SIAP JADI OPOSISI : Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq diserbu wartawan usai melakukan rapat tertutup dengan Fraksi PKS
di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/4). Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka
Sabtu, 07 April 2012 ,
JAKARTA–Desakan agar partai yang tidak sejalan dan sekomitmen dengan parpol setgab segera mengundurkan diri dari koalisi makin menguat. Kali ini giliran
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat suara.
’’Seharusnya yang menelikung dari belakang otomatis keluar, tidak perlu diusir. Pokoknya partai yang tidak taat azas koalisi, ya silakan keluar. Karena, bagaimanapun partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan SBY-Boediono harus taat pada aturan,’’ kata pria yang akrab disapa Cak Imin di sela-sela pembukaan latihan kader PKB tingkat Provinsi DKI di Kantor DPP PKB, kemarin, (06/04).
Menurut politisi yang kini duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, dalam setgab harus bersatu dan solid. Tak boleh ada yang menikung dari dalam dan tidak ada yang menusuk dari belakang. Semua mesti solid untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, dirinya berharap ada tindakan tegas dari semua anggota koalisi terhadap siapa pun yang melanggar code of conduct kontrak koalisi.
’’Ya namanya koalisi, sebaiknya solid dan ada mekanisme reward and punishment,’’ imbuhnya. Kendati demikian, soal sanksi yang diberikan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai ketua koalisi untuk memutuskan. Apakah mengeluarkan partai koalisi yang ’’membandel’’ atau tidak.
’’Kita serahkan sepenuhnya pada Presiden. Itu hak preogratif presiden. Tapi pasti koalisi akan diajak bersama untuk menentukannya,’’ kata Cak Imin.
PKB sendiri, diakui Cak Imin, mendukung sepenuhnya langkah tegas yang akan diambil Presiden SBY untuk memberikan sanksi kepada partai koalisi penelikung. ’’Ya semua langkah di Setgab. Itu kan pasti sudah diperhitungkan matang, namun kita serahkan semuanya pada Pak SBY,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, partai koalisi yang kini disorot adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasibnya kini di ujung tanduk, terancam di depak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi.
Bahkan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Alie yang juga turut serta membahas nasib PKS di Cikeas beberapa waktu lalu mengatakan, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas. ’’Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan,’’ kata pria yang akrab disapa SDA itu.
Menurut SDA, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut bersama-sama dalam bersikap. ’’Kode etiknya sudah jelas kok,’’ pungkasnya.
Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq mengaku santai saja menanggapi wacana itu. Bahkan menurutnya adalah hal biasa bila Ketua Setgab mendelegasikan keputusan-keputusannya kepada pihak-pihak yang dianggapnya representatif untuk menyampaikan.
’’Ya itu (Ical pemegang mandat SBY) saya dengar dari beberapa wartawan, tapi saya belum mendapatkan informasi formal. Tapi kalau pun iya, karena pak Ical Wakil Ketua Setgab. Mungkin saja Ketua Setgab mendelegasikan beberapa tugas kepadanya,’’ kata Luthfie Hasan di kantor DPP PKS, (5/04).
Namun saat ditanya apakah PKS siap dengan keputusan akan dipecat dari Setgab, Luthfie Hasan tak ingin berspekulasi. ’’Saya tidak ingin berandai-andai apalagi merespons sesuatu yang masih andai,’’ ujar dia.
Sementara itu, terkait kursi kosong yang akan ditinggalkan PKS, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri PKS. ’’Sampai hari ini belum ada tawaran itu, dan Golkar tidak dalam posisi berharap menerima limpahan kursi-kursi PKS,’’ ujarnya sambil tertawa.
Menurut Priyo, meski memiliki sumber daya manusia melimpah, partainya tak berniat menduduki kursi-kursi menteri yang mungkin ditinggalkan PKS setelah terjadi kemelut koalisi. ’’Sampai saat ini saya melihat individu Golkar tidak ada yang mengusahakan (mendapat kursi menteri). Karena situasi saat ini bukan saat yang elok untuk itu,’’ kata dia.
Dia mengaku belum tahu apakah SBY akan mencopot menteri dari PKS sebagai sanksi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang jelas, kewenangan untuk mengganti para menteri itu hak prerogatif presiden. ’’Itu kewenangam presiden yang tidak bisa diganggu gugat siapa pun,’’ kata Priyo.
Seperti diberitakan, Sekjen PKS Anis Matta menilai, keputusan Setgab Koalisi mengeluarkan PKS dari koalisi belum resmi, karenanya pihaknya masih menunggu peryataan resmi dari Ketua Koalisi SBY guna memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi atau tidak. ’’Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi dari SBY,’’ kata Anis.
Anis mengaku hingga hari ini belum ada pembicaraan baik lewat telepon atau melalui pertemuan PKS dengan SBY. Tapi, PKS mengaku sudah memikirkan segala risiko dari sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Wakil Sekjen PKS Machfudz Siddiq menegaskan, partainya tidak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet sebelum ada kata "cerai" dari presiden SBY. PKS tak akan mengambil sikap sebelum SBY menjelaskan langsung posisinya di koalisi. ’’Kita nunggu dulu pernyataan dan penjelasan Presiden SBY soal koalisi, baru setelah itu PKS akan ambil langkah,’’ tegasnya.
Nanti, lanjutnya, setelah SBY memastikan menendang PKS dari koalisi, PKS akan mengambil sikap konkret. Dikatakan, partainya memang sadar telah melanggar kontrak politik karena sikapnya berseberangan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ’’Karenanya, PKS siap menerima konsekuensi apapun atas sikap politiknya menolak tegas kenaikan harga BBM,’’ tegasnya.
Kian ramainya partai politik berebut tambahan jatah kursi menteri, tak begitu digubris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Kakbah itu lebih memilih serius dengan progam-program internal partainya.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) secara lugas menuturkan situasi politik yang ada saat ini tak ingin menjadikan PPP ikut masuk dalam perebutan kursi. PPP lebih berupaya memenuhi target politik yang telah dirumuskan dalam Mukernas PPP beberapa waktu lalu.
Menurutnya konstelasi politik usai gejolak rencana kenaikan harga BBM memang sangat melelahkan. PPP tetap berupaya memainkan peran sebagai partai politik yang berprinsip. Tidak menempatkan perbedaan dari partai yang berseberangan dengan rencana kenaikan harga BBM itu.
’’PPP tak ingin terjebak pada pencitraan politik dalam gejolak kenaikan harga BBM. PPP punya perhitungan sendiri dengan persoalan harga minyak dunia itu. Hingga putusannyapun seperti terjadi beberapa waktu lalu,’’ ujar SDA disela kegiatannya di Jakarta, Jumat (6/4).
Dia menegaskan PPP tak ingin pula perbedaan pandangan tentang kenaikan harga BBM membuat polemik di masyarakat. Prinsipnya publik harus dapat melihat secara jelas alasan dan sikap partai atas putusannya.
Terkait jatah kursi menteri, dia pun mengaku tak ingin terlibat dalam persoalan itu. PPP merasa kedudukan menteri tetap menjadi kewenangan Presiden. Sehingga tak pantas mendorong tambahan menteri dalam kondisi politik seperti ini.
’’Nggak..nggak lah. Kami tak berpikir seperti itu. Lebih baik fokus pada kerja partai,’’ ujar Menteri Agama ini.Ditanya kompensasi sikap PPP yang mendukung pemerintah, Ketua Umum PPP ini kembali menegaskan dukungan itu lebih didasari pada pertimbangan internal semata. Tidak ada harapan meminta atas keputusan politik partai.
Dia menerangkan PPP selalu memiliki pegangan dalam mengambil sikap. PPP tak ingin terjebak pada kondisi yang tak dikuasai. Artinya PPP berupaya memberikan alasan mendasar atas kebijakan politiknya. ’’Itu pun dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen,’’ tuturnya.
Bangun Citra
Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak segera hengkang dari koalisi" Mengapa juga SBY tak segera menendang menteri PKS dari kabinet? ’’Mereka tak mau mundur karena ingin membangun citra dizalimi. Padahal kita nggak menzalimi loh, salahnya sendiri mereka melanggar kontrak?’’ kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada wartawan kemarin.
Dalam rapat-rapat Setgab, lanjut Mubarak, PKS sebenarnya sudah tak diundang. Bahkan, benderanya pun sudah diturunkan. Sekarang ini PKS hanya nunggu dipecat. ’’Tetapi, meskipun posisinya sudah di ujung tanduk, saya berharap mereka tetap bekerja profesional sampai hari terakhir. Karena kali ini partai-partai koalisi kompak terhadap PKS, karena sudah pada kesal semua,’’ ujar dia.
Ditanya soal siapa yang akan menggantikan menteri-menteri PKS Mubarok yang suka bicara ceplas-ceplos itu, kali ini tak mau gegabah. Dia cuma bilang, soal itu tidak ada yang bisa mempengaruhi presiden SBY agar penggantinya si A atau si B, tidak ada juga partai yang minta supaya penggantinya orang partainya. ’’Semua terserah presiden, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden,’’ tuturnya.
Kenapa kali ini partai-partai koalisi kompak menghukum PKS" Mubarok mengatakan, karena PKS sering berkoar-koar siap berada di luar koalisi. Malah sesumbar, rugi kalau tetap berada di koalisi, karena suara PKS drop. Karena kemauannya seperti itu, maka koalisi parpol bersedia memfasilitasi keinginan PKS untuk mengundurkan diri.
Mubarok juga menjelaskan, PKS tidak dipecat langsung dari koalisi agar tidak menyita perhatian masyarakat. Hal ini lantaran koalisi parpol menganut budaya Jawa, yakni tidak mau drastis dan gegabah. Silakan PKS mengerti sendiri alias iso rumongso.
’’Kan di dalam kontrak koalisi dikatakan bahwa kalau ada yang melanggar kontrak, dipersilakan mengundurkan diri. Kalau tidak mau, maka koalisinya dinyatakan berakhir,’’ katanya. (dms/rko)
’’Seharusnya yang menelikung dari belakang otomatis keluar, tidak perlu diusir. Pokoknya partai yang tidak taat azas koalisi, ya silakan keluar. Karena, bagaimanapun partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan SBY-Boediono harus taat pada aturan,’’ kata pria yang akrab disapa Cak Imin di sela-sela pembukaan latihan kader PKB tingkat Provinsi DKI di Kantor DPP PKB, kemarin, (06/04).
Menurut politisi yang kini duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, dalam setgab harus bersatu dan solid. Tak boleh ada yang menikung dari dalam dan tidak ada yang menusuk dari belakang. Semua mesti solid untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, dirinya berharap ada tindakan tegas dari semua anggota koalisi terhadap siapa pun yang melanggar code of conduct kontrak koalisi.
’’Ya namanya koalisi, sebaiknya solid dan ada mekanisme reward and punishment,’’ imbuhnya. Kendati demikian, soal sanksi yang diberikan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai ketua koalisi untuk memutuskan. Apakah mengeluarkan partai koalisi yang ’’membandel’’ atau tidak.
’’Kita serahkan sepenuhnya pada Presiden. Itu hak preogratif presiden. Tapi pasti koalisi akan diajak bersama untuk menentukannya,’’ kata Cak Imin.
PKB sendiri, diakui Cak Imin, mendukung sepenuhnya langkah tegas yang akan diambil Presiden SBY untuk memberikan sanksi kepada partai koalisi penelikung. ’’Ya semua langkah di Setgab. Itu kan pasti sudah diperhitungkan matang, namun kita serahkan semuanya pada Pak SBY,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, partai koalisi yang kini disorot adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasibnya kini di ujung tanduk, terancam di depak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi.
Bahkan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Alie yang juga turut serta membahas nasib PKS di Cikeas beberapa waktu lalu mengatakan, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas. ’’Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan,’’ kata pria yang akrab disapa SDA itu.
Menurut SDA, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut bersama-sama dalam bersikap. ’’Kode etiknya sudah jelas kok,’’ pungkasnya.
Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq mengaku santai saja menanggapi wacana itu. Bahkan menurutnya adalah hal biasa bila Ketua Setgab mendelegasikan keputusan-keputusannya kepada pihak-pihak yang dianggapnya representatif untuk menyampaikan.
’’Ya itu (Ical pemegang mandat SBY) saya dengar dari beberapa wartawan, tapi saya belum mendapatkan informasi formal. Tapi kalau pun iya, karena pak Ical Wakil Ketua Setgab. Mungkin saja Ketua Setgab mendelegasikan beberapa tugas kepadanya,’’ kata Luthfie Hasan di kantor DPP PKS, (5/04).
Namun saat ditanya apakah PKS siap dengan keputusan akan dipecat dari Setgab, Luthfie Hasan tak ingin berspekulasi. ’’Saya tidak ingin berandai-andai apalagi merespons sesuatu yang masih andai,’’ ujar dia.
Sementara itu, terkait kursi kosong yang akan ditinggalkan PKS, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri PKS. ’’Sampai hari ini belum ada tawaran itu, dan Golkar tidak dalam posisi berharap menerima limpahan kursi-kursi PKS,’’ ujarnya sambil tertawa.
Menurut Priyo, meski memiliki sumber daya manusia melimpah, partainya tak berniat menduduki kursi-kursi menteri yang mungkin ditinggalkan PKS setelah terjadi kemelut koalisi. ’’Sampai saat ini saya melihat individu Golkar tidak ada yang mengusahakan (mendapat kursi menteri). Karena situasi saat ini bukan saat yang elok untuk itu,’’ kata dia.
Dia mengaku belum tahu apakah SBY akan mencopot menteri dari PKS sebagai sanksi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang jelas, kewenangan untuk mengganti para menteri itu hak prerogatif presiden. ’’Itu kewenangam presiden yang tidak bisa diganggu gugat siapa pun,’’ kata Priyo.
Seperti diberitakan, Sekjen PKS Anis Matta menilai, keputusan Setgab Koalisi mengeluarkan PKS dari koalisi belum resmi, karenanya pihaknya masih menunggu peryataan resmi dari Ketua Koalisi SBY guna memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi atau tidak. ’’Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi dari SBY,’’ kata Anis.
Anis mengaku hingga hari ini belum ada pembicaraan baik lewat telepon atau melalui pertemuan PKS dengan SBY. Tapi, PKS mengaku sudah memikirkan segala risiko dari sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Wakil Sekjen PKS Machfudz Siddiq menegaskan, partainya tidak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet sebelum ada kata "cerai" dari presiden SBY. PKS tak akan mengambil sikap sebelum SBY menjelaskan langsung posisinya di koalisi. ’’Kita nunggu dulu pernyataan dan penjelasan Presiden SBY soal koalisi, baru setelah itu PKS akan ambil langkah,’’ tegasnya.
Nanti, lanjutnya, setelah SBY memastikan menendang PKS dari koalisi, PKS akan mengambil sikap konkret. Dikatakan, partainya memang sadar telah melanggar kontrak politik karena sikapnya berseberangan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ’’Karenanya, PKS siap menerima konsekuensi apapun atas sikap politiknya menolak tegas kenaikan harga BBM,’’ tegasnya.
Kian ramainya partai politik berebut tambahan jatah kursi menteri, tak begitu digubris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Kakbah itu lebih memilih serius dengan progam-program internal partainya.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) secara lugas menuturkan situasi politik yang ada saat ini tak ingin menjadikan PPP ikut masuk dalam perebutan kursi. PPP lebih berupaya memenuhi target politik yang telah dirumuskan dalam Mukernas PPP beberapa waktu lalu.
Menurutnya konstelasi politik usai gejolak rencana kenaikan harga BBM memang sangat melelahkan. PPP tetap berupaya memainkan peran sebagai partai politik yang berprinsip. Tidak menempatkan perbedaan dari partai yang berseberangan dengan rencana kenaikan harga BBM itu.
’’PPP tak ingin terjebak pada pencitraan politik dalam gejolak kenaikan harga BBM. PPP punya perhitungan sendiri dengan persoalan harga minyak dunia itu. Hingga putusannyapun seperti terjadi beberapa waktu lalu,’’ ujar SDA disela kegiatannya di Jakarta, Jumat (6/4).
Dia menegaskan PPP tak ingin pula perbedaan pandangan tentang kenaikan harga BBM membuat polemik di masyarakat. Prinsipnya publik harus dapat melihat secara jelas alasan dan sikap partai atas putusannya.
Terkait jatah kursi menteri, dia pun mengaku tak ingin terlibat dalam persoalan itu. PPP merasa kedudukan menteri tetap menjadi kewenangan Presiden. Sehingga tak pantas mendorong tambahan menteri dalam kondisi politik seperti ini.
’’Nggak..nggak lah. Kami tak berpikir seperti itu. Lebih baik fokus pada kerja partai,’’ ujar Menteri Agama ini.Ditanya kompensasi sikap PPP yang mendukung pemerintah, Ketua Umum PPP ini kembali menegaskan dukungan itu lebih didasari pada pertimbangan internal semata. Tidak ada harapan meminta atas keputusan politik partai.
Dia menerangkan PPP selalu memiliki pegangan dalam mengambil sikap. PPP tak ingin terjebak pada kondisi yang tak dikuasai. Artinya PPP berupaya memberikan alasan mendasar atas kebijakan politiknya. ’’Itu pun dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen,’’ tuturnya.
Bangun Citra
Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak segera hengkang dari koalisi" Mengapa juga SBY tak segera menendang menteri PKS dari kabinet? ’’Mereka tak mau mundur karena ingin membangun citra dizalimi. Padahal kita nggak menzalimi loh, salahnya sendiri mereka melanggar kontrak?’’ kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada wartawan kemarin.
Dalam rapat-rapat Setgab, lanjut Mubarak, PKS sebenarnya sudah tak diundang. Bahkan, benderanya pun sudah diturunkan. Sekarang ini PKS hanya nunggu dipecat. ’’Tetapi, meskipun posisinya sudah di ujung tanduk, saya berharap mereka tetap bekerja profesional sampai hari terakhir. Karena kali ini partai-partai koalisi kompak terhadap PKS, karena sudah pada kesal semua,’’ ujar dia.
Ditanya soal siapa yang akan menggantikan menteri-menteri PKS Mubarok yang suka bicara ceplas-ceplos itu, kali ini tak mau gegabah. Dia cuma bilang, soal itu tidak ada yang bisa mempengaruhi presiden SBY agar penggantinya si A atau si B, tidak ada juga partai yang minta supaya penggantinya orang partainya. ’’Semua terserah presiden, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden,’’ tuturnya.
Kenapa kali ini partai-partai koalisi kompak menghukum PKS" Mubarok mengatakan, karena PKS sering berkoar-koar siap berada di luar koalisi. Malah sesumbar, rugi kalau tetap berada di koalisi, karena suara PKS drop. Karena kemauannya seperti itu, maka koalisi parpol bersedia memfasilitasi keinginan PKS untuk mengundurkan diri.
Mubarok juga menjelaskan, PKS tidak dipecat langsung dari koalisi agar tidak menyita perhatian masyarakat. Hal ini lantaran koalisi parpol menganut budaya Jawa, yakni tidak mau drastis dan gegabah. Silakan PKS mengerti sendiri alias iso rumongso.
’’Kan di dalam kontrak koalisi dikatakan bahwa kalau ada yang melanggar kontrak, dipersilakan mengundurkan diri. Kalau tidak mau, maka koalisinya dinyatakan berakhir,’’ katanya. (dms/rko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar