MARSINGGO - PRRI/Permesta Bukan Pengkhianatan Terhadap Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau yang dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dinilai Ahli sejarah
Nina Herlina Lubis dan pengamat milite Salim Said, bukan sebuah gerakan pengkhianatan terhadap negara, melainkan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin Presiden Soekarno.

Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Selain itu, presiden Soekarno pun juga sudah melanggar amanat undang-undang dan sudah dibumbung komuni (PKI) sehingga timbulah gerakan tersebut.

"Itu bukan pemberontakan, tetapi gerakan koreksi dari daerah terhadap pemerintah pusat karena sudah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidak adilan dalam pembangunan. Karena Soekarno sudah tidak mau mendengarkan masukan lagi, maka timbulah inisiatif biar kami saja yang menggantikan," tutur Sejarawan Nina Herlina Lubis di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2011) seusai bedah buku Memoar Ventje H N Sumual.

Begitu juga dengan pengamat militer Salim Said, menurutnya PRRI/ Permesta tidak memiliki niatan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila ataupun bendera kebangsaan.

Selain itu, PRRI/ Permesta perlu dibedakan dengan gerakan-gerakan pemberontakan lain seperti DI/TII, RMS, dan GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan merubah ideologi pancasila.

"PRRI itu tetap berada dalam Negara Kesatuan, benderanya merah putih, dan ideologinya pancasila. Jadi harus dibedakan dengan pemberontakan yang lainnya," ucap Salim.

Gerakan tersebut menurut Salim muncul dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Dimana presiden Soekarno saat itu senantiasa terlibat dalam politik. Seharusnya pada saat pemerintahan parlementer saat itu, Soekarno tidak boleh bermain politik.

"Itu (PRRI) pemberontaka, tapi bukan pengkhianatan. Itu merupakan gerakan yang meberikan alternatif (untuk memperbaiki negara)," tegasnya.

Penulis: Adi Suhendi  |  Editor: Johnson Simanjuntak