kartun politik

By muhamadsutrisno

hahahaaa..... lihat tuh fhoto yang kanan dan kiri beda banget ya?klo bung karno dengan tegas dan lantang berpidato,sambil bilang:" kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu" saya sampai terharu dengan kata-kata beliau, dan saya sebagai warga negara yang baik menjaga keutuhan NKRI saya akan pertaruhkan jiwa dan raga ini untuk bangsa yang telah menghancurkan bumi pertiwi.merdeka
wah klo fhoto ini pasti rakyat juga tau lohhhh.... coba siapa dia??klo tidak tau kita tanya galileo, wah tapi mkin lebay bgt ya klo tanya galileo,heheheheee... yalihat aja nih dia lagi mengucurkan air ke BLBI2 yang beliau bilang takut sistemik, ke pada bang kecil. Tapi menurut saya bank ini kalo tidak di kasih juga tetep bangkrut.Buktinya uang 6.7T gak tau kemana.hahahahahahh.......
Wah klo gambar ini menceritakan sebuah pemilihan yang keinginannya bersih,jujur,adil dll.Tapiniat sudah diucapkan tanpa money politic, tetep aja masih ada yang menggunakan uang hanya untuk sebuah jabatan.Wah... kalo begini caranya, apa kata dunia???yang diomongin berantas korupsi, dsb.
Kasus korupsi di bumi pertiwi ini sudah tidak asing lagi buat rakyat indonesia yang sudah pintar.Jadi kasus apapun sebenarnya rakyat sudah mengerti dong,hahahahaa....Tapi kasus-kasus yang telah membuat menangis rakyat indonesia.KPK,POLRI dan KEJAKSAAN saling membela diri. Tapi kasus penyuapan dan kriminalisasi yang beredar dipublik belum terjawab.Kita semua menunggu hasil rekomendasi dari tim-8.
berntem ci berantem, tapi jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban ya?sudah cukup ya rakyat yang jadi korban keganasan gajah-gajah.heheheheh
rakyat kecil yang jadi korban neoliberalisme,wah lihat tuh penguasa yang menghancurkan wong cilik sambil membawa uang rakyat 6.7T.
Wah bapak bangsa ini berani untuk mengungkap dana aliran bank centuri yang hilang kemana?beliau sekarang enak lah tanpa beban heheheh...mendingan pulang kampung ya pak, dari pada plin-plan mendingan gak usah lanjut heheheheh...peace ah.

KIAMBANG

Jikok Kiambang ka dibaco,

itulah samalang-malang untuang.

Iduik nyo manyisiah-nyisiah,

kok inggok manapi-napi,

katangah takuik dek galombang.

Lai baurek indak cukam,

tajuntai kapalang turun,

Walaupun tumbuah di tapi,

tarandam-randam nyo tak basah,

tarapuang-rapuang nyo tak anyuik.

Biduak lalu awak basibak,

dek angin badan batundo,

apolagi riak nan mahampehkan.

Baa lah kajadinyo

Kiambang adolah simbol manusia lamah darah bamental loyo.

Sadangkan iduik ko parsaingan nak,

parang ganas medannyo kejam,

tekad mambantu nan partamo,

misiu nan kaduo.

Ragu-ragu dalam basikap,

bimbang satiok kaputusan,

alamaik awak mati,

satokok awak lah kalah sabalun parang.

Urang panggamang mati jatuah nak,

urang pandingin mati anyuik,

takuik jo bayang-bayang surang.

Dek sabab karano itu,

yakin-yakin jo pandirian.

Jaan bak payuang tagajai pasak jo lamah bingkai,

Sa ambuih angin lalu,

awak lah kucuik mati aka.

Tapi naiakkan panji-panji awak tu,

bangkikkan Nur Muhammad,

kipehlah baro tungku batin.

Sakali masuak ka galanggang,

pantangkan babaliak pulang.

Patah sayok batungkek paruah,

lagu nan usah tabangkalai,

cilako ayam disabuangan.

(Disadur dari Kaset: Pitaruah Ayah, Yus Dt Parpatiah)

 

Iwan Fals - Bung Hatta

Nasdem berencana ajukan uji materi UU Pemilu

 Kamis, 19 April 2012
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ormas Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan partainya akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Pemilu yang disahkan Rapat Paripurna DPR.

"Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya sambil menunggu undang-undang tersebut disahkan menjadi dokumen negara oleh pemerintah," kata Ferry usai menghadiri diskusi tentang polemik UU Pemilu yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) di Jakarta, Kamis.

Ia mengaku optimistis bahwa MK akan mengabulkan gugatan atas pasal 208 dan pasal 209 UU Pemilu yang disahkan melalui pengambilan suara dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/4) lalu tersebut.

Menurut Ferry, poin-poin yang menjadi pijakan dalam pengajuan uji materi ke MK, yakni terkait penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tertuang dalam pasal 22 E UU Pemilu, serta masalah kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUD 1945.

"Satu lagi adalah pasal 28 D UUD 1945 tentang persamaan harkat di hadapan hukum dan hak untuk terlibat dalam pemerintahan," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan penetapan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 3,5 persen dalam UU Pemilu yang ditetapkan secara nasional.

"Penetapan PT secara nasional akan menjadi bumerang bagi partai-partai kecil dan menengah jika nanti tidak mencapai ambang batas 3,5 persen," katanya.

Ferry mengatakan partai-partai tersebut akan kehilangan suara yang didapatkan di daerah pemilihan dimana mereka seharusnya berhak mendapatkan kursi, namun jika harus mengikuti PT secara nasional, suara tersebut akan hangus.

"Ini berarti mengingkari keberadaan partai-partai kecil dan menengah," katanya.

Selain itu, dampak kehilangan suara juga akan mengenai partai-partai lokal, seperti Partai Aceh, dan partai yang menang secara signifikan di suatu daerah, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang di Papua pada Pemilu 2009 lalu, kelak tidak akan mendapatkan kursi di daerah tersebut.

"UU Pemilu memang diatur sebagai peraturan yang berdasarkan kebijakan hukum terbuka, namun ada soal prinsip dalam pemilihan umum yang sudah diatur dalam konstitusi kita bahwa keterwakilan tidak bisa direduksi. Inilah yang kami jadikan pijakan untuk mengajukan uji materi kepada MK," katanya.

Selain Ormas NasDem, Ferry mengatakan pihak lain yang juga menyatakan diri akan mengajukan uji materi atas UU Pemilu yang baru adalah koalisi partai-partai kecil nonparlemen.

(A060)

Editor: Suryanto

Kim Il-Sung's 100th birthday celebrated in North Korea (1:26)

Mengapa saya bernama Gempar Soekarno Putra

Soekarno" dalam nama panjangnya jelas merujuk kepada nama Presiden I Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Lebih dari 50 tahun lalu, saat masih berkuasa, Sang Proklamator jatuh hati dan menikahi ibunda Gempar, Jetje Langelo, di Manado. Namun asal-usul dan "darah biru" yang diwarisinya malah membuat jalan hidup Gempar penuh liku.

Mei 1998, ketika iklim politik Indonesia memanas dan pemerintahan Soeharto memasuki senja, Jetje Langelo (dibaca: Yece) melihat sesosok wajah yang amat dikenalnya di antara para demonstran yang menduduki Gedung DPR/MPR. Charles Christofel, salah satu putranya, terlihat di antara ratusan massa mahasiswa berjaket kuning yang tengah meminta Soeharto turun takhta. Ketika itu Charles adalah mahasiswa Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia.

Fenomena itu membut Jetje gundah. Putranya itu dipanggil pulang ke Manado. Tapi karena berbagai kesibukan pekerjaan, Charles baru muncul Desember 1999, sekalian merayakan Natal. Charles tidak pernah menyangka, apa yang kemudian terjadi di rumah ternyata mengubah jalan hidupnya. Di dinding rumah Jetje telah terpasang foto-foto ibunya semasa muda yang tampak berdiri akrab dengan seorang pria yang dikenalknya sebagai Ir. Soekarno."Kamu adalah anak Soekarno." Begitu kata-kata Jetje yang terasa bagai petir di telinga Charles. Ibundanya yang dipanggil mami, juga menerangkan bahwa ini sengaja dirahasiakan, lebih dari 40 tahun, tak lain karena amanat Soekarno sendiri yang menginginkan anaknya diamankan, jika sewaktu-waktu kekuasaannya jatuh. Apalagi pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, kata Jetje, ada operasi militer yang hendak menumpas sisa-sisa rezim Orde Lama. Ia takut terjadi sesuatu pada dirinya dan Gempar.

Bukan sekadar ucapan, Jetje juga mengeluarkan sejumlah dokumen yang selama ini disembunyikan. Antara lain berupa foto, surat-surat, tongkat komando, keris, serta amanat yang ditulis oleh tangan Soekarno sendiri. Dalam amanat tertulis permintaan agar anak yang lahir pada 13 Januari 1958 itu, kelak pada saatnya ia sudah dewasa berpolitik, dinamai: Muhammad Fatahillah Gempar Soekarno Putra. "Kutitipkan bangsa dan negara kepadanya!"

Jadi kondektur bemo
Kenyataan ini memang tidak serta merta mengubah hidup Charles yang kemudian menyandang nama baru: Gempar Soekarno Putra. Ia tetap seorang pengusaha yang juga berprofesi sebagai konsultan hukum di Jakarta. Namun ada niatannya untuk lebih mengenal ayah biologis yang tidak pernah diingatnya itu. Langkah awalnya mengunjungi makam Soekarno di Blitar. Lalu dengan penuh kesadaran, di sebuah masjid di kawasan pemakaman raja-raja Jawa, di Imogiri, ia memeluk agama Islam.

Dengan identitas dan legalitas baru, Gempar melanjutkan hidupnya yang saat itu sudah tergolong mapan. Pekerjaan dan karir cerah, materi cukup, serta sudah berkeluarga dengan seorang istri (Jeane Augusta Lengkong) dan seorang putra (Yohanes Yoso Nicodemus). Segala pencapaian ini terus disyukurinya mengingat jalan hidupnya yang penuh onak dan duri.

Pada usia SD, Gempar sudah dititipkan di rumah kakak dari suami pertama Jetje. Meski ikut famili, ternyata ia tidak diperlakukan sebagai anak biasa dan harus bekerja keras hingga mirip seperti pembantu. Perlakuan keluarga itu, menurut Gempar, juga sangat menyakitkan. Untuk mencukupi kebutuhannya, ia harus berjualan es. Pada usia belasan, ia juga pernah menjadi kondektur bemo. Tapi sekolahnya tidak pernah berhenti, hingga tamat dari SMA Negeri 1 pada 1977 dengan prestasi lima besar.

Beberapa bulan setelah tamat sekolah, Gempar merantau ke Jakarta dan tinggal dengan keluarga pihak ibunya. Namun ia maklum, jika perlakuan keluarga-keluarga itu juga tidak ramah kepadanya. Ia sering diperlakukan kasar sehingga harus terusir dan berpindah-pindah rumah. Bahkan pernah ikut di rumah seorang pedagang buah di daerah Gandaria, Jakarta Selatan.

Hidup Gempar baru benar-benar mapan setelah bekerja sebagai tukang ketik di kantor notaris Frederik Alexander Tumbuan, masih di sekitar daerah Gandaria. Tahun 1985 ia malah bisa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berbekal dari pekerjaan dan kuliahnya, pekerjaan yang digelutinya kemudian lebih banyak terkait dengan hukum atau di perusahaan biasa disebut bagian legal. Ia juga menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan elektronik seperti Hitachi, Toshiba, ITT, Grundig, serta beberapa bank. Dari pekerjaan itu perlahan-lahan kehidupannya mulai mapan, setelah memiliki beberapa bidang tanah dan kendaraan di Jakarta.

"Siap, Bung Karno!"
Awalnya Gempar mengenal Soekarno tak lebih sebagai mantan Presiden RI. Ia ingat, sewaktu SMP, pernah nekat membuka sebuah kopor besi yang sengaja disembunyikan ibunya di atas plafon rumah. Tapi selanjutnya isi kopor yang kelak dipakai untuk membuka jati dirinya itu, tidak terlalu dihiraukannya. "Malah ada tongkat komando yang pernah saya pakai untuk menggali-gali tanah," tutur Gempar tentang kenakalannya di masa kecil terhadap benda-benda peninggalan Soekarno itu.

Cerita tentang sang ayah didapat dari Jetje sebelum akhirnya meninggal pada November 2004. Dalam ingatan Jetje, Soekarno mulai mengenalnya ketika berkunjung ke Manado tahun 1953. Sejak itu keduanya menjalin hubungan melalui surat atau telegram, serta sesekali bertemu jika kebetulan Presiden berkunjung ke Manado. Tapi orangtua Jetje tidak merestui niat Soekarno untuk menikahi putri mereka. Maka begitu lulus dari sekolah SGA Roma Katolik Manado, Jetje dinikahkan dengan Leo Nico Christofel, anggota TNI berpangkat Letnan Satu.

Meski sudah dikarunia dua anak, akhir 1955, Jetje dan Leo bercerai. Hubungan dengan Soekarno berlanjut kembali hingga akhirnya keduanya menikah secara Islam tahun 1957 di Manado. Perkawinan itu sempat dipestakan juga di Jakarta, namun Jetje yang dipanggil "Ice" oleh Soekarno, kemudian kembali lagi ke Manado. Baru setelah menjelang kelahiran Gempar, Jetje berniat menyusul suaminya, tapi batal karena ada pemberontakan Permesta. Soekarno baru dapat menggendong anaknya untuk pertama (dan terakhir kali) tahun 1960.

Menurut Gempar, ada beberapa pejabat dekat Soekarno yang mengetahui soal pernikahan ini. Seperti Mayor Sugandi (ajudan Presiden), Henk Ngantung (Gubernur Jakarta), Ibnu Sutowo (kemudian menjadi Dirut Pertamina), atau Ali Sadikin. Dalam ingatannya, ia pernah beberapa kali menemani ibunya menemui beberapa pejabat itu di Jakarta. Belakangan setelah jati dirinya di buka, Gempar juga sempat bertemu Ali Sadikin. "Pak Ali masih ingat dan menanyakan kabar ibu saya," katanya.

Ketika Soekarno masih berkuasa, Jetje sempat menikmati kehidupan yang layak dengan diberi rumah di Jln. Tikala, sebuah kawasan elit khusus pejabat di Manado. Gempar di usia balita juga mendapat kiriman mainan yang bagus dan mahal dari Jakarta. "Waktu sekolah saya juga sering dibilang teman, 'Siap Bung Karno', karena katanya mirip Bung Karno kalau memakai peci," kata Gempar yang awalnya menganggap itu sebagai sekadar olok-olok, tapi belakangan diterimanya sebagai semacam petunjuk bahwa dirinya anak Soekarno.

Diminta tes DNA
Keberadaan "satu lagi anak Soekarno" ini terkuak ke publik setelah majalah Kartini memuat serial kehidupan Gempar, pada terbitan awal tahun 2000. Tulisan bersambung berbentuk features itu memuat kisah kehidupan Gempar di masa lalu, terutama menekankan masa-masa penderitaannya. Sepintas terbaca seperti dongeng. Namun kepada Intisari, Gempar tegas menyatakan kisah itu sejati. Tidak ada yang dibuat-buat atau ditambah-tambahi.

Justru pihak keluarga, terutama putranya yang saat itu masih usia anak-anak, sempat keberatan pada kisah-kisah pilu yang diekspos. Karena itu Gempar merasa perlu memberi pengertian bahwa kisah masa lalu tidak perlu ditutup-tutupi. Justru kalau direkayasa, harusnya merasa malu. Baru kemudian putranya bisa mengerti dan justru merasa bangga pada kegigihan ayahnya menjalani hidup.

Ramainya publikasi media rupanya mengusik keluarga besar Soekarno. Berdasarkan cerita Gempar, tahun 2003, ia dihubungi pengacara dari Guruh Soekarno Putra untuk menjajaki kemungkinan tes DNA. Ia tidak menolak, tapi mengajukan syarat: tes bukan atas permintaan dirinya, dilakukan secara terbuka, dan sampel darah yang diambil harus dikawal oleh tim kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Permintaan itu tidak ada kabarnya sampai sekarang. Gempar menduga, lantaran dalam uji DNA, tim dokter harus mengambil sampel darah pembanding. Artinya sampel darah anak-anak Soekarno lain harus juga ikut diambil. Tentu bisa dibayangkan sulitnya mengumpulkan orang-orang yang sebagian besar merupakan tokoh-tokoh politik nasional.

Namun kalau pun itu suatu kali harus terjadi, Gempar akan bersikukuh dengan syarat yang diajukannya. "Biar jelas kalau bukan saya yang mencari popularitas. Kalau pun hasilnya benar, ya alhamdulillah. Kalau tidak, berarti ibu saya pembohong," tuturnya tanpa merasa sedikit pun memiliki beban.

Saat ini Gempar bersyukur terhadap satu warisan yakni kemiripan fisik, terutama wajah. Apalagi kalau ia memakai peci, yang kini jadi seragam wajibnya saat hadir di acara-acara resmi. Dalam acara kampanye menjelang Pemilu, ia malah sengaja memakai baju mirip baju kebesaran Soekarno, komplit dengan kacamata hitam model jadul.

Wajah mirip, ditambah publikasi media, menjadikan Gempar seperti selebritis. Efek positifnya, banyak orang merasa segan. Misalnya ketika Gempar berhubungan dengan birokrasi, orang akan menolak pemberian amplop sekadar sebagai tanda terima kasih. "Katanya mereka merasa tidak enak menerima uang dari anak Proklamator," tutur Gempar menirukan orang-orang itu.

Satrio piningit?
Dalam kopor besi yang disimpan Jetje, sebenarnya Soekarno juga mewarisi Gempar tongkat komando dan dua bilah keris. Namun atas saran seorang kiai, sebilah keris dibuangnya ke sungai. Sebuah tindakan yang ternyata kini disesalinya, karena menurutnya menyimpan keris bukan berarti menyembahnya. Sedangkan tongkat komando sudah diberikan kepada kelompok spiritual. "Saya jadi proaktif, suaranya juga jadi keras, kalau memegang tongkat itu," katanya terus terang.

Amanat sang ayahlah yang akhirnya membuat Gempar kemudian turut aktif berpolitik. Semua diawalinya dari langkah kecil yakni di Partai Nasional Indonesia Bersatu, lalu Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia, kemudian Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, dan kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Barisan Nasional (Barnas). Dalam Pemilu 2009 lalu, Barnas hanya menempati urutan 16 besar. Gempar yang calon legislator di urutan 1 daerah pemilihan Jawa Timur VIII juga gagal jadi anggota DPR.

Ia pernah disebut-sebut sebagai satrio piningit, suatu mitos calon pemimpin masa depan dalam ramalan Jayabaya, tapi Gempar mengaku setidaknya saat ini belum berambisi menjadi presiden. Ketika Pemilu 2004, sikapnya sempat disalahartikan para wartawan, hingga ditulis di media siap menjadi calon presiden. Fotonya juga dijejerkan dengan anak-anak Soekarno lain yang mencalonkan diri.

"Waktu itu saya ditanya wartawan, saya jawab, 'Insya Allah'," katanya menjelaskan peristiwa itu. Padahal berniat saja belum. Walau cuma kesalahpaman, tapi menurutnya berita itu sempat kubu salah satu kakaknya yang mencalonkan diri, menjadi meradang.

Tentang mitos satrio piningit, Gempar mencoba menyikapinya secara lebih bijaksana. Satrio piningit menurutnya adalah bentuk kepemimpinan yang mampu mendatangkan pembaruan dan kemakmuran kepada rakyat. Bisa saja mulai dari Hayam Wuruk, Amangkurat I, Soekarno, termasuk Soeharto. "Kalau saya disebut begitu, 'amin' sajalah. Kan tidak rugi disebut satrio piningit." Kata Gempar santai.

Soekarno Minta Disuapi

Dalam ingatan Jetje Langelo, seperti diceritakan Gempar Soekarno Putra, Soekarno merupakan pribadi yang menarik, kharismatis, dan berwibawa. Pembawaan itu yang membuat Jetje takluk pada kemauan Sang Proklamator untuk mengawininya, meski sebenarnya Soekarno telah memiliki Ibu Negara, Fatmawati. Jetje yang berdarah Minahasa, penganut Kristen taat pula, akhirnya mau menikah dengan cara Islam.

Namun di balik sosok salah satu pemimpin yang amat disegani di dunia itu, Soekarno ternyata amat romantis dan manja. Jika berkunjung ke Manado dan menemui istrinya, ia selalu minta untuk dilayani sepenuhnya. Di kamar yang selalu berbau wangi bunga melati, tidak seorang pun boleh masuk. Saat mandi, hanya Jetje yang boleh menyiapkan bak mandi, menggosok dan mengelap dengan handuk.

Begitu pula saat acara makan. Saat berdua saja dengan istrinya, Soekarno selalu minta agar istrinya mencoba dulu makanan dan minuman yang akan dimakannya. Bahkan pernah suatu kali, karena Soekarno sibuk membaca, Jetje diminta untuk menyuapinya. Persis seperti anak kecil yang manja, begitu menurut penuturan Gempar.

Dimuat di: Majalah INTISARI, November 2009
Foto: Sabar Basuki/INTISARI

Tukul ngamuk pada vega

Angkara Syi'ah, Rakyat Iraq Sengsara

Partai NasDem Berpeluang Usung JK

Polhukam / Kamis, 12 April 2012 12:49 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Golkar Jusuf Kalla merupakan tokoh yang paling berpeluang untuk tetap maju sebagai calon presiden walau tidak dicalonkan partainya sendiri. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan JK, panggilan Jusuf Kalla, berpeluang dicalonkan partai lain seperti Partai NasDem.

"Mungkin saja (dicalonkan melalui partai lain). Yang paling mungkin menggaetnya (Partai) NasDem," kata Burhan kepada Mediaindonesia.com, Jakarta, Kamis (12/4).
Melihat oligarki yang berkembang, kata Burhan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan dipaksakan untuk maju sebagai capres dari internal.

"Apalagi Ical terpilih sebagai ketua umum tanpa dukungan dari JK. Bisa jadi JK tidak mendapatkan tempat menjadi capres dari partainya sendiri," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia tersebut.

Namun, pencalonan presiden akan bergantung dari hasil akhir presidential threshold yang tertuang dalam UU Pemilu. "Kalau sampai 20 persen tentu akan membuat pilihan capres makin kecil karena berat (syaratnya)," ujarnya.

Sebaliknya, jika kecil, pilihan calon presiden akan lebih variatif bagi masyarakat. "Kalau kecil, kemungkinan akan muncul banyak calon, termasuk JK yang dicalonkan melalui partai lain," kata Burhan.

Burhan menambahkan Partai NasDem telah menjelma sebagai pesaing Golkar saat ini, terutama di wilayah Sumatra bagian utara. "Yang pasti di Sumatra bagian utara (Aceh, Sumut, Sumbar), Golkar punya pesaing baru, yaitu Partai Nasdem. Bahkan, suara Sumatra Barat itu sudah jadi Partai Nasdem," kata Burhan. (MI/ICH)

Presiden SBY Takut Sama PKS

 11 April 2012
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Lambannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memastikan nasib menteri-menteri PKS dinilai karena ada ketakukan kalau PKS akan mendapatkan simpati publik.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, menjelaskan alasan tersebut membuat SBY tidak segera mengambil sikap untuk mengusir PKS dari kursi menteri.
“Persoalannya serius. Presiden SBY tahu kalau PKS ditendang malah akan membesarkan PKS,” ujar Burhanudin, saat menjadi pembicara dalam bedah buku bertajuk “Dilema PKS, Syariah atau Suara” di kampus 2 Universitas Islam Negeri, Jakarta, Selasa (10/4).
Burhanudin menjelaskan simpati warga bahwa PKS merupakan partai terzalimi akibat menolak kenaikan harga BBM akan menguntungkan PKS dalam kompetisi pemilu 2014 mendatang.
Kegundahan SBY, ujarnya, semakin menjadi karena di dalam barisan koalisi cuma Partai Golkar yang merupakan partai besar.
“Golkar pun bukan good boy. Banyak pembangkangan yang dilakukan,” tegasnya. Oleh karena itu, tutur Burhanudin, pemerintah akan mengalami ketergantungan dengan Partai Golkar dalam meraih dukungan suara di parlemen. Kesempatan tersebut, ujarnya, akan digunakan Partai Golkar untuk bermain mata dengan oposisi seperti PDIP.
Terkait dengan sikap PKS yang selalu kritis dalam koalisi, Burhanudin menjelaskan akan tetap didukung oleh para konstituennya. Menurutnya, konstituen PKS merupakan massa tingkat menengah yang terdidik. Sehingga, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terkait dengan kritik PKS kepada pemerintah. “Kalau manut-manut saja di koalisi malah makin banyak yang lari,” tegasnya. (red)

How tsunami are formed

KALEIDOSKOP (POLITIK) INDONESIA 2011

Breaking News Video CNN

PKS Tunggu Keputusan Resmi - Antara News Video

PKS Tunggu Keputusan Resmi - Antara News Video

audisi indonesian idol 2012

Presiden SBY Akan Umumkan Reshuffle Kabinet

7 April 2012

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi benar-benar berbuntut panjang. Menurut Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya akan menentukan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengumumkan perampingan koalisi pemerintah. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet sebagai kelanjutan dari perampingan koalisi.
Dalam dua tahun terakhir, Daniel Sparingga menyebutkan ada formasi koalisi yang terkesan ganjil dan aneh, bahkan menjurus kepada oposisi. Daniel menyebutkan kemitraan koalisi di kabinet berlangsung baik, namun tidak halnya dengan di parlemen. Itu menimbulkan kerepotan, dan membuat suasana politik yang tidak kondusif.
Daniel menambahkan Presiden saat ini sedang memikirkan langkah terbaik, termasuk menghitung risiko politik. Daniel menilai itu sebagai sebuah langkah berani, dan sudah lama ditunggu publik. Dengan perampingan koalisi, reshuffle kabinet bisa jadi implikasi masuk akal dari perubahan koalisi.
Sementara itu, PKS mengakui telah mempersiapkan langkah mengundurkan diri dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi SBY-Boediono.
“Ada keinginan untuk mundur tapi menurut saya masih dalam pembahasan, keinginan besar kecil tergantung siapa yang memandang juga,” ujar politisi PKS yang juga Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, di Halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
PKS akan menimbang dan melihat keinginan publik terhadap partainya, jika diinginkan mundur dari koalisi, maka PKS akan melakukannya. “Keinginan mundur atau tidak mundur, pilihan masyarakat, tapi kita masih bicarakan,” kata Salim. (red)

PKS Menghitung Hari

JAKARTA -- Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berbuah isu pemecatan dari koalisi Sekretariat gabungan (Setgab). Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga mengatakan PKS tinggal menunggu waktu saja.

Menurutnya, tidak ada isu rumit tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena semua anggota setgab tahu apa yang sedang terjadi.

"Ini hanya soal waktu saja sampai akhirnya menjadi jelas di depan publik," ujar Daniel Sparingga, melalui pesan singkat, Jumat (6/4).

Menemukan waktu bagi Presiden SBY memang menjadi isu yang penting, karena banyak prioritas lain yang juga menyita perhatiannya. Namun, menurutnya, tidak perlu ada kegelisahan dari pihak mana pun mengenai kejelasan dari status PKS.

Sejak awal semua pihak tahu memelihara posisi yang berseberangan dengan pemerintah merupakan posisi yang penuh paradoks dan kontradiksi, karena PKS merupakan bagian dari koalisi.

"Semua pasti sudah tahu, hal tersebut akan berakhir seperti yang saat ini proses ceritanya sedang kita lihat," jelas Daniel.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar proses menunggu waktu itu harus dibiarkan dengan menjaga kehormatan semua pihak yang terlibat. Sehiongga tidak perlu membuat keadaan menjadi lebih buruk.

PKS Bangun Citra Dizalimi

                                           
            SIAP JADI OPOSISI : Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq diserbu wartawan usai melakukan rapat tertutup dengan Fraksi PKS 
            di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/4). Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka


 Sabtu, 07 April 2012 ,
JAKARTA–Desakan agar partai yang tidak sejalan dan sekomitmen dengan parpol setgab segera mengundurkan diri dari koalisi makin menguat. Kali ini giliran

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat suara.

’’Seharusnya yang menelikung dari belakang otomatis keluar, tidak perlu diusir. Pokoknya partai yang tidak taat azas koalisi, ya silakan keluar. Karena, bagaimanapun partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan SBY-Boediono harus taat pada aturan,’’ kata pria yang akrab disapa Cak Imin di sela-sela pembukaan latihan kader PKB  tingkat Provinsi DKI di Kantor DPP PKB, kemarin, (06/04).

Menurut politisi yang kini duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, dalam setgab harus bersatu dan solid. Tak boleh ada yang menikung dari dalam dan tidak ada yang menusuk dari belakang. Semua mesti solid untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, dirinya berharap ada tindakan tegas dari semua anggota koalisi terhadap siapa pun yang melanggar code of conduct kontrak koalisi.

’’Ya namanya koalisi, sebaiknya solid dan ada mekanisme reward and punishment,’’ imbuhnya. Kendati demikian, soal sanksi yang diberikan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai ketua koalisi untuk memutuskan. Apakah mengeluarkan partai koalisi yang ’’membandel’’ atau tidak.

’’Kita serahkan sepenuhnya pada Presiden. Itu hak preogratif presiden. Tapi pasti koalisi akan diajak bersama untuk menentukannya,’’ kata Cak Imin.

PKB sendiri, diakui Cak Imin, mendukung sepenuhnya langkah tegas yang akan diambil Presiden SBY untuk memberikan sanksi kepada partai koalisi penelikung. ’’Ya semua langkah di Setgab. Itu kan pasti sudah diperhitungkan matang, namun kita serahkan semuanya pada Pak SBY,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, partai koalisi yang kini disorot adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasibnya kini di ujung tanduk, terancam di depak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi.

Bahkan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Alie yang juga turut serta membahas nasib PKS di Cikeas beberapa waktu lalu mengatakan, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas. ’’Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan,’’ kata pria yang akrab disapa SDA itu.

Menurut SDA, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut bersama-sama dalam bersikap. ’’Kode etiknya sudah jelas kok,’’ pungkasnya.

Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq mengaku santai saja menanggapi wacana itu. Bahkan menurutnya adalah hal biasa bila Ketua Setgab mendelegasikan keputusan-keputusannya kepada pihak-pihak yang dianggapnya representatif untuk menyampaikan.

’’Ya itu (Ical pemegang mandat SBY) saya dengar dari beberapa wartawan, tapi saya belum mendapatkan informasi formal. Tapi kalau pun iya, karena pak Ical Wakil Ketua Setgab. Mungkin saja Ketua Setgab mendelegasikan beberapa tugas kepadanya,’’ kata Luthfie Hasan di kantor DPP PKS, (5/04).

Namun saat ditanya apakah PKS siap dengan keputusan akan dipecat dari Setgab, Luthfie Hasan tak ingin berspekulasi. ’’Saya tidak ingin berandai-andai apalagi merespons sesuatu yang masih andai,’’ ujar dia.

Sementara itu, terkait kursi kosong yang akan ditinggalkan PKS, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri PKS. ’’Sampai hari ini belum ada tawaran itu, dan Golkar tidak dalam posisi berharap menerima limpahan kursi-kursi PKS,’’ ujarnya sambil tertawa.

Menurut Priyo, meski memiliki sumber daya manusia melimpah, partainya tak berniat menduduki kursi-kursi menteri yang mungkin ditinggalkan PKS setelah terjadi kemelut koalisi. ’’Sampai saat ini saya melihat individu Golkar tidak ada yang mengusahakan (mendapat kursi menteri). Karena situasi saat ini bukan saat yang elok untuk itu,’’ kata dia.

Dia mengaku belum tahu apakah SBY akan mencopot menteri dari PKS sebagai sanksi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang jelas, kewenangan untuk mengganti para menteri itu hak prerogatif presiden. ’’Itu kewenangam presiden yang tidak bisa diganggu gugat siapa pun,’’ kata Priyo.

Seperti diberitakan, Sekjen PKS Anis Matta menilai, keputusan Setgab Koalisi mengeluarkan PKS dari koalisi belum resmi, karenanya pihaknya masih menunggu peryataan resmi dari Ketua Koalisi SBY guna memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi atau tidak. ’’Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi dari SBY,’’ kata Anis.

Anis mengaku hingga hari ini belum ada pembicaraan baik lewat telepon atau melalui pertemuan PKS dengan SBY. Tapi, PKS mengaku sudah memikirkan segala risiko dari sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Wakil Sekjen PKS Machfudz Siddiq menegaskan, partainya tidak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet sebelum ada kata "cerai" dari presiden SBY. PKS tak akan mengambil sikap sebelum SBY menjelaskan langsung posisinya di koalisi. ’’Kita nunggu dulu pernyataan dan penjelasan Presiden SBY soal koalisi, baru setelah itu PKS akan ambil langkah,’’ tegasnya.

Nanti, lanjutnya, setelah SBY memastikan menendang PKS dari koalisi, PKS akan mengambil sikap konkret. Dikatakan, partainya memang sadar telah melanggar kontrak politik karena sikapnya berseberangan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ’’Karenanya, PKS siap menerima konsekuensi apapun atas sikap politiknya menolak tegas kenaikan harga BBM,’’ tegasnya.

Kian ramainya partai politik berebut tambahan jatah kursi menteri, tak begitu digubris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Kakbah itu lebih memilih serius dengan progam-program internal partainya.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) secara lugas menuturkan situasi politik yang ada saat ini tak ingin menjadikan PPP ikut masuk dalam perebutan kursi. PPP lebih berupaya memenuhi target politik yang telah dirumuskan dalam Mukernas PPP beberapa waktu lalu.

Menurutnya konstelasi politik usai gejolak rencana kenaikan harga BBM memang sangat melelahkan. PPP tetap berupaya memainkan peran sebagai partai politik yang berprinsip. Tidak menempatkan perbedaan dari partai yang berseberangan dengan rencana kenaikan harga BBM itu.

’’PPP tak ingin terjebak pada pencitraan politik dalam gejolak kenaikan harga BBM. PPP punya perhitungan sendiri dengan persoalan harga minyak dunia itu. Hingga putusannyapun seperti terjadi beberapa waktu lalu,’’ ujar SDA disela kegiatannya di Jakarta, Jumat (6/4).

Dia menegaskan PPP tak ingin pula perbedaan pandangan tentang kenaikan harga BBM membuat polemik di masyarakat. Prinsipnya publik harus dapat melihat secara jelas alasan dan sikap partai atas putusannya.

Terkait jatah kursi menteri, dia pun mengaku tak ingin terlibat dalam persoalan itu. PPP merasa kedudukan menteri tetap menjadi kewenangan Presiden. Sehingga tak pantas mendorong tambahan menteri dalam kondisi politik seperti ini.

’’Nggak..nggak lah. Kami tak berpikir seperti itu. Lebih baik fokus pada kerja partai,’’ ujar Menteri Agama ini.Ditanya kompensasi sikap PPP yang mendukung pemerintah, Ketua Umum PPP ini kembali menegaskan dukungan itu lebih didasari pada pertimbangan internal semata. Tidak ada harapan meminta atas keputusan politik partai.

Dia menerangkan PPP selalu memiliki pegangan dalam mengambil sikap. PPP tak ingin terjebak pada kondisi yang tak dikuasai. Artinya PPP berupaya memberikan alasan mendasar atas kebijakan politiknya. ’’Itu pun dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen,’’ tuturnya.

Bangun Citra

Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak segera hengkang dari koalisi" Mengapa juga SBY tak segera menendang menteri PKS dari kabinet? ’’Mereka tak mau mundur karena ingin membangun citra dizalimi. Padahal kita  nggak menzalimi loh, salahnya sendiri mereka melanggar kontrak?’’ kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada wartawan kemarin.

Dalam rapat-rapat Setgab, lanjut Mubarak, PKS sebenarnya sudah tak diundang. Bahkan, benderanya pun sudah diturunkan. Sekarang ini PKS hanya nunggu dipecat. ’’Tetapi, meskipun posisinya sudah di ujung tanduk, saya berharap mereka tetap bekerja profesional sampai hari terakhir. Karena kali ini partai-partai koalisi kompak terhadap PKS, karena sudah pada kesal semua,’’ ujar dia.

Ditanya soal siapa yang akan menggantikan menteri-menteri PKS Mubarok yang suka bicara ceplas-ceplos itu, kali ini tak mau gegabah. Dia cuma bilang, soal itu tidak ada yang bisa mempengaruhi presiden SBY agar penggantinya si A atau si B, tidak ada juga partai yang minta supaya penggantinya orang partainya. ’’Semua terserah presiden, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden,’’ tuturnya.

Kenapa kali ini partai-partai koalisi kompak menghukum PKS" Mubarok mengatakan, karena PKS sering berkoar-koar siap berada di luar koalisi. Malah sesumbar, rugi kalau tetap berada di koalisi, karena suara PKS drop. Karena kemauannya seperti itu, maka koalisi parpol bersedia memfasilitasi keinginan PKS untuk mengundurkan diri.

Mubarok juga menjelaskan, PKS tidak dipecat langsung dari koalisi agar tidak menyita perhatian masyarakat. Hal ini lantaran koalisi parpol menganut budaya Jawa, yakni tidak mau drastis dan gegabah. Silakan PKS mengerti sendiri alias iso rumongso.

’’Kan di dalam kontrak koalisi dikatakan bahwa kalau ada yang melanggar kontrak, dipersilakan mengundurkan diri. Kalau tidak mau, maka koalisinya dinyatakan berakhir,’’ katanya. (dms/rko)

Marsinggo - Demo Buruh

Marsinggo - Demonstrasi buruh tgl 20 januari 2012

Catatan Penting untuk Demonstrasi

ISU kenaikan harga BBM telah berhasil membuat tegang suasana Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh guncangan gelombang demonstrasi dengan segala pernak-perniknya mulai dari pemblokiran jalan hingga keanarkisan. Dampak yang sangat terasa adalah sulitnya banyak warga untuk mengakses jalanan yang menjadi arena demonstrasi. Alasannya bukan sekadar karena jalan yang ditutup, melainkan juga khawatir akan adanya tindakan kekerasan yang dapat membahayakan mereka ketika melintasi arena itu. Bukan fiktif belaka, memang, ketika demonstrasi memanas, alias massa dan petugas kemanan telah sama-sama memijaki titik ricuh, lemparan batu dan peluru akan melayang ke sembarang arah dan jatuh bebas ke mana pun, termasuk pada kendaraan umum dan penumpang di dalamnya. Walhasil, beberapa instansi memulangkan stafnya lebih awal sebelum demo menjadi anarkis, atau bahkan meliburkannya dengan alasan keamanan. Bahkan, tanpa dimungkiri, ada juga orangtua yang melarang anaknya pergi ke sekolah atau kuliah. Demikian, Jakarta di satu sisi menjadi begitu ngeri, menakutkan, akibat demonstrasi yang terjadi.

Mari menilik puncak sementara demonstrasi kenaikan harga BBM pada 30 Maret lalu. Disebut ‘puncak sementara’ karena ada kemungkinan gelombang demo ini bergulir lagi dan mencapai puncak-puncak selanjutnya. Hal itu disebabkan oleh konsekuensi dari keputusan hasil sidang paripurna yang sekadar menunda kenaikan harga BBM dengan bahasa revisi pada pasal 7 UU tentang APBN 2012 dengan penambahan ayat 6a. Pasal 7 ayat 6a tersebut  berbunyi ‘Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu berjalan selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya’. Ayat ini, seperti dilansir Metro TV, merupakan sebuah tiket bagi pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM.  Jika harga BBM dinaikkan, meskipun diisukan ‘tidak’ kecuali setelah enam bulan ke depan, para demonstran hanya akan merasa dikhianati. Mereka akan merasa apa yang mereka suarakan sama saja tidak didengar, tuntutan mereka tidak ditanggapi. Lantas, demonstrasi pun bisa terjadi kembali, dengan gelombang yang sama, atau bahkan lebih besar lagi. Tentu, misi utama yang dibawa oleh para demonstran adalah membela hak rakyat kecil. Kenaikan harga BBM sangat memengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya dan berarti akan semakin mempersulit rakyat kecil yang selama ini sudah menderita dalam keterbatasan daya beli. Tiket itu memungkinkan demonstrasi akan terjadi lagi. Jakarta akan kembali menjadi kota yang mengerikan dan menegangkan bagi sebagian penduduknya, terutama yang tidak pro dengan demo.
 
Lalu, apakah demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi agar harga BBM tidak dinaikkan masih diperlukan? Toh, demonstrasi yang kemarin terjadi tidak lantas membuat keinginan mereka, demonstran, lugas dikabulkan. Justru, dampak negatif seperti ketakutan massal dan ketegangan kota kian dirasakan bagi mereka yang tidak terlibat dalam demo.

Jawabnya, ‘YA’, demonstrasi dalam hal menyikapi kebijakan atau dalam rangka menyampaikan aspirasi pada pemerintah masih diperlukan. Ada tiga catatan penting yang perlu dipahami dalam hal ini, yaitu pemahaman bagi pihak yang tidak terlibat atau bahkan kontra demo, pemahaman bagi para pelaku demo, dan bagi pihak yang menjabat sebagai wakil rakyat, petinggi negara, maupun pemerintah Indonesia.

Bagi pihak masyarakat yang tidak terlibat demo, atau bahkan kontra terhadap demo, memiliki kecenderungan negatif menanggapi demo yang terjadi. Aksi para demonstran, terutama yang besar-besaran seperti 30 Maret 2012 lalu hanya membuat mobilitas terganggu, bikin macet. Selain itu, demonstrasi hanya mampu meneriakkan suara ‘perlawanan’ terhadap kebijakan pemerintah seperti “Bela rakyat kecil! Turunkan harga BBM! Turunkan SBY-Boediono!” dan lain sebagainya, tanpa memberikan usulan solusi konkrit kepada pihak yang mereka teriaki. Demonstrasi yang diangap-anggap sebagai jalan penyelesaian masalah krusial malah menyebabkan masalah lain melalui rusaknya pintu tol, merobohkan pagar dan pintu gerbang gedung DPR, membakar kendaraan, dan bermacam aksi keras maupun anarkis lainnya. Demonstran, khususnya mahasiswa, sering dicap telah kehilangan intelektualnya karena melakukan aksi-aksi yang tidak berhubungan dengan materi apa yang sedang diperjuangkan. “Mahasiswa kok main otot. Harusnya otak dong!” Ya, begitulah kira-kira tanggapan pihak yang tidak terlibat, atau bahkan kontra, demonstrasi.

Namun, perlu dipahami bahwasannya demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Memang, sekilas terkesan sia-sia ketika ternyata hasil tak sebanding dengan kekacauan yang telah disebabkan. Akan tetapi, inilah perjuangan. Demonstrasi memegang fungsi penting sebagai kontrol pemerintah, penggertak pemerintah bahwa ada banyak masyarakat yang menanti keadilan dan siap melawan kesemena-menaan. Meskipun sebagian dari kita menganggap demonstrasi bukan solusi masa kini karena aspirasi bisa disampaikan melalui aksi yang lain semacam tulisan, namun, tulisan pada dasarnya hanyalah aksi individu. Tulisan hanyalah gagasan dan hasil pemikiran yang disampaikan oleh orang per orang. Banyak masyarakat akan membaca, dan mungkin juga presiden dan para pejabat negara. Tapi, tak ada efek yang cukup kuat dari tulisan sebagai penggertak pemerintah. Dalam kasus-kasus ketidakadilan sebuah kebijakan penting, tulisan yang merupakan aksi individu sebaiknya disertai tindakan kebersamaan semacam demonstrasi. Sebab, analogi klasik sebatang lidi berlaku di sini. Sendiri tak akan lebih mampu membersihkan sampah di halaman dibandingkan jika lidi-lidi itu diikat menjadi satu, menjadi sapu.

Mengenai kerugian yang disebabkan oleh demonstran seperi perusakan pagar DPR, harusnya ini justru menjadi bahan telaah kritis bagi kita. Alangkah mudahnya pagar elite milik para pejabat itu dirobohkan. Apakah konstruksi yang digunakan benar-benar kuat? Apakah selama ini korupsi juga terjadi dalam pembiayaan pembuatan pagar dengan menggunakan sebagian kecil saja uang dari anggaran pembetulan pagar dan sisanya dinikmati sendiri. Ya, ini memang sekadar asumsi. Namun, setidaknya kita harus mampu menelaah dengan lebih kritis lagi.

Kepada para pelaku aksi, hendaknya demonstrasi diimbangi dengan aksi nyata lainnya. Demontrasi memang media juang untuk mewujudkan tujuan. Namun, bukan satu-satunya media. Misalnya saja dalam isu kenaikan harga BBM ini, demonstran, khususnya mahasiswa, seharusnya mampu memberikan solusi alternatif bagi rakyat kecil. Contohnya, pemanfaatan sumber daya alam lain untuk bahan bakar, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya beli yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh lagi dengan kenaikan harga BBM karena mereka sudah tidak bergantung padanya, dan mereka sudah memiliki daya beli yang baik. Program ini tentunya tidak mudah karena beraliran ‘pemerataan kesejahteraan’. Oleh karena itu, kita butuh metode aksi besar-besaran. Organisasi, khususnya pemuda dan mahasiswa, yang memiliki cabang di seluruh Indonesia seperi Aliansi BEM Seluruh Indonesia, KAMMI, HMI, dll. menyeragamkan gerakan untuk melakukan upaya tersebut di setiap wilayahnya. Bukan hanya ketika berteriak menantang pemerintah saja yang perlu bersatu, tapi dalam melakukan upaya dan solusi alternatif juga perlu persatuan agar hasilnya maksimal. Dengan kata lain, aksi perlu dimodifikasi, demo dilengkapi aksi nyata yang solutif.

Kepada pemerintah dan pejabat negara, sebaiknya mau dan mampu mendengar apa yang menjadi suara rakyatnya, juga mampu berpihak pada rakyat yang diwakilinya di gedung mewah DPR RI. Jadikan aspirasi rakyat sebagai masukan, kontrol atas kerja yang telah dilakukan. Bersyukurlah bahwa Bapak Ibu Pejabat semua masih memiliki rakyat yang peduli dengan negaranya. Bersikaplah dengan baik karena Bapak Ibu sekalian menjadi sorotan. Bersidanglah dengan kritis namun santun karena Bapak Ibu pun menjadi tontonan rakyat. Jika merasa lelah, ingatlah bahwa rakyat akan tetap mendukung selama Bapak Ibu ada di jalan yang benar. Jangan semena-mena karena demonstrasi bisa terjai kapan saja, kontrol mahasiswa dan rakyat bisa dalam bentuk apa saja. Karena pada Bapak dan Ibu lah kami wakilkan suara kami bagi kesejahteraan Indonesia.

Demonstrasi, sampai kini, masih perlu dilakukan. Sebab, demo merupakan salah satu cara yang efektif sebagai media penyampai aspirasi dan penggertak pemerintah akan kebijakan yang tidak adil. Namun dengan catatan, para demonstran, khususnya mahasiswa, juga harus melakukan aksi besar-besaran dalam bentuk yang lain, yang bersifat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan bagi pemerintah, jangan pandang negatif demo yang terjadi karena inilah kontrol bagi kerja Bapak Ibu untuk negara. Demo, tetap perlu dilakukan.

Endang Sriwahyuni
Mahasiswa Sampoerna School of Education
(//rfa)

Suharto is dead!!! How the US supported him -1/5