Tampilkan postingan dengan label presiden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label presiden. Tampilkan semua postingan

Minggu, 25 Mei 2014

INILAH FAKTA SEBENARNYA TENTANG PRABOWO SUBIANTO YANG TIDAK TERUNGKAP MEDIA


Inilah Fakta Sebenarnya Tentang Prabowo Subianto Yang Tidak Terungkap Media - Jika kita bicara tentang sosok Prabowo Subianto, mungkin bagi yang tahu pasti akan di kaitkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998 dimana Prabowo Subianto menjadi salah satu aktornya. Itu yang di gemborkan media yang mungkin Anda tahu. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya faktanya tidak seperti itu, sebenarnya Prabowo Subianto lah yang di jadikan kambing hitam dalam tragedi Mei 1998. Anda penasaran ?, mari kita simak ulasannya tentang fakta tentang Prabowo Subianto yang  sebenarnya seperti yang ditayangkan oleh Kompas TV. Artikel ini cukup panjang sekali, jadi harap dibaca dengan sabar dan seksama ya.



Jum’at 14 Maret 2014, Kompas TV menayangkan Prabowo Subianto dalam acara Aiman Dan…. Prabowo adalah salah satu nama yang maju dalam pemilihan presiden Republik Indonesia. Karena posisi presiden di RI, sesungguhnya lebih berkuasa daripada presiden Amerika Serikat maupun Rusia, presiden RI haruslah yang terbaik dari yang ikut bertarung. Tulisan ini bukan sebagai kampanye, karena saya bukan kader Partai Gerindra, namun hanya untuk mengulas mengenai sosok Prabowo Subianto yang kontroversial dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan berimbang tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya termasuk Prabowo. Mengingat begitu krontroversial dan banyaknya disinformasi mengenai tokoh yang satu ini.

Prabowo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau adalah mantan Danjen Kopasus (Komandan Jenderal Komando Pasukan Kuhusus), pengusaha sukses, politisi, dan calon presiden 2014. Prabowo adalah putra dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo. Beliau juga cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan juga merupakan pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI). Dari silsilahnya tampak bahwa Prabowo memiliki “darah biru” elit pemimpin Indonesia. Bahkan jauh sebelum republik ini lahir.

Prabowo menikahi Titiek, putri Presiden Soeharto. Saat ini, Titiek sendiri menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar). Keputusan yang tampak prospektif saat itu namun menjadi blunder dalam hidupnya dikemudian hari. Dengan latar belakang keluarga intelektual, Prabowo mewarisi kecerdasan ayahnya. Beliau dikenal sangat cerdas di sekolah maupun di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Meski beliau adalah alumnus AKABRI (1974), namun tidak banyak yang tahu bahwa setelah lulus SMA, Prabowo juga diterima di American School In London, Britania Raya.

Karirnya dibidang militer terbilang sangat cemerlang dan membanggakan. Karir militer Prabowo termasuk yang tercepat dalam sejarah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Prabowo bahkan sempat disebut sebagai “The Brightest Star”. Dialah jenderal termuda yang meraih 3 bintang pada usia 46 tahun.

Sebagai sesama orang militer, Prabowo bisa dianggap sebagai “antitesa” dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mungkin karena karir beliau yang banyak diisi dengan penugasan di satuan tempur. Meski sama-sama merupakan “The Rising Star” di tubuh ABRI saat itu, SBY lebih dikenal sebagai perwira intelektualnya ABRI. Berbeda dengan SBY yang cenderung analitis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebagai perwira lapangan Prabowo cenderung cepat, take action. Saat keputusan sudah dibuat Prabowo akan menjalankannya dengan penuh “determinasi”. Beliau siap menanggung segala konsekuensinya.

Salah satu contohnya adalah perihal peristiwa penculikan aktivis yang telah mencoreng nama baik dan menjadi penyebab kehancuran karir militernya. DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang menyelidiki kasus ini tidak pernah mngungkapkan hasil pemeriksaannya kepada publik. Tidak juga kepada Prabowo yang notabene menjadi tertuduhnya. Tampaknya Wiranto sengaja mengambil manfaat agar prasangka publik menghukum Prabowo lebih berat daripada “dosanya”. Meski Prabowo berikeras mengatakan tak pernah perintahkan. Namun beliau mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. “Saya ambil alih tanggung jawabnya.” Begitu kata beliau saat itu. Sikap yang harus dibayar mahal dengan hancurnya karir militer yang gilang gemilang, namun juga menunjukkan kualitas kepemimpinan Prabowo. Jika Prabowo benar bersalah, mengapa justru korban-korban penculikan seperti Pius L Lanang dan Desmond J Mahesa justru menjadi pengurus Partai Gerindra?

Meski begitu, kualitas kepemimpinan Prabowo justru sudah teruji di saat-saat paling kritis yang pernah dialami negeri ini. Bagi mereka yang lelah dengan kepemimpinan yang lemah, lama mengambil keputusan, selalu terkesan ragu-ragu tampaknya Prabowo adalah jawabannya. Bagi mereka yang muak dengan pemimpin yang sibuk selamatkan diri sendiri saat ada masalah maka Prabowo adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Dibanding memilih mengorbankan anak buahnya, Prabowo memilih untuk ambil alih tanggung jawab dan menanggung sendiri resikonya. Seorang kapten kapal yang baik bukanlah yang pertama selamatkan diri saat kapal tenggelam, tetapi justru yang terakhir. Seperti terlihat dalam film Titanic, ketika kapal sudah mulai tenggelam, kapten kapal memastikan semua penumpang selamat, dan akhirnya dirinya sendiri gagal selamat. Sayang, karir militer Prabowo yang gilang gemilang itu berakhir dengan cara yang kurang mengenakkan. Bahkan bisa dikatakan memilukan.

Prabowo bisa dikatakan pihak yang dikalahkan dalam proses perebutan kekuasaan dan pengaruh di tubuh militer pada masa-masa kritis tahun 1998. Berbicara tentang Prabowo kita tidak bisa lepas dari peristiwa kelam Mei 1998 yang mencoreng nama bangsa Indonesia selamanya. Sebagai pihak yang kalah Prabowo menjadi “kambing hitam” dari semua kejadian tersebut. Seperti kata pepatah, tinta sejarah adalah milik pemenang. Ini tentu saja berpotensi menjadi pengganjal pencapresannya. Stigma sebagai “penjahat kemanusiaan” pasti akan dimanfaatkan sebagai senjata lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Prabowo. Jika memang benar Prabowo adalah tokoh yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu maka dia sudah menerima segala hukumannya. Bayangkanlah perasaan Prabowo yang karir gemilangnya di dunia militer yang begitu dicintainya itu harus berhenti dengan sejuta rasa malu dan aib. Lalu bagaimana jika semua itu tidak benar? Layakkah Prabowo tersandera oleh prasangka tanpa bukti? Lantas layak pulakah bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh putra terbaiknya?

Jauh sebelum peristiwa Mei 98 proses penghancuran nama baik Prabowo sudah terjadi. Semua berawal dari rivalitas antara Prabowo dan Wiranto. Ketidak harmonisan Prabowo dan Wiranto memang sudah berlangsung sejak lama. Mungkin karena latar belakang keduanya yang jauh berbeda. Prabowo yang kosmopolitan cenderung memiliki pola pikir yang terbuka. Sementara Wiranto dengan latar belakang Jawa yang sangat kental lebih tertutup. Namun Prabowo yang terbiasa dengan persaingan terbuka sejak kanak-kanak menganggap rivalitas semacam itu sebagai hal biasa dan tidak dijadikan personal. Berbeda dengan Wiranto yang berlatar belakang sangat “Jawa Tradisional” itu, dia lebih mirip dengan Soeharto dalam menyikapi suatu rivalitas. Lihat saja nasib yang menimpa pesaing-pesaing Soeharto yang mengganggu karir militer atau politiknya di masa lalu. Jika tidak mati, membusuk di penjara. Salah satu contohnya adalah kawan saja, Fadjroel Rachman, yang sempat mendekam di Nusa Kambangan dan kehilangan teman-temannya. Fadjroel sendiri akhirnya bebas ketika Habibie menjadi presiden.

Indikasi ketidaksukaan Wiranto terlihat dengan absennya beliau sebagai Pangab (Panglima ABRI) dalam acara serah terima Pangkostrad Letjen Soegiono kepada Prabowo. Begitu juga saat pemberhentian secara hormat Prabowo sebagai perwira militer. Beliau mencopot tanda-tanda pangkat Prabowo dengan satu tangan saja. Proses berakhir secara paksanya karir militer Prabowo memang tidak bisa dilepaskan dari rivalitas perwira muda dan perwira tua. Prabowo sebagai gambaran perwira muda tentu saja menjadi sasaran tembak utama saat itu. Posisi Prabowo saat itu benar-benar terjepit. Di satu sisi dia adalah menantu penguasa yang sedang menjadi sasaran sentimen negatif rakyat. Di sisi lain akibat manuver Wiranto dkk, Soeharto yang masih punya pengaruh justru membencinya sampai ke ubun-ubun. Sampai-sampai kepada penggantinya Habibie, beliau menyampaikan pesan khusus untuk “mengamankan” Prabowo. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Semua tidak terlepas dari peristiwa Mei yang mengerikan itu. Peristiwa yang hingga kini masih menghantui republik ini.

Ada 3 tuduhan utama yang diarahkan kepada Prabowo, yaitu: Penculikan akitivis, penembakan mahasiswa Trisakti, dan dalang kerusuhan Mei 1998. Tidak satupun tuduhan tersebut yang terbukti. Seandainya Prabowo bersalah bukankah Pangab saat itu Wiranto? Bukankah sebagai panglima beliau yang seharusnya paling bertanggung jawab? Mengapa hingga saat ini Prabowo tidak pernah diberitahu tentang hasil penyelidikan DKP sehingga tidak bisa membela diri? Mengenai penembakan mahasiswa Trisakti, Wiranto juga terkesan sengaja ‘buying time’ dengan tidak mengusut kasus ini secara cepat. Akibatnya tuduhan kembali ke Prabowo, yang jadi bulan-bulanan opini publik, dicurigai sebagai orang dibalik penembakan itu. Meski banyak sekali keanehan terhadap tuduhan ini namun fitnah sudah mencapai sasaran. Dan sekali lagi Prabowo terlanjur menjadi pesakitannya. Tuduhan mengarahkan Prabowo di balik penembakan, dengan konspirasi anggota kopasus memakai seragam Polri sebagai pelaku penembakan snipper. Teori konspirasi ini tidak pernah terbukti, karena peluru snipper diatas 7 mm dan proyektil peluru tertanam di korban kaliber 5,56 mm. Sementara korban dipilih secara acak. Kalau snipper akan memilih misalnya pemimpin demo atau target pilihan. Lima hari setelah insiden Trisakti, Prabowo datang ke rumah Herry Hartanto. Di bawah Alquran dia bersumpah. Di depan Syaharir Mulyo Utomo orang tua korban, “Demi Allah saya tidak pernah memerintahkan pembantaian mahasiswa.”

Perihal keterlibatan Prabowo atas penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 14 Mei terjadi pertemuan di Makostrad (Markas Komanda Staf Angkatan Darat) atas inisiatif Setiawan Djodi. Pertemuan antara Prabowo dan tokoh masyarakat, antara lain: Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Fahmi Idris, Bambang Widjoyanto. Dalam pertemuan itu Prabowo ditanya tentang keterlibatannya. Prabowo menjawab, “Demi Allah saya tidak terlibat, saya di set-up.” Menurut Buyung terlihat jujur. Peristiwa selanjutnya semakin memperkuat ketidak terlibatan Prabowo atas peristiwa penembakan mahasiswa tersebut. Puspom ABRI Sjamsu Djalal menghadapi kesulitan memaksa Kapolri Dibyo Widodo untuk menyerahkan anggotanya yang dicurigai terlibat. Disinilah peran Wiranto terlihat.

17 hari setelah insiden itu berlalu baru Wiranto memanggil Dibyo untuk memerintahkan untuk menyerahkan anggota. Itupun anggota diserahkan ke Polda bukan ke POM ABRI. Padahal Polri saat itu masih menjadi bagian ABRI dan Pangabnya adalah Wiranto. Sementara senjata sebagai barang bukti baru diserahkan tanggal 19 Juni 98. Hampir satu bulan sejak peristiwa terjadi. Kelak tahun 2000, uji balistik di Belfast, Irlandia membuktikan bahwa peluru berasal dari anggota Polri unit gegana. Siapa sesungguhnya dibalik pristiwa itu? Siapa yang beri perintah? Jelas bukan Prabowo yang sebagai Pangkostrad tidak punya jalur komando ke Polri. Dalam militer, garis komando benar-benar diterapkan. Bagaimana dengan tuduhan Prabowo sebagai otak dibalik kerusuhan Mei 98? Benarkah dia yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut? Atau kembali lagi beliau dikorbankan akibat proses perebutan kekuasaan terselubung diantara para elit militer saat itu? Apakah benar kerusuhan tersebut terjadi karena spontanitas atau ‘crime by omission’ (kejahatan karena pembiaran) atau bahkan ‘terror by design’ (teror yang didesain)?

Mari kita kembali ke zaman yang tidak mengenakkan itu. Kadang untuk mencari kebenaran sejarah kita butuh “mesin waktu”. Tampaknya kita harus memanggil Doraemon ke sini sekarang. Kita juga membutuhkan testimoni para pelakunya yang saat ini masih hidup bahkan sedang berkuasa. Sedikit dari kita yang mengetahui apa peran SBY dalam proses pergantian kekuasaan saat itu. Padahal beliau juga cukup berperan. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa penembakan mahasiswa Trisakti mengakibatkan terjadinya kerusuhan besar-besaran. Benarkahkah demikian? Bukti-bukti menunjukkan bahwa kerusuhan Mei 98 itu bukanlah spontanitas kemarahan warga akibat peristiwa Trisakti. Adakah rekayasa pihak tertentu atau setidaknya pembiaran sehingga peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita lihat secara jernih bukti-bukti yang ada.

Satu peristiwa yang bisa dijadikan kunci keterlibatan Wiranto pada peristiwa tersebut adalah kepergiannya ke Malang saat ibukota sedang genting-gentingnya. Sebab Wiranto sudah tahu akan ada kerusuhan di ibukota, tetapi tetap bersikukuh untuk pergi ke Malang. Acara di Malang adalah serah terima PPRC dari Divisi I ke Divisi II. Wiranto menjadi Inspektur upacara (irup) nya. Sebenarnya itu adalah acara rutin yang bisa diwakilkan. Bayangkan, untuk serah terima Pangkostrad saja dia bisa berhalangan hadir. Bagaimana mungkin dalam kondisi ibukota yang genting dia sebagai pemegang kunci komando lebih memilih jadi irup acara seremonial seperti itu? Sangat tidak bisa diterima akal sehat. Apalagi mengingat tanggal 13 Mei malam Wiranto memimpin rapat Garnisun Jakarta untuk menanyakan situasi terakhir. Lebih mencurigakan lagi bahwa Kasum TNI Fahariur Razi saat itu sudah ditunjuk Pangkostrad Prabowo menjadi irup di Malang. Tetapi sekonyong-konyong diambil alih oleh Wiranto. Suatu kebetulan atau kesengajaan? Mungkinkah Wiranto sebagai Pangab tidak tahu menahu kondisi Jakarta? Dalam kondisi ibukota terjadi kerusuhan Wiranto malah pergi ke Malang dengan mengajak komandan-komandan seperti Danjen kopasus, komandan Marinir, dll. Lebih mencurigakan lagi sebenarnya Prabowo sudah brulang kali menghubungi Wiranto untuk membatalkan kepergiannya. Wiranto menjawab “Show must goon”. Ini mirip dengan Soeharto tahu akan gerakan 30 September namun sengaja tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya.

Sebelumnya, saat situasi makin mengarah rusuh 12 Mei 1998 Panglima TNI Wiranto tidak memerintahkan pasukan untuk berada di Jakarta. Atas permintaan Pangdam Jaya yang mendapat perintah dari Mabes ABRI, Pangkostrad Prabowo kemudian membantu pengamanan ibukota. Pangkostrad Prabowo kemudian membantu Pangdam Jaya dengan mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar, dan Malang untuk membantu Kodam. Tetapi sekali lagi Wiranto tidak mau memberi bantuan pesawat Hercules sehingga Prabowo mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Seharusnya jika negara dalam keadaan genting seperti itu panglima wajib mengambil alih komando dan secara fisik wajib berada di lokasi. Tetapi yang terjadi justru tidak terlihat sedikitpun i’tikad baik Wiranto untuk mencegah terjadinya kekacauan yang menelan korban hingga ribuan orang tersebut. Anehnya justru belakangan kubu Wiranto yang melemparkan kesalahan kepada Prabowo yang dianggap mengakibatkan kerusuhan itu. Bukankah Wiranto sudah menggelar rapat Garnisun tanggal 13 Mei untuk menanyakan situasi terakhir? Apakah Zaki Anwar Makarim sebagai ketua Badan Intelijen ABRI tidak pernah mengingatkan Wiranto akan ada kerusuhan? Bukankah Prabowo sendiri sudah mengingatkan Wiranto akan terjadi kerusuhan dan mencegahnya pergi ke Malang? Mengapa Wiranto tidak bergeming? Lantas apa sebenarnya tujuan Wiranto membentuk Pam Swakarsa?

Pam Swakarsa ini rencananya akan dipakai sebagai perlawanan kalangan sipil terhadap demo yang semakin menjadi-jadi saat itu. Untuk Pam Swakarsa sendiri, memiliki produk “unggulan” yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian direspon oleh hadirnya Jaringan Islam Liberal (JIL). Namun belakangan dicurigai bahwa justru Pam Swakarsa inilah salah satu penyulut kerusuhan Mei tersebut. Jauh sebelum peristiwa Mei terjadi, mantan Kakostrad Kivlan Zein bersaksi bahwa dialah yang diperintahkan Wiranto untuk membentuk Pam Swaraksa. Mengapa Wiranto menolak permohonan bantuan Hercules Prabowo sehingga dia harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala? Mengapa saat Prabowo mengerahkan pasukan untuk berusaha menghentikan penjarahan “sistematis” toko-toko, justru Panglima TNI melalui Kasum Fahariur Razi malah melarang pengerahan pasukan untuk membantu Kodam Jaya? Mengapa panser-panser dan pasukan yang sudah siap saat itu tidak bisa bergerak karena menunggu perintah yang tidak kunjung datang? Keragu-raguankah atau kesengajaan? Yang jelas akibatnya ribuan nyawa melayang sia-sia, ratusan wanita diperkosa, aset-aset pribadi dibumi hanguskan.

Bukti lain semakin mengarah kepada Wiranto sebagai dalang sesungguhnya dari kerusuhan Mei 98 dari pengakuan mantan Ka Puspom ABRI Sjamsu Djalal. Melihat kondisi ibukota yang semakin tidak terkendali, beliau menyarankan untuk memberlakukan jam malam. Namun Wiranto tidak bergeming. Artinya ada lebih dari satu orang yang memberi peringatan kepada Wiranto saat itu. Jadi keputusannya berangkat ke Malang adalah bagian dari “rencana”. Makin terkuak disini bahwa Prabowo yang justru berupaya mengamankan situasi malah dijadikan kambing hitam sebagai pelaku kudeta.

Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kerusuhan Mei itu murni spontanitas warga atau karena rekayasa dalam kaitan perebutan kekuasaan saat itu? Mengenai pembentukan Pam Swakarsa, Kivlan Zein sudah memberi testimoni bahwa itu adalah bentukan Wiranto. Dia yang ditugasi perintah pembentukan Pam Swakarsa diberikan oleh Wiranto. Dia panggil Kivlan Zein untuk meminta dana dari Setiawan Djodi. Pertemuan ini diatur oleh Jimmly Asshidiqie. Dalam pertemuan tersebut Wiranto mengatakan ini perintah Habibie. Jimmly akrab dengan Habibie dalam ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Kerusuhan yang terjadi karena spontanitas biasanya meluas dengan menjalar. Tidak serempak dimulai di seluruh penjuru kota dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya jawaban yang bisa diterima akal sehat adalah bahwa kerusuhan itu terjadi “by design”, dimulai berdasarkan komando pihak-pihak tertentu. Mengapa pada pagi hari tanggal 14 Mei ada pasukan dari Solo diterbangkan ke Jakarta dan mendarat di Halim? Disaat yang sama kerusuhan terjadi bersamaan antara Jakarta dan Solo. Semua terjadi pada pagi hari di waktu yang persis bersamaan. Tidak ada jeda. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa kerusuhan di kedua kota ini sudah direncanakan matang sebelumnya dan dibawah komando yang sama. Disaat massa mulai menjarah di Jakarta disaat yang sama kejadian serupa terjadi di Solo. Modusnya sama persis. Jika kerusuhan itu spontanitas, mengapa dimulai secara serempak di berbagai penjuru Jakarta sekaligus Solo?

Di salah satu pertokoan, ada kesaksian seorang ibu yang mencari anaknya yang ikut masuk ke Jogja Plaza karena disuruh seseorang. Tetapi dilantai 2 ditampar dan disuruh keluar dan akhirnya keluar sebelum pintu ditutup dari luar. Kita tahu akhirnya Jogja Plaza dibakar. Mungkinkah mahasiswa atau penduduk urban sengaja memasukkan massa ke dalam gedung lalu membakarnya dari luar? Atau ada pihak tertentu yang sengaja memobilisasi massa supaya terjadi kondisi kekacauan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu ambil peranan? Sebagaimana yang kita ketahui selanjutnya, kondisi kacau itu sendiri akhirnya mempercepat proses jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Lalu siapakah yang diuntungkan dari jatuhnya Soeharto? Adakah Wiranto dkk atau Prabowo? Yang jelas sesaat setelah lengsernya Soeharto, Wiranto sebagai Pangab dengan mudahnya menghancurkan karir militer Prabowo.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada aktivis mahasiswa 98, disini disampaikan bahwa sesungguhanya kejatuhan Soeharto bukan karena demo. Tetapi lebih karena pengkhianatan para elit, baik sipil maupun militer yang mana mereka sesungguhnya bagian dari kroni Soeharto sendiri. Peristiwa jatuhanya Soeharto dari kekuasaanya itu sendiri lebih tepat dikatakan hasil dari sebuah kudeta halus (soft coup) yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa yang merebak dimana-mana sebagai “pemicu”nya.

Rupanya dalam suasana genting jatuhanya kekuasaan Soeharto itu diwarnai pula oleh rivalitas yang muncul ke permukaan diantara para perwira ABRI. Akibat lemahanya kepemimpinan Wiranto sebagai Pangab ditambah suasana yang tidak menentu. Masing-masing perwira berusaha mencari manfaat atas situasi tersebut. Para perwira berusaha “berinvestasi” pada masa depan masing-masing, setidaknya mengamankan posisi mereka masing-masing. Pada saat itu terlihat jelas di tubuh ABRI sendiri tidak solid dibawah satu komando. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri dan saling curiga satu sama lain.

Salah satu contohnya adalah adanya siaran pers dari puspen (pusat penerangan) ABRI menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Siaran pers yang walau dibantah langsung oleh Wiranto namun turut mempercepat proses lengsernya Soeharto. Salah satu isi dari rilis tersebut adalah dukungan terhadap sikap PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang mendukung Presiden Soeharto lengser. Sebenarnya itu bukan merupakan rilis resmi ABRI karena tidak memakai kop surat dan tidak ditanda tangani. Menurut Makodongan, siaran pers dukungan terhadap sikap PBNU itu dibuat oleh Mardianto dan Kasospol saat itu, SBY. Meski tengah malam itu juga Wiranto membangunkan seluruh perwira untuk menarik rilis itu dari seluruh media massa agar tidak diterbitkan. Namun sudah terlanjur beredar dan Soeharto yang tahu tentang ini semakin kehilangan perspektif terhadap kondisi lapangan, terutama mengenai dukungan ABRI. Kejadian ini semakin memperburuk hubungan Prabowo dan Wiranto karena dia menganggap Prabowo-lah yang mengadukan ini ke Presiden.

Tanggal 18 Mei Harmoko yang selalu menjilat Soeharto akhirnya menjadi “Brutus” dengan meminta beliau secara arif dan bijaksana untuk mundur. Sikap Harmoko ini cukup mengejutkan mengingat keberadaannya sebagai Ketua DPR/MPR adalah semata-mata untuk mengamankan kekuasaan Soeharto. Sebelumnya dia selalu langganan dipilih sebagai menteri oleh Soeharto. Bisa dikatakan dia memperoleh segala-galanya karena Soeharto. Namun karena desakan mahasiswa dan tokoh masyarakat akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun begitu pernyataan pemimpin DPR/MPR itu, disambut gegap gempita oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR dan masyarakat seluruh Indonesia. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena sekitar pukul 23:00 WIB Wiranto menyampaikan bahwa ABRI menolak pernyataan Harmoko itu.

Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan kekuasaannya sebenarnya Soeharto sudah berniat mundur dari jabatannya. Namun dia ingin memastikan pasca mundurnya dia sebagai presiden tidak ada kekacauan yang membuka peluang bagi militer untuk berkuasa. Tanggal 19 Mei dibuatlah pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, seperti Gus Dur, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, dll, minus Amien Rais. Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyatakan akan membentuk Kabinet Reformasi yang akan menyiapkan pemilu. Sementara itu menjelang rencana Amien Rais yang akan mengumpulkan massa di Monas tanggal 19 Mei, Wiranto mengadakan rapat di Mabes. Dalam rapat yang dihadiri para perwira tinggi militer itu kembali muncul perbedaan antara Prabowo dan Wiranto. Dalam rapat itu Wiranto mengatakan bahwa perintah yang dibuat adalah mencegah masuknya pendemo dengan segala cara (at all cost). Prabowo bertanya berulang-ulang apa maksud perintah itu? Apakah akan digunakan peluru tajam? Pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan jelas oleh Wiranto. Kivlan Zein menggelar tank dan panser dengan perintah, “Lindas saja mereka yang memaksa masuk Monas!” Kivlan Zein meminta Prabowo agar Amien Rais membatalkan rencana demo sejuta umat di Monas. “Dari pada saya dimusuhi umat Islam lebih baik saya tangkap Amien Rais” kata Kivlan. Akhirnya Amien Rais membatalkan rencana demo di Monas.

Saat menghadapi Habibie, Prabowo berkata, “Pak, bapak sepuh mungkin akan lengser siapkah anda menggantikannya?” Bapak sepuh adalah sapaan Prabowo kepada Soeharto yang saat itu menjadi mertuanya. Selanjutnya Prabowo meminta Habibie untuk mempersiapkan diri. Disini terlihat bahwa Prabowo merasa tidak punya masalah dengan Habibie. Jika kita membaca ulang berita-berita media jauh sebelumnya, juga tampak jelas hubungan kedua tokoh ini sangat akrab. Berulang kali Prabowo menyampaikan kekagumannya pada Habibie, begitu juga sebaliknya. Prabowo yang berhasil meredakan situasi merasa akan mendapat pujian. Maka datanglah dia ke Cendana. Tapi celaka, disitu sudah ada kelompok Wiranto yang duduk bersama-sama dengan Soeharto dan putra-putrinya. Rupanya disitu Wiranto “mengadukan” tentang manuver Prabowo yang mengindikasikan dia runtang-runtung dengan Habibie dan para aktivis. Saat dia tiba, Mamiek langsung menghardik Prabowo dengan kasar sambil mengacungkan telunjuk hanya satu inci dari hidung Prabowo. Sambil berkata, “Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi!” Prabowo keluar menunggu sambil bilang, “Saya butuh penjelasan”. Titiek –istri Prabowo- hanya bisa menangis, lalu dia pulang. Saat itu sesungguhnya Prabowo sudah dikalahkan, kalah oleh lobi dan pendekatan Wiranto yang meyakinkan. Dalam kondisi gamang seperti itu memang Soeharto sangat rentan menerima informasi yang dipelintir. Hal yang sama akan terulang kembali pada Habibie. Kali ini Wiranto sendiri mengakui ada informasi yang salah ditangkap Habibie dari dirinya.

Sementara itu Habibie yang merasa terancam dengan rencana pembentukan Kabinet Reformasi mengeluarkan kartu As-nya. Dia dan 14 menteri ekuin di bawah Ginandjar Kartasasmita menyampaikan keberatannya untuk menjadi bagian dari Kabinet Reformasi. Soeharto merasa benar-benar terpukul atas kejadian terakhir ini karena merasa ditinggalkan. Apalagi diantara mereka ada yang dianggap sebagai orang-orang yang dia “selamatkan”. Malam itu Soeharto terlihat gugup dan bimbang. Suatu kejadian langka. Namun disaat-saat penuh kekecewaan itu hadir sahabat-sahabat sejati yang menunjukkan kesetiaannya. Malam itu hadir di Cendana para mantan wapres menyampaikan dukungannya; Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, Try Sutrisno. Sekitar pukul 23:00 WIB Soeharto memanggil Yusril Ihza Mahendra, Saadilah Mursayaid, dan Wiranto. Beliau menyampaikan bahwa besok akan menyerahkan kekuasaan kepada Habibie. Esok paginya, Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Ahmad, dan Ismail Hasan Metareum menemui Soeharto di ruang Jepara.

“Ada dokumen lain lagi?” Tanya Soharto.

“Tidak Pak.” jawab Harmoko.

“Baik kalian tunggu saja disini, saya akan melaksanakan pasal 8 UUD 45.” Tutur Soeharto.

Di Credential Room Soeharto bertemu Habibie tetapi Soeharto melengos. Soeharto sangat sakit hati dengan murid kesayangannya ini. Selesai menyampaikan pidato pengunduran dirinya, dia menyalami Habibie dan kembali ke ruang Jepara. Kepada para pimpinan DPR/MPR itu dia berkata, “Saya sudah bukan presiden lagi”. Mbak Tutut sembab matanya karena menangis. Harmoko melongo. Pagi itu adalah pertemuan terakhir Soeharto dan Habibie. Bahkan saat kritis menjelang ajalnyapun Habibie dilarang menemui Soeharto.

Hubungan Soeharto dan Habibie adalah hubungan panjang dua manusia yang berhasil menjadi pemimpin negeri ini. Soeharto sudah mengenal Habibie sejak Habibie masih anak-anak. Bahkan saat ayah Habibie meninggal Soeharto-lah yang menyolatkannya. Soeharto-lah yang menutupkan mata ayah Habibie saat meninggal dunia. Bahkan dalam buku biografinya Soeharto tidak segan-segan menunjukkan kepercayaan dan rasa sayangnya terhadap Habibie. Soeharto pula yang mengirim utusan untuk menjemput Habibie di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Kita belajar dari sini. Bagaimana demi kedudukan hubungan umat manusia yang begitu dalam mampu dikorbankan.

Sekitar pukul 23:00 WIB Prabowo dan Muhdi bertemu dengan Habibie di kediamannya untuk memberi dukungan pada presiden baru. Namun keesokannya pada tanggal 22 Mei, selesai Sholat Jumat Prabowo mendapat kabar mengejutkan. Bagai petir di siang bolong, Prabowo di Makostrad ditelepon Mabes AD, diminta menanggalkan benderanya. Perintah itu tak lain artinya bahwa jabatannya dicopot. Prabowo mengingat perkataan Habibie jauh sebelumnya, “Prabowo, kapan pun kamu ragu temui saya, jugan pikirkan protokoler!” Maka Prabowo menemui Habibie yang sudah menjadi presiden dan berkata, “Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya.” Habibie menjelaskan kalau dia mendapatkan laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan istana. Prabowo minta setidaknya 3 bulan di Kostrad. Habibie menolak. “Tidak, sampai matahari terbenam anda harus menyerahkan semua pasukan!” Dari sini kembali terlihat, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan oleh lobi dan pendekatan Wiranto. Kelak, Wiranto sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan informasi yang diberikan diterima secara salah oleh Habibie. Namun kesalahpahaman apapun itu, Prabowo sudah terlanjur menjadi pihak yang dirugikan. Hancurlah karir militer yang begitu gilang gemilang.

Kita tidak pernah tahu apakah baik Soeharto maupun Habibie sama-sama salah mengartikan informasi yang disampaikan Wiranto, atau memang ada kesengajaan melakukan miss-informasi terhadap Prabowo mengingat persaingan internal ABRI saat itu. Demikian akhir tulisan singkat mengenai Sang Jenderal Terbuang. Semoga menambah wawasan dan menjadi pelajaran bagi kita semua.

Semoga artikel diatas bisa menambah wawasan Anda semua.
http://adainfounik.blogspot.com/

Rabu, 21 Mei 2014

AS "Sakit Kepala" dengan Munculnya Prabowo dalam Pilpres Indonesia



Rabu, 21 Mei 2014 | 10:24 WIB


WASHINGTON, KOMPAS.COM — Munculnya Prabowo Subianto sebagai salah satu calon dalam pemilu presiden Indonesia tahun ini bakal membuat Amerika Serikat (AS) menghadapi situasi yang canggung karena mungkin harus menyambut satu lagi pemimpin Asia yang sebelumnya ditolak masuk AS karena diduga terlibat pembunuhan massal. Demikian laporan kantor berita Reuters, Rabu (21/5/2014).

Situasi canggung itu telah muncul beberapa hari terakhir saat Washington mendapati bahwa mereka harus mengubah haluan dan menjanjikan visa bagi Perdana Menteri India terpilih, Narendra Modi, setelah kemenangan telak Modi dalam pemilu di India. Permohonan Modi untuk mendapatkan visa AS ditolak pada tahun 2005.

Reuters melaporkan, Washington mungkin akan berubah haluan lagi setelah Partai Golkar, partai pemenang kedua dalam pemilu legislatif, Senin lalu secara tiba-tiba memberikan dukungan kepada Prabowo menjelang pemilu presiden pada 9 Juli mendatang.

Kantor berita itu mengatakan, Prabowo pernah menjadi salah satu orang Indonesia yang paling dicerca, dituduh menculik, melanggar hak asasi manusia, dan mengupayakan kudeta setelah penggulingan mantan ayah mertuanya, mendiang Presiden Soeharto, tahun 1998.

Sebuah laporan harian New York Times pada Maret lalu mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa mantan perwira tinggi itu, yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston. Namun, AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan.

Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia tahun 1998 karena perannya, saat menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam hilangnya sejumlah aktivis politik.

Adapun penolakan visa untuk Modi dari India pada 2005 berdasarkan ketentuan dalam sebuah undang-undang AS tahun 1998 yang melarang masuk orang asing yang telah melakukan "pelanggaran berat bagi kebebasan beragama." Ia dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas.

Namun, setelah partai Modi meraih kemenangan dalam pemilihan umum pekan lalu, Presiden AS Barack Obama dengan cepat menelepon Modi untuk memberikan ucapan selamat dan mengundang pemimpin baru dari sebuah negara yang Obama nyatakan sebagai mitra strategis penting bagi Gedung Putih itu.

Modi juga membantah telah melakukan kesalahan dan ia tidak pernah dituntut di India.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Modi akan diberikan visa A-1. Visa jenis ini punya kekebalan diplomatik dan dikeluarkan secara otomatis, kecuali ditentang oleh Obama, yang punya kewenangan untuk menolak masuk siapa saja yang telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia, atau yang berusaha atau bersekongkol untuk melakukan hal itu."

Ketika ditanya apakah Prabowo akan diperlakukan sama seperti Modi jika ia memenangkan pemilu di Indonesia, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menanggapi dengan pernyataan serupa, seperti yang disampaikan sebelum ada hasil pemilu India. Ia mengatakan bahwa departemen tersebut tidak akan membahas kasus visa individual.

Pejabat itu menambahkan, Amerika Serikat tetap "berkomitmen untuk menjalin hubungan dekat dengan Indonesia dan berharap hubungan itu akan terus berlanjut."

Namun, sejumlah analis yakin bahwa Prabowo, seperti Modi, akan diberikan visa jika dia menang dalam pemilu.

Ernie Bower, seorang pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies, mengatakan bahwa seperti deklarasi darurat militer minggu ini di Thailand, kasus Prabowo merupakan sebuah "sakit kepala" yang tidak diinginkan saat Washington sedang mencoba untuk menjalin hubungan lebih kuat di Asia Tenggara dalam menghadapi China yang semakin tegas.

"Bagi Amerika Serikat, sangat penting untuk fokus pada amanat rakyat Indonesia. Washington harus merangkul dan bekerja dengan calon mana pun yang terpilih."

Rabu, 16 April 2014

50 tahun Green Hilton Agreement antara Presiden Soekarno dan Presiden JF Kennedy

Tanggal 14 November 2013 genap 50 tahun usia perjanjian “keramat” antara Presiden Indonesia Soekarno dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Perjanjian dikenal dengan nama “Green Hilton Memorial Agreement.” Inti perjanjian ini bahwa Amerika Serikat mengakui adanya aset bangsa Indonesia tetapi mengabaikan pengembaliannya. Mereka sepakat gunakan pagu nilai dalam perjanjian saat itu adalah emas setara 57 ribu ton.
Nilai itu kemudian dibukukan dalam bank oleh William Vouker sebagai wakil dari negara Swiss yang saat itu juga ikut manandatangani perjanjian. Dua hari sebelumnya, tepatnya tanggal 12 November 1963, ketiga tokoh itu membukukan perjanjian tentang aset itu yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut berlaku tahun 1965. Seminggu kemudian JFK dibunuh di Dallas AS, Bung Karno dihabisi kekuasaannya sebagai Presiden RI melalui kudate G30S PKI kurang lebih dua minggu sebelum perjanjian itu jatuh tempo.
Kini potongan penting sejarah bangsa Indonesia lenyap bagaikan ditiup badai Haiyan yang melanda wilayah Filipina sekarang. Tak ada satu pun lembaga resmi negara mengakui perjanjian itu. Baik Amerika maupun Indonesia lebih nyaman berperan kura-kura dalam perahu. Namun geliat dunia perbankan bagaikan semut menggerbuti sebongkah gula. Kalau ada tim pun yang dicoba untuk menelusuri jejak “keramat” Bung Karno ini, lebih senang dilakukan secara diam-diam siapa tau duitnya benar-benar ada. Komunitas pun bermunculan dengan mendendangkan lagu merdu kepada anak republik bahwa waktunya telah tiba bagi cairnya aset bangsa itu.
Organisasi, yayasan, dan paguyuban pun dibentuk untuk menyambut berkah yang mereka sebut “Dana Amanah.” Dengan nyanyian merdu bahwa dana itu akan dibagikan bak bantuan tunai langsung konvensasi kenaikan BBM. Banhak anggota mereka rela membayar iuran mendengar lagu merdu yang bernama “Dana Amanah.” Bahkan tak sedikit diantaranya terpaksa membuat idiom negara dalam negara karena ‘dana suci’ itu tidak akan pernah cair apabila masih ada pihak pejabat Indonesia yang korupsi. Tak hanya masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi ‘gila’ dengan isyu ini, tetapi juga masyarakat di beberapa negara yang menjadi tempat gaulnya Soekarno.
Kondisi sekarang menjadi tidak sehat, karena banyak pihak yang mengaku bahwa dirinyalah yang diberikan mandat oleh Bung Karno. Strategi dan komunikasi transendental pun dibangun untuk meyakinkan khalayak. Bahkan mulai ada calon presiden mendatang yang ingin berperan sebagai Satrio Peningit. Peran itu tentu bermaksud berkait dengan harta ini. Sadar akan situasi ini, segeleintir pemuda bangsa Indonesia yang gelisah akan situasi tak logis ini mencoba mengurai benang sejarah yang kusut ini. Mereka mencoba mencari penggelan sejarah bangsa yang hilang ini secara ilmiah kalau pun boleh disebut demikian pada Selasa, 12 November 2013 di Kawan Bintaro, Jakarta Selatan. Semoga sukses. Salam perjuangan wahai anak bangsa. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur.
“The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva pada 14 November 1963 
Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia. 
Perjanjian “The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva (Swiss) pada 14 November 1963
Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.
Perjanjian itu bernama “Green Hilton Memorial Agreement Geneva”. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS). 
Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri. 
Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapa pun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga kini.
Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya. 
Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menanda tangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isyu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan.
Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar Amerika.
Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia.
Asal Mula Perjanjian “Green Hilton Memorial Agreement” 
Setelah masa perang dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja tetapi juga secara psikologis luar biasa besarnya. Pergolakan sosial dan keagamaan terjadi dimana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan terjadi lagi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya, dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan di jadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Karena teknologi Informasi sedang menanti di zaman akan datang.
Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve (Bank Sentral di Amerika) bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlements / BIS (Pusat Bank Sentral dari seluruh Bank Sentral di Dunia) mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral Emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur (Asia) akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima Obligasi dan Sertifikat Emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina dan Philippina. Pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangat besar, hingga Amerika merasa khawatir ketika Soekarno begitu dekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika. 
Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat (Bankir-Bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia) tidak di jalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para Bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry. 
Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan mengunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah di tipu oleh Bankir International.
Akhirnya Pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para Bankir Yahudi tersebut dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy (JFK). Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam perang dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang.
Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pada pemerintah Amerika melainkan di kuasai oleh swasta yang notabene nya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir yahudi tersebut dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi di alihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa (Swiss) yang ditandatangani Soekarno dan John F.Kennedy. Melalui perjanjian itu pemerintah Amerika mengakui Emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 Paket emas. 
Melalui perjanjian ini Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan Fractional Reserve Banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Threepartheid Gold Commision dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika. Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110, di tandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah di lakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya, agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh presiden JFK. salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral (Federal Reserve)
Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, presiden Kennedy di tembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Accounts for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC (The Office of International Treasury Control) yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif, hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan, yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas, yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black screen. Buku itu disebut Buku Maklumat atau The Book of codes. Buku tersebut banyak di buru oleh kalangan Lembaga Keuangan Dunia, Para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan Inteligen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi Lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini. 
Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement. 
Padahal mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dollar.
Hal yang sama terjadi pada bangsa China dan Philipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an China mulai menggugat di pengadilan Distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari satu dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai Ribuan Trilyun Dollar… (bisa untuk membayar utang Indonesia dan membuat negri ini makmur dan sejahtera)?
Ya, semoga saja sobat Lintasgaul, semua milik indonesia itu kembali walau entah kapan waktunya.
BANNER KONFERENSI PERS (2)
1002023_10201958902069704_493756701_n
1422426_10201958903589742_1429238222_n
gh13-733999gh71-756278
green-hilton-memorial-agreement-signatories-1963-11-727754greenhilton1-1-of-71-729757
gh61-754376
gh51-751812gh41-749985gh21-735550gh31-748177

Jumat, 29 November 2013

Nama RI 1 Muncul Dalam BAP Kasus SKK Migas

Jumat, 29 November 2013 11:06 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Presiden RepublikIndonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut dalam rekaman sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam sadapan itu SBYdiberi sandi "RI 1".
Rekaman sadapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tersangka Deviardi alias Ardi (pelatih golf) saat diperiksa sebagai saksi untuk Komisaris Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya pada pemeriksaan Senin, 7 Oktober 2013.
Sadapan itu berkode Anggur Merah-T3888_419_2013-07-10_......wav. Pembicaraan dilakukan antara Direktur KOPL Singapura Widodo Ratanachaitong dengan Ardi. Pembicaraan keduanya berlangsung 10 Juli 2013, pukul 11.56.18 dengan durasi 5 menit 57 detik.
Dalam BAP Ardi yang salinannya diperoleh wartawan, Ardi menjelaskan tujuh poin terkait maksud pembicaraannya.
Pertama, Widodo menyampaikan kepada Ardi bahwa pada 10 Juli 2013 pagi bahwa anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat TriYulianto sudah ke kantor mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
"Pak Tri menemui Pak Rudi Rubiandini pada jam 8 pagi," kata Ardi.
Kedua, Widodo menyampaikan kepada Ardi bahwa Tri Yulianto ingin berbisnis minyak dan ada perusahaan yang akan dibawanya. Perusahaan Tri Yulianto itu tergabung dengan Widodo.
"(Ketiga) Pak Widodo juga menjelaskan ke saya bahwa Pak Tri Yulianto adalah Partai Demokrat yang dekat dengan RI 1, dan terkait hal ini saya tidak mengetahuinya. Karena Widodo yang menceritakan kepada saya bahwa yang bersangkutan dekat dengan RI 1," kata Ardi lagi.
Keempat, Widodo juga menyampaikan bahwa saat bertemu dengan Rudi, Widodo sudah mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Rudi bagaimana sebenarnya Tri Yulianto.
"Dan penilaian Pak Rudi Rubiandini, Pak Tri orangnya baik suka menolong," ujarnya.
Kelima, Ardi menyampaikan kepada Widodo bahwa Simon sudah menelponnya dan membicarakan tentang Parcel. Kemudian Widodo menyampaikan ketika lebaran Simon ditugaskan banyak hal.
"(Keenam) Saudara Widodo meminta saya memfasilitasi pertemuan buka puasa bareng dengan Saudara Rudi Rubiandini pada hari kedua puasa," kata Ardi.
Ketujuh, Widodo juga menyampaikan dalam pembicaraan yang disadap KPK itu bahwa yang bersangkutan tidak ke Jakarta kalau tidak dipanggil saudara Rudi.
Dalam persidangan lanjutan Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013) terkuak banyak fakta mengejutkan.
Satu di antaranya terkait akses atau jaringan Widodo dengan Istana, Ibas, anggota DPR, sampai kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Majelis Hakim Tati Hadiyanti menanyakan kepada Ardi soal kedekatan Widodo tersebut yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kemarin. Hakim Tati kemudian membacakan BAP Ardi sebagai saksi untuk Simon dalam pemeriksaan di KPK pada 25 September 2013.
"Saudara saksi Deviardi, dalam BAP saudara menyebutkan bahwa benar berhubungan dengan Widodo Cumlaude di Australia dan punya tujuh perusahaan itu punya kedekatan dan jaringan ke Istana, Ibas, DPR, dan ke Dipo Alam. Apa benar demikian. Itu disampaikan Widodo kapan dan di mana?" tanya hakim Tati.
Ardi membenarkan bahwa Widodo pernah menyatakan hal tersebut. Dalam BAP itu Ardi menyebutkan Widodo pernah menelponnya dan menyampaikan soal kedekatan dan jaringannya itu seperti dalam rekaman sadapan KPK tertanggal 24 Juni 2013 pada pukul 21.03 dengan durasi pembicaraan selama sekitar 15 menit. Tetapi kata dia bukan hanya saat menghubungi melalui telepon.
Tetapi Widodo pernah menyampaikan langsung saat pertemuannya di Singapura pada April 2013. Tetapi Ardi tidak mengetahui maksud dari tujuh perusahaan yang semuanya itu berstatus CNC.
"Waktu di Singapura memang ada pembicaraan seperti itu. Pak Widodo sampaikan dia dekat dengan si ini, si ini. Kemudian saya laporkan kepada Pak Rudi bahwa benar berhubungan dengan Widodo dan akan membuat Ibas dan Istana tenang. Informasi itu dari Widodo," jawab Ardi.
Dalam sidang tersebut juga terungkap soal pemberian 200.000 dolar AS sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR dari Rudi Rubiandini. Rudi yang turut dihadirkan jaksa itu membenarkan bahwa sudah memberikan uang itu melalui Tri Yulianto. (edwin firdaus)

Rabu, 13 November 2013

Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres

TRIBUNnews.com –  2 jam 46 menit lalu
 




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.    
Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut nama Susilo Bambang Yudhoyono
"Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas, karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini harus dibacakan secara utuh," ujar juru bicara PPI, Ma'mun Murod.
Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma'mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.
"Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai biasa di KPK.
Pak anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari petinggi-petinggi di internal sendiri (tentu dimaksud adalah petinggi demokrat, 'kutipan Ma'mun') dan dibalik ini semua adalah Pak SBY dengan kroni-kroninya.
Masalah bocor sprindik saya tersenyum tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas,  dan dibelakang Pak Anas banyak yang support, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk mahasiswa, kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung.
Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat pemeriksaan bendahara demokrat Nazarudin. Dalam BAP tersebut, Nazarudin melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009.
BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin. Tapi, sampai sekarang ini, tidak pernah diangkat KPK. Dan tidak langsung diteruskan, sampai sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copynya, ke Pak Anas.
Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas. Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap."
Di bawah pernyataan tersebut ada nomor handphone di pengirim surat, namun untuk tujuan kerahasiaan tidak disebutkan oleh Ma'mun. Menurut Ma'mun isi surat tersebut membuktikan bagaimana KPK telah bertindak tebang pilih dan tidak proporsional dalam melakukan pemberantasan korupsi.
 

Selasa, 29 Oktober 2013

"18 JUTA SUARA SILUMAN di PEMILU 2009"



Twitter @MATANEWS

MENANGIS ANDA MEMBACA INI....!!

1. Tahun 2009 PD dan SBY bisa menang karena banyak faktor. Salah satunya adanya 18 juta suara pemilih palsu alias siluman.

2. 18 juta suara siluman itu masuk ke perhitungan suara melalui pengadaan 18 juta KTP palsu yg kemudian dimasukan nama2nya dalam DPT.

3. 18 juta suara palsu itu didistribusikan secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia. Propinsi padat disisipi 1 juta pemilih palsu.

4. Propinsi padat itu seperti Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan propinsi sedang seperti Sumut, DKI, Yogya, Bali, banten, 750 ribu.

5. Propinsi2 yg penduduknya tdk terlalu padat, disisipi 300-500 ribu suara palsu dari NIK dan indentitas KTP palsu yg dibuat oknum pemerintah.

6. Di DKI contohnya ditemukan 50.000 pemilih palsu hasil sisiran sebuah partai politik yg punya staf ahli IT KPU.

7. Modus pemalsuan KTP yg jadi database pemilih palsu itu adalah dgn mengganti ujung NIK (nomor induk kependudukan) KTP asli.

8. Misalkan NIK : 09.5306.010170.0010 diganti ujungnya menjadi 0011, 0012, dst sampai 0999. Namanya tetap sama.

9. Agar tidak ketahuan, mendagri saat itu Mardiyanto ditugaskan mengamankan dibantu dgn timses khusus dan KPU.

10. Tanpa pengecekan secara silang antar DPT TPS melalui sistem IT, maka kecurangan ini tdk akan diketahui. Karena KTP Palsu tsb tersebar di TPS.

Minggu, 25 Agustus 2013

Pengamat Ragukan Elektabilitas Dino Patti

SABTU, 24 AGUSTUS 2013 | 23:35 WIB


TEMPO.COJakarta -Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan meragukan tingkat elektabilitas calon peserta konvensi Partai Demokrat, Dino Patti Djalal. Ia menilai Dino kurang memiliki beberapa modal sebagai calon presiden 2014 yaitu sosial dan politik.

"Calon presiden itu tidak hanya pintar saja, tapi akumulatif dengan modal sosial, artinya tingkat kepercayaan publik," kata Kacung Marijan saat dihubungi, Sabtu, 24 Agustus 2013.

Ia menyatakan, ada empat modal yang harus dimiliki seorang calon presiden yaitu kemampuan individu termasuk intelektual, sosial dalam arti tingkat elektabilitas dan kepercayaan masyarakat, rekam jejak dan kemampuan politik, serta pemahaman ekonomi.

Dari empat modal ini, Dino diduga masih lemah di bidang sosial dan politik. Kacung sendiri tidak mau menduga terlalu jauh bahwa Dino akan kalah dalam konvensi. Menurut dia, Dino justru harus membuktikan beberapa keraguan terhadap dirinya selama masa konvensi.

"Yang minat jadi presiden itu banyak, orang-orangnya juga lumayan bagus. Tapi tidak cukup hanya itu. Di Indonesia itu harus punya kedekatan dengan rakyat juga," kata dia.

Komite Konvensi hari ini mengundang Dino untuk mengikuti perkenalan dan wawancara di Wisma Kodel, Jakarta. Selain visi dan misi sebagai calon presiden, komite mengajukan beberapa pertanyaan perihal tata negara, pemerintahan, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. 

Dino saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat sejak 2010. Sebelumnya ia bersama dengan Andi Mallarangeng menjabat sebagai juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009.

Doktor bidang hubungan internasional lulusan London School for Economic and Political Science ini mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri sejak 1987. Selain sebagai juru bicara Satuan Tugas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur, Dino pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah.

FRANSISCO ROSARIANS