi korban dari globalisasi. Masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif akan mampu menarik manfaat sebesar-besarnya dari kekuatan dan kejayaan masa lalu, serta menarik pengalaman dan manfaat dari kebudayaan antar bangsa.

Masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif hanya mungkin terbentuk melalui pembaharuan dan perbaikan kualitas pendidikan formal maupun informal. Kebangkitan Jepang (reformasi Meiji), kebangkitan Korea, Malaysia, dan China dimulai dengan investasi besar-besaran dalam sumber daya manusia. Merekalah yang kemudian menjadi motor dari perubahan, kemajuan dan kebangkitan negara-negara tersebut. Mereka kemudian didukung dengan sistem yang sangat kompetitif di dalam negeri, tetapi saling mendukung ketika menghadapi persaingan global. Dalam kaitan itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas harus terbuka terhadap semua lapisan masyarakat yang cerdas dan potensial, tidak hanya bagi kelompok yang mampu.

Komite Bangkit Indonesia akan berjuang agar demokrasi Indonesia membawa manfaat bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekedar demokrasi “pilih-memilih” (prosedural). Akibat pilihan “Jalan Lama” yang terbukti gagal dan kelemahan kepemimpinan pasca reformasi, anasir-anasir lama dan status quo ingin mencoba mendaur ulang sistem otoriter dengan iming-iming peningkatan kesejahteraan. Iming-iming tersebut hanya ilusi dan fatamorgana karena pengalaman di bawah sistem otoriter, Indonesia justru ketinggalan dibandingkan negara Asia Timur lainnya, memiliki distribusi pendapatan yang paling timpang, stok utang paling besar serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh.

Komite Bangkit Indonesia tidak akan membalikkan putaran jarum sejarah, karena daur ulang sistem otoriter hanyalah ilusi yang sangat menyesatkan. Komite Bangkit Indonesia akan melawan setiap upaya untuk mengembalikan sistem otoriter, dan justru sebaliknya, akan memperjuangkan agar demokrasi semakin kokoh dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Komite Bangkit Indonesia akan memperjuangkan penegakan hukum yang adil, tanpa pilih kasih, serta berpihak kepada kepentingan publik dalam hal pemberantasan KKN, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pelestarian lingkungan. Dalam kaitan dengan itu, Komite Bangkit Indonesia menilai bahwa reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar kenaikan gaji – tetapi juga mencakup perbaikan sistem rekrutmen, struktur insentif, sanksi hukum dan administratif, serta sistem promosi dan training. Semua itu merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan melawan korupsi dan nepotisme.

***

Komite Bangkit Indonesia akan menentang dominasi negara yang melahirkan sistem dan pemerintahan otoriter. Namun pada saat yang bersamaan, Komite Bangkit Indonesia menentang dominasi sektor swasta yang dapat menciptakan monopoli/oligopoli baru dalam bidang ekonomi. Dominasi sektor swasta yang oligopolistik sama berbahayanya dengan dominasi negara, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Neoliberalisme dan fundamentalisme pasar bebas tidak ada tempatnya dalam “Jalan Baru” kebangkitan Indonesia. Ekonomi pasar bebas harus diimbangi dengan dukungan sistem sosial bagi yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan cita-cita founding fathers Republik Indonesia.

Dengan memanfaatkan momentum 100 tahun kebangkitan Indonesia (1908-2008), Komite Bangkit Indonesia akan melakukan rangkaian program penyadaran, diskusi publik, dengar pendapat dengan meninggalkan “Jalan Lama” yang telah gagal setelah 40
tahun, menuju “Jalan Baru” kebangkitan Indonesia. Rangkaian program tersebut akan mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

Marilah kita hapuskan segala bentuk neokolonialisme dari bumi Indonesia!
Tinggalkan “Jalan Lama”, yang gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan!
Kita rebut kembali kedaulatan politik dan ekonomi!
Hanya dengan “Jalan Baru”, kemakmuran dan kesejahteraan akan kita capai!
Hanya dengan “Jalan Baru”, Indonesia akan segera bangkit

Marsinggo - Negeri Sarang Penyamun dan Perampok

 Hati ini pilu teriiris sedih melihat kondisi situasi negeri tercinta ini
Penguasa tak punya nurani menjadikan anak kandung bangsa menjadi anak tiri dinegeri sendiri
Mereka diusir didepak digusur disana sini
Dengan alasan modernisasi dan pembangunan masa kini
Lahan dan tanah petani direbut dicaplok dengan tangan besi
Mereka dibiarkan mati dan tidak dipedulikan sama sekali
Penguasa tutup mata dan mengatakan itu demi kemajuan negeri
Dia tak melihat anak negeri sudah menjadi budak dinegeri sendiri
Keadaan ini dibiarkan oleh Politisi dan wakil rakyat negeri
Mereka lupa ajaran Bapak Bangsa negeri ini
Bapak Bangsa mengajarkan kita harus berdikari dan menentang kapitalisasi dan neo kolonisasi
Tapi mereka buta dan tuli
Tak peduli ajaran yg telah memerdekakan negeri ini
Oh Tuhan berikanlah rakyat kekuatan menanggung kesengsaraan dan ketidak adilan ini
Hanya Engkaulah tempat rakyat mengadukan nasibnya ini

                
Oh Para Pahlawanku negeri ini sekarang telah berubah menjadi sarang kebengisan dan kezhaliman.
Cita2 kemerdekaan yg dahulu engkau perjuangkan telah dicampakkan dan diisi dengan keangkaramurkaan.
Pancasila yang dijadikan dasar negara telah mereka lupakan.
Mereka tidak lain adalah para pengchianat bukan pembela rakyat. 
  

Bundo kanduang - Otalapau

Bundo kanduang - Otalapau