KAWAN LAMA: Nasdem Siap Usung JK Jadi Presiden 2014

KAWAN LAMA: Nasdem Siap Usung JK Jadi Presiden 2014

Aroma Perpecahan Merebak di Elite Partai Nasdem

Wijaya Kusnaryanto, Berita99  

14 November 2012 jam 02:55

Pendiri Partai Nasional Demokrat Surya Paloh 

  JAKARTA - Aroma perpecahan merebak dari elite Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait penyerahan mandat ketua umum. Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq bereaksi keras atas pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Kemasyaratan Nasional Demokrat Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto.

"Tedjo itu orang baru di partai. Dia tidak tahu apa-apa tentang partai ini. Tapi di politik itu biasa, banyak orang tidak tahu tapi pura-pura tahu semua. Ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu," tegas Rofiq di Jakarta Selasa malam, (13/11).

Sebelumnya Laksamana Tedjo, yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini mengungkapkan agenda mandat pengurus DPP Partai Nasdem akan diserahkan kepada Surya Paloh karena tugas yang diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Patrice Rio Capella dan Rofiq untuk membentuk partai sudah selesai.

"Sebagai penegasan saja, tidak ada kontrak politik atau mandat apapun terkait dengan pembentukan partai ini. Pak Surya hanya merestui dibentuknya partai ini," tegas Rofiq.

"Terlalu kecil buat Pak Surya kalau dikaitkan dengan wacana ini. Sebagai penegasan saja, partai ini telah menjadi milik publik. Maka publik juga akan melakukan kontrol terhadap partai ini. Maka kalau ada apa-apa, ya kembali ke AD/ART," tandas Rofiq.

Belum Tentu Surya Paloh Jadi Calon Presiden dari Partai Nasdem

Minggu, 11 November 2012 , 10:04:00 WIB

Laporan: Zulhidayat Siregar

SURYA PALOH/IST

RMOL. Rencana mau mengambil alih kepemimpinan Partai Nasdem, bukan berarti Surya Paloh ngebet mau maju dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Soal siapa yang akan diusung sebagai capres dari partai yang mengusung tema perubahan itu, Surya Paloh berpikir negarawan.
Demikian disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online kemarin.
"Pak Surya Paloh orangnya fair. Siapa pun tokoh di Partai Nasdem yang elektabilitasnya paling tinggi, dialah yang akan maju. Bukan berarti harus beliau. Beliau juga berpikir bukan harus beliau. Pimpinan partai bukan berarti harus jadi capres. Beliau orangnya negarawan," jelasnya.
Hal itu dikatakannya mengingat, saat ini banyak tokoh di partai tersebut. Selain Surya Paloh, juga ada Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga bos MNC Hary Tanoe dan dua tokoh yang baru bergabung, Rachmawati Soekarnoputri dan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto.
"Tapi kalau beliau (Surya Paloh) paling tinggi (elektabilitasnya), mau nggak mau beliau yang akan maju. Jadi kita fair. Beliau orangnya berpikir negarawanlah bukan politisi. Kita di Indonesia ini kan inflasi politisi, tapi minus negarawan," sambung Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini.
Tapi, Partai Nasdem baru akan mengajukan capres apabila pada pemilihan legislatif masuk dalam dua besar.
"Pandangan Partai Nasdem, kita akan memberikan calon presiden, apabila dalam pemilihan legislatif nanti, kita masuk 3 besar. Kalau masuk nomor 3, kita masih berpikir antara mengajukan calon atau tidak. Tetapi kalau dapat nomor 1 atau 2, kita wajib mengajukan calon. Makanya, kita menunggu sampai pemilu legislatif," tandas mantan KSAL ini. [zul]

Nama-nama Besar Siap Pimpin Partai Nasdem

Sabtu, 10 November 2012 | 23:32

Ilustrasi bendera NasDem (sumber: Antara)

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya pada Januari 2013 mulai mengemuka.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana melaksanakan konvensi nasional guna membentuk kepengurusan baru, pasca selesainya urusan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suasana partai itu pun kian dinamis dengan beredarnya sejumlah nama baru yang disebut bakal memimpin Nasdem.

Konvensi dipilih karena dianggap sebagai cara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional di partai itu. Menurut salah satu sumber yang menolak disebut namanya di internal Nasdem itu, suasana di partai itu mulai dinamis. Semua meyakini bahwa di dalam konvensi akan digodok sosok yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem.

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya digelar pada Januari 2013 mulai mengemuka.

"Diprediksi akan ada persaingan ketat perebutan pimpinan tertinggi di Partai Nasdem. Ini akan memanas," kata sang narasumber, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurut sumber tersebut, sejauh ini ada beberapa nama yang akan digulirkan sebagai calon Ketua Umum (Ketum). Salah satu calon terkuat adalah Surya Paloh, yang tak lain adalah pendiri Nasdem.

Sementara, dari kabar yang didapat, struktur kepemimpinan di daerah, serta posisi Sekjen dan Wasekjen, juga akan dibongkar dengan memunculkan muka-muka baru. Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, yang tercatat baru bergabung di Partai Nasdem. Kemungkinan dia diarahkan untuk menjadi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Rachmawati berpolitik di Partai Pelopor.

Selanjutnya, beredar pula nama Victor Laiskodat yang dulunya adalah kader Golkar, yang disiapkan sebagai Wasekjen. Untuk kursi Sekjen, sang narasumber menyebutkan sejumlah nama akan digaungkan, antara lain yakni Siswono Yudhohusodo, Tedjo Edhy Purdijatno, Ferry Mursidan Baldan, serta Soleh Sholahuddin.

Siswono saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Tedjo Edhy Purdijatno mantan KSAL yang kini Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Ferry Mursyidan mantan kader Golkar yang kini di kepengurusan Partai Nasdem. Sedangkan Soleh Sholahuddin adalah mantan Menteri Pertanian dan akademisi dari Lampung.

Lebih jauh, disebutkan pula bahwa proses konvensi akan semakin menghangat, karena keterlibatan sejumlah nama besar di jagat politik nasional. Mereka antara lain adalah mantan Cagub DKI Jakarta Hendardji Supanji, Hamdan Zoelva Lindan, serta Lalu Sudarmaji.

Tedjo Edy Purdijatno pernah tercatat pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh, memang akan mengambil alih kepemimpinan puncak Partai Nasdem. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal kebenaran kabar yang beredar tersebut.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah

Caleg Nasdem Tidak Dipungut Setoran

MAKASSAR, CAKRAWALA – Partai Nasdem bukan hanya sekadar membiayai caleg-calegnya yang bakal maju di Pe­milu 2014 mendatang. Partai Nasdem juga tidak akan memungut setoran kepada caleg mereka saat terpilih dan menjabat.
Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan, me­ngatakan, partainya berasumsi, pemungutan setoran partai kepada legislator adalah salah satu penyebab korupnya lembaga perwakilan rakyat.
“Di Nasdem tidak ada aturan soal setoran bagi legis­lator. Kita berasumsi, legislator mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merawat
konstituennya, dan ingin mereka me­rawat konstituennya tanpa harus terbebani. Malah partai akan turut membantu untuk meringankan biaya merawat konstituen,” kata Sanusi di Warkop Mazzagena, Makassar, Sabtu, 30 Juni.
Namun, untuk menjadi caleg Partai Nasdem tidaklah mudah. Sanusi menjelaskan, hanya orang-orang yang dianggap berkompetenlah yang bisa menjadi caleg Partai Nasdem. Caleg ini pun harus memiliki rekam jejak yang bersih dari KKN dan tindakan amoral lainnya.
“Syarat caleg Nasdem bukan hanya sekedar memiliki basis massa tetapi juga harus punya track record yang bersih. Dan itu ada tim verifikasi yang akan turun ke lapangan untuk menelusuri track record balon legislator Partai Nasdem,” kata Sanusi.
Dia menjelaskan, rekam jejek yang bersih dimaksudkan untuk menjamin bahwa legislator Partai Nasdem nantinya betul-betul memegang amanah rakyat secara professional. Bagi legislator yang tersangkut hukum, Partai Nasdem, ditegaskan Sanusi, tidak akan segan-segan mengambil sikap.
“Kalau nantinya ada Legis­lator Nasdem yang tersangkut hukum, walaupun masih ­sebatas tersangka, Partai tetap akan mengeluarkan sanksi pemecatan,” kata Sanusi.
Hal menarik lainnya, Pimpinan Partai Nasdem juga dilarang untuk ikut menjadi caleg. Sanusi menjelaskan, Ke­tua-ketua Partai Nasdem akan digaji oleh partai dengan harapan bekerja secara professional dan tidak akan pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi bagi legislator partai yang terindikasi membelot dari patron partai.
“Begitupun sebaliknya, legis­lator Partai Nasdem, juga tidak boleh menjadi pengurus partai,” imbuh Sanusi. (del/soe)

Ketika Caleg Dimodali

Muhamad Mustaqim ; Dosen STAIN Kudus,

Aktif pada Kajian Sosial The Conge Institute Kudus

Sumber :  SUARA MERDEKA, 20 Juni 2012

GAGASAN Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menarik perhatian dunia politik. Partai baru kontestan Pemilu 2014 itu siap memodali tiap calon anggota legislatif  (caleg)-nya Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Hal ini berbeda dari realitas politik kepartaian selama ini mengingat umumnya caleglah yang  memodali pembiayaan partai. Artinya, untuk bisa menjadi seorang caleg, kader harus membayar mahar ke partai.

Muncul anggapan Nasdem kurang pede terhadap eksistensinya sebagai partai baru sehingga harus didongkrak oleh mobilitas caleg dalam pemenangan dirinya, yang otomatis memberikan suara terhadap partai. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Nasdem tidak mempunyai figur andalan yang mampu menarik suara masyarakat.

Terlepas dari semua itu, Nasdem punya syahwat politik besar dalam pemenangan Pemilu 2014, minimal untuk mencapai parliamentary threshold yang persentasenya kini lebih besar ketimbang Pemilu 2009. Kecenderungan parpol memodali caleg boleh menjadi sesuatu yang sah dalam berpolitik asal ada transparansi akuntabilitas anggaran kendati ada beberapa kemungkinan yang terjadi.

Pertama; ada semacam utang politik caleg kepada parpol, yang berdampak pada tersanderanya caleg itu. Nantinya caleg harus menuruti semua orientasi parpol, meskipun tidak sesuai dengan nurani dan prinsip idealnya. Jika hal ini terjadi, alih-alih caleg akan memperjuangkan rakyat dan konstituennya namun lebih mengabdi pada parpol yang telah memodalinya.

Kedua; indikasi utang politik berimplikasi harus membayar, dan bukan tidak mungkin ia akan memanfaatkan jabatan supaya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya uang demi melunasi ”utangnya” kepada partai. Bukankah akhir-akhir ini banyak anggota DPR korupsi berjamaah demi kepentingan atau mengatasnamakan partai?

CAPRES 2014: Nasdem diminta selektic jaring kandidat

Oleh John Andhi Oktaveri

JAKARTA: Partai NasDem seharusnya lebih selektif dalam menjaring calon presiden dengan mempertimbangkan sistem regenerasi politik sehingga memunculkan wajah baru yang lebih memberi harapan.

 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI)  Boni Hargens mengatakan regenerasi politik sangat diperlukan saat ini di tengah masih banyaknya wajah-wajah lama yang tampil sebagai capres. 

 

Akan tetapi, katanya, kalaupun belum ada wajah baru yang mumpuni, Partai NasDem bisa mencari figur lama yang sekelas Jusuf Kalla, yang sampai saat ini masih memiliki kans politik yang besar.

 

“Regenerasi politik adalah syarat bagi pembangunan politik. wajah lama sudah saatnya disimpan dalam album. Tampilkan wajah baru. Banyak tokoh muda dari internal NasDem bisa diusung jadi capres dan cawapres,” ujarnya. 

Boni menyebutkan di antara tokoh muda di NasDem yang bisa ‘dijual’ termasuk Jeffrie Geovanie atau Harry Tanoe yang dinilainya punya rekam jejak yang bagus.

 

Menurut Boni, selain di Partai NasDem, banyak juga capres muda di parpol lain, tetapi terpendam karena partainya tidak memberikan ruang. Hal itu terjadi, katanya, karena regenerasi politik tidak berjalan baik di partai tersebut.

 

“Partai Golkar dan PDI-P bermasalah dalam hal ini. Demikian juga dengan Partai Demokrat dan PKS, keduanya punya banyak tokoh muda, tetapi kedua partai ini mengalami krisis kepercayaan publik terkait skandal korupsi dan praktik politik yang kontroversial,” ujarnya.

 

Terkait soal sistem penjaringan capres, lebih jauh Boni mengatakan untuk menjaring capres yang representatif, mekanisme konvensi merupakan jalan paling ideal. 

 

“Saya beberapa kali mengusung ide primary election  seperti di Amerika Serikat (AS) agar diterapkan di Indonesia. Partai-partai harus berani melakukan itu. Partai baru seperti  NasDem perlu mempelopori gerakan semacam ini,” ujarnya. 

 

Sebelumnya, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan,  popularitas dan gagasan perubahan yang disampaikan NasDem akan mengancam partai-partai lain, terutama Partai Golkar dan Partai Demokrat.

 

"Karena semua insfrastruktur partai itu digunakan oleh NasDem. Yang terancam juga Partai Demokrat dengan berbagai persoalan yang mendera," kata Siti. 

 

Menurutnya, proses transisi politik saat ini sudah masuk tahap jenuh. Reformasi partai yang belum tuntas membuat para pemilih beralih ke partai baru yang prospektif, yang memiliki basis ideologi kuat dan mencerminkan pluralitas. (sut)

 

Advocat tingkat atas

Selamat buat Pak Lukman dapat promosi dari Presiden Obama. Hidup advocat Indonesia.

Foto Perdjuangan Rakyat Indonesia - http://www.blogceria.com/berita-foto/foto-foto-perjuangan-rakyat- 
 Kitlv - http://kitlv.pictura-dp.nl/

Tabloid Prioritas - http://www.prioritasnews.com/2012/06/05/hipokrit/

Nasdem berencana ajukan uji materi UU Pemilu

 Kamis, 19 April 2012
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ormas Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan partainya akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Pemilu yang disahkan Rapat Paripurna DPR.

"Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya sambil menunggu undang-undang tersebut disahkan menjadi dokumen negara oleh pemerintah," kata Ferry usai menghadiri diskusi tentang polemik UU Pemilu yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) di Jakarta, Kamis.

Ia mengaku optimistis bahwa MK akan mengabulkan gugatan atas pasal 208 dan pasal 209 UU Pemilu yang disahkan melalui pengambilan suara dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/4) lalu tersebut.

Menurut Ferry, poin-poin yang menjadi pijakan dalam pengajuan uji materi ke MK, yakni terkait penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tertuang dalam pasal 22 E UU Pemilu, serta masalah kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUD 1945.

"Satu lagi adalah pasal 28 D UUD 1945 tentang persamaan harkat di hadapan hukum dan hak untuk terlibat dalam pemerintahan," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan penetapan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 3,5 persen dalam UU Pemilu yang ditetapkan secara nasional.

"Penetapan PT secara nasional akan menjadi bumerang bagi partai-partai kecil dan menengah jika nanti tidak mencapai ambang batas 3,5 persen," katanya.

Ferry mengatakan partai-partai tersebut akan kehilangan suara yang didapatkan di daerah pemilihan dimana mereka seharusnya berhak mendapatkan kursi, namun jika harus mengikuti PT secara nasional, suara tersebut akan hangus.

"Ini berarti mengingkari keberadaan partai-partai kecil dan menengah," katanya.

Selain itu, dampak kehilangan suara juga akan mengenai partai-partai lokal, seperti Partai Aceh, dan partai yang menang secara signifikan di suatu daerah, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang di Papua pada Pemilu 2009 lalu, kelak tidak akan mendapatkan kursi di daerah tersebut.

"UU Pemilu memang diatur sebagai peraturan yang berdasarkan kebijakan hukum terbuka, namun ada soal prinsip dalam pemilihan umum yang sudah diatur dalam konstitusi kita bahwa keterwakilan tidak bisa direduksi. Inilah yang kami jadikan pijakan untuk mengajukan uji materi kepada MK," katanya.

Selain Ormas NasDem, Ferry mengatakan pihak lain yang juga menyatakan diri akan mengajukan uji materi atas UU Pemilu yang baru adalah koalisi partai-partai kecil nonparlemen.

(A060)

Editor: Suryanto

Marsinggo - Partai NasDem Mulai Diperhitungkan

Selasa, 13 Maret 2012
KEBERADAAN Partai NasDem yang menyodok ke posisi empat besar di bawah Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat membuat partai-partai lain di Senayan mulai memperhitungkan kehadiran partai baru tersebut.

Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai pergerakan cepat Partai NasDem bisa menjadi barometer semua partai yang ada di parlemen. Kehadiran Partai NasDem di posisi itu menunjukkan masyarakat ingin mencari alternatif.

"Ini bisa menjadi introspeksi bagaimana kondisi PKS dan warning bagi semua partai," kata Tifatul yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, kemarin.

Tifatul mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai elektabilitas partai. Hasil survei LSI menunjukkan Partai Golkar menempati urutan teratas dengan 17,7% disusul PDIP (13,6%), Partai Demokrat (13,4%), dan Partai NasDem (5,9%). Enam partai lain yang melorot ialah PPP (5,3%), PKB (5,3%), PKS (4,2%), Gerindra (3,7), PAN (2,7%), dan Hanura (0,9%).

Menurut Tifatul, hasil LSI itu menggambarkan seandainya pemilu dilakukan sekarang. Jadi, masih ada waktu partai memperbaiki diri hingga 2014.

Saat menanggapi hal yang sama, kader Gerindra Martin Hutabarat mengatakan hasil survei LSI menunjukkan kehadiran NasDem yang mengusung ide restorasi dan perubahan mulai masuk ke benak masyarakat. Martin melihat hasil survei LSI itu bisa menjadi introspeksi internal setiap partai.

"Bukan ancaman, tetapi kami siap berkompetisi secara fair. Ide perubahan sangat baik untuk politik," kata Martin.

Baik Partai Hanura, PAN, maupun PPP senada bahwa hasil LSI menjadi bahan introspeksi. Ketua DPP PPP Arwani Tomafi mengaku terkejut dengan hasil LSI itu. "Perlu dicermati tren pergeseran pemilih pemula beralih ke Partai NasDem," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi juga menganggap hasil LSI itu sebagai masukan yang baik bagi internal PAN. Bagi Saleh Husin, Wakil Sekjen Partai Hanura, hasil survei LSI itu akan melecut semangat kerja kader Hanura. (*/X-4)