Golkar Terancam Eksodus Kader

JAKARTA– Partai Golkar perlu segera melakukan konsolidasi secara intensif dan memunculkan beberapa tokoh pengganti figur-figur kuat yang telah hengkang. Hal ini penting untuk membendung potensi eksodus kader ke partai lain.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, saat ini Golkar sedang mengalami ketimpangan dari basis dukungan. Menurut dia, tak bisa dimungkiri, sejumlah tokoh politikus senior yang telah hengkang dari Golkar seperti Surya Paloh, Wiranto, dan Prabowo Subianto pernah memiliki basis dukungan tersendiri di partai berlambang beringin tersebut.

Terlebih, mereka membentuk partai sendiri, yaitu Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). ”Kalau persoalannya sudah basis dukungan, ini memang ancaman bagi Golkar. Suatu saat akan ada momentumnya meski sekarang seolah tenangtenang saja.Apalagi tiap tokoh sudah menjadi figur sentral di parpol lain,” ujar Asep kepada SINDOkemarin.

Operasi Senyap Bailout Century

KPK tidak mempunyai niat memperlama kasus Century. Namun, KPK berharap kasus Century tidak dijadikan barometer keberhasilan KPK. Saya heran, kenapa saya yang saat itu penjabat presiden saja tidak tahu, GIMANA DENGAN YANG LAIN? KASUS pemberian dana talangan ke Bank Century sebe sar Rp6,7 triliun pada 2009 masih bergulir. Tim Pengawas (Timwas) Century DPR kemarin mendengarkan penjelasan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rapat dengan timwas yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP), Kalla menyebut pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu melalui sebuah operasi senyap. Kalla membeberkan sejumlah kejanggalan di balik bailout itu. “Saya heran, kenapa saya yang saat itu penjabat presiden saja tidak tahu, gimana dengan yang lain?“ ujar Kalla yang akrab disapa JK itu. Menurut JK, saat itu dia bertanggung jawab atas pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar ne geri pada 13­25 Oktober 2008. Pada 20 Oktober, digelar rapat di Kantor Wapres. Gubernur Bank Indonesia (saat itu) Boediono melaporkan bahwa kondisi ekonomi aman terkendali. Namun, sekitar 2 jam kemudian, Boediono melaporkan ada krisis besar di negeri ini. “Gila ini. Saya marah besar sama mereka.“ Pada 25 Oktober, kata JK, dia menerima laporan mengenai pengucuran dana Rp2,5 triliun ke Century. Padahal, dana sudah diberikan 23 Oktober. JK pun bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapa dana talangan itu dicairkan. Namun, Sri Mulyani mengaku ditipu oleh BI. “Bayangkan Sri Mulyani bisa ditipu BI. Jadi di BI ini semua letaknya. Kenapa BI melakukan blanket guarantee tanpa dasar hukum.“ Masih menurut JK, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tidak sesuai diterapkan ke Bank Century sebagai pijakan bailout. Alasannya, perppu itu dibuat untuk mencegah krisis ekonomi ba gi bank yang berdampak sistemis, sedangkan Century adalah bank kecil, tidak berdampak sistemis. Dalam rapat itu, anggota Timwas Century DPR Achsanul Qosasi (Demokrat) menanyakan alasan ketidakhadiran JK dalam rapat di Istana Negara pada 9 Oktober 2008 yang dipimpin Presiden. Menurut JK, dia tidak menghadiri rapat dengan Presiden dan penegak hukum yang juga di ikuti Ketua KPK Antasari Azhar itu karena tidak diundang. Khawatir Saat menanggapi penjelasan Kalla, Wapres Boediono melalui Juru Bicara Yopie Hi dayat mengatakan keputusan bailout Century karena ada kekhawatiran terjadi krisis secara sistemis. “Tidak ada yang baru. Semuanya sudah dijelaskan langsung oleh Pak Boed di DPR (Pansus Century DPR). BI dan juga KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menyimpulkan bahwa jika Bank Century ditutup waktu itu, ada risiko sistemis yang membahayakan ekonomi Indonesia,“ kata Yopie. Yopie menegaskan bahwa perekonomian Indonesia yang kuat akhir-akhir ini merupakan dampak dari kebijakan itu. Timwas kemarin juga menggelar rapat dengan Ketua KPK Abraham Samad. “Kami (KPK) tidak punya niat memperlama kasus ini,“ kata Abraham. KPK masih menunggu penda pat tertulis dari BPK dan pernyataan empat pakar yang akan diperiksa terkait dengan kasus Century. Abraham berharap kasus Century tidak dijadikan barometer keberhasilan KPK. (*/Fid/X-4) hafizd @mediaindonesia.com EMAIL hafizd @mediaindonesia.com

Mengelola Organisasi Politik

Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi (edisi revi
Oleh : Firmanzah, Ph.D

Buku ini memberikan pemahaman tentang bagaimana partai politik dan politisi membangun pondasi dan dasar berpolitik dalam kerangka persaingan politik di era demokrasi. Perubahan signifikan persaingan politik telah terjadi sejak era reformasi dan menyaratkan peran dan kontribusi riil partai politik sebagai elemen penting dalam berdemokrasi. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana partai politik seharusnya dikelola dan diatur.

Partai politik adalah sebuah organisasi sosial-politik yang perlu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan partai politik secara modern, transparan, profesional, dan tersistem akan menentukan keberlangsungan serta efektifitas penyerapan aspirasi dan perjuangan ideologis dalam program-program kerja yang terukur. Sejauh mana organisasi partai politik mampu mengorganisasi setiap unit dan sumberdaya politik akan sangat menentukan sukses tidaknya aspirasi dan perjuangan politik.

Dari semua hal yang terkait dengan politik, dalam buku ini penulis lebih menekankan aspek organisasi politik atau partai politik sebagai entitas yang penting dalam berpolitik. Selama ini partai politik cenderung 'hanya' diposisikan sebagai kendaraan politik para politisi. Sementara peran dan fungsi organisasi partai politik justru dituntut mampu memfasilitasi kader-kader terbaik untuk bisa menjadi pemimpin di masa mendatang.

Sukses tidaknya perjuangan politik suatu partai akan sangat ditentukan oleh dukungan semua politisi dan sistem internal organisasi partai. Selain itu, partai politik perlu membangun basis ideologi politik yang kuat sekaligus tidak menciptakan semangat fanatisme berlebihan para politisinya. Berpolitik tanpa memiliki ideologi dikhawatirkan akan membuat dunia politik teralienasi dari dirinya sendiri. Dan dikhawatirkan dunia politik hanya akan terjebak pada masalah-masalah teknis dan operasional, serta kurang sekali melahirkan ide dan gagasan besar tentang masa depan berbangsa dan bernegara.

Surya Paloh Beli Perusahaan Tambang Australia yang Sedang Bermasalah

Helena Tan

Surya Paloh

Intrepid Mines Limited mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh.
BRISBANE, Jaringnews.com - Hanya sepekan setelah mempertimbangkan mengajukan tuntutan hukum kepada mitra bisnis lokalnya di Indonesia, sebuah kejutan lain menyusul dari Intrepid Mines Limited, sebuah perusahaan pertambangan berkantor pusat di Brisbane, Australia. Perusahaan itu mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh, taipan media terkemuka di Indonesia dan tokoh pendiri ormas Nasdem.

Dalam siaran pers yang dilansir kemarin, Intrepid mengatakan telah menyepakati penjualan sebesar 27.68 juta lembar saham biasa atau sekitar lima persen dari total saham perusahaan itu kepada Surya Paloh.

“Bapak Paloh dan koleganya akan bekerja sama dengan Perusahaan dalam membantu berurusan dengan pemangku kepentingan kunci di Indonesia, baik di tingkat pusat mau pun daerah. Sebagai pemegang saham yang substantif di Intrepid, dimana kepentingannya kini selaras dengan kepentingan pemegang saham yang ada, Bapak Paloh adalah orang yang tepat dalam mempromosikan profil dan kepentingan bisnis Perusahaan di Indonesia,” demikian siaran pers perusahaan itu.

CEO Intrepid, Brad Gordon, menambahkan, “Kami senang bekerjasama dengan Bapak Paloh, orang yang mempunyai jejaring yang luas dan sangat berpengalaman mengarungi lautan bisnis di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi Perusahaan dalam memelihara keberadaannya di Indonesia."

Masuknya Surya Paloh ke Intrepid telah didahului oleh ditempatkannya Adrianto Machribie dalam dewan direksi Intrepid pada November 2011. Machribie sebelumnya pernah menjadi salah seorang eksekutif di Grup Media Indonesia.

Langkah Surya Paloh ke Intrepid semakin menarik karena sebelumnya perusahaan ini telah menyiapkan langkah hukum melawan mitra lokalnya di Indonesia. Mitra lokal itu telah ‘menendang’ Intrepid dari proyek pertambangan senilai US$5 miliar di Jawa.  Proyek Tujuh Bukit yang terlatak 200 kilometer di Selatan Surabaya itu, merupakan proyek pertambangan emas, perak dan tembaga milik Intrepid Mines bersama mitra lokalnya Indo Multi Niaga.

Dua pekan lalu mitra lokalnya itu menguasai dan menyita proyek pertambangan itu tanpa pejelasan. Sebagaimana dilaporkan Radio Australia, pekan lalu, penyitaan ini  terjadi menyusul adanya perubahan kepemilikan perusahaan lokal itu secara misterius.

Sejak 2007, Intrepid Mines telah menanam modal hampir US$100 juta untuk pengembangan proyek Tujuh Bukit. Intrepid Mines adalah penyedia dana tunggal  proyek tersebut berdasarkan pengaturan yang memberinya keuntungan 80 persen dalam operasi itu. Ada pun mitanya, PT Indo Multi Niaga atau IMN memegang lisensi eksplorasi.

Menurut Radio Australia, beberapa minggu lalu sejumlah pemilik saham baru mengambil-alih mayoritas saham IMN dan tiba-tiba datang ke Tujuh Bukit dengan helikopter. Brad Gordon, CEO Intrepid Mines, menjelaskan, para pemegang sahama baru mitra lokal itu  datang ke lokasi dan menutup operasi, memulangkan 660 orang. Harga saham Intrepid yang terdaftar di bursa saham Australia dan Kanada pun sempat jatuh oleh insiden tersebut. Tahun lalu harga sahamnya sempat mencapai US$2, tetapi sekarang hanya sekitar 25 sen.

Dengan potensi produksi jutaan ons emas dan perak begitu dikembangkan, Tujuh Bukit sangat menarik bagi investor. Tapi mungkin masih dibutuhkan milyaran dolar untuk mencapai produksi sebesar itu. Intrepid sedang melakukan negosiasi dengan IMN mengenai pembagian saham di masa depan tapi macet beberapa bulan lalu.

Kabar tentang masuknya Surya Paloh telah mendorong harga saham perusahaan ini di bursa Australia  melonjak sebesar 30 persen. Namun, yang diharapkan oleh Intrepid dari Surya Paloh diperkirakan lebih dari itu.

Menurut Peter Gray, analis pada Hartley’s Ltd yang berbasis di Perth, usaha Intrepid membawa Surya Paloh masuk ke dalam jajaran pemegang saham tidak lepas dari memanfaatkan pengaruh mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu terutama untuk menyelesaikan masalah yang kini mereka hadapi.
(Hal / Deb)

Istana Yakin PK Misbakhun Dapat Dijadikan Pintu Masuk untuk Membongkar Centurygate

Laporan: Teguh Santosa

ILUSTRASI

RMOL. Putusan Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali (PK) Muhammad Misbakhun, pemilik PT Selalang Prima Internasional (SPI), dipercaya dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar megaskandal dana talangan Bank Century senilai total Rp 6,7 triliun.
Keyakinan itu disampaikan salah seorang Staf Khusus Presiden, Andi Arief, yang membawa kasus letter of credit (LC) bermasalah milik SPI ke permukaan. Kemarin (Jumat, 27/7), Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali (PK) Misbakhun dan membebaskannya dari segala tuduhan.
Berkaitan dengan hal itu, menurut Andi Arief, ada dua hal yang dapat dilakukan segera. Pertama, Kepolisian dapat menindaklanjuti audit investogasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa LC, termasuk yang dimiliki SPI, yang diduga kuat adalah bagian dari Bank Century.
Bersama sembilan perusahaan lain, kata Andi Arief, SPI penerima kredit yang dikomando pemilik Bank Century, Robert Tantular. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dapat mengumumkan catatan transaksi di rekening SPI sesaat setelah menerima LC tahun 2007 sampai pada jatuh tempo di tahun 2008.
"Karena saat jatuh tempo, SPI tak mampu membayar dengan berbagai alasan lalu keluar skema restrukturisasi. Menurut data yang saya miliki, restrukturisasi ini adalah hasil tekanan karena menyelamatkan komisarisnya yang menjadi politisi Senayan," ujar Andi Arief kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu siang (28/7).
Bersama sembilan penerima LC lainnya, SPI milik Misbakhun adalah "wayang" bagi Robert Tantular untuk merampok Bank Century yang dimilikinya.
"Ini sangat jelas dalam audit BPK yang menyatakan bahwa SPI adalah sama dengan penerima LC lain dalam penilaian BI," demikian Andi Arief. [guh]

1. - Markuat Antek Sibuya 29.07.2012, 09:57 WIB Komentator: Pembela kebenaran

   buat Markuat: Kami tahu siapa kamu. Hidup dari parta* korup dan penguasa dzalin. Memang tugasmu mengacaukan kebenaran. Laknat Allah semoga segera diturunkan untuk anda jika tidak segera bertobat di bulan suci ini. Keluarlah dr parta* pimpinan Anas ini karena pemilihan Anas pakai money politik. Masih anda banggakan pemimpin kayak gitu. Atau anda termasuk yang menerima uang rupiah dan dolar serta* BB dr Anas. Ingat yang menyuap dan disuap akan berada di neraka.

2. - Terlalu kuat kriminalisasi Misbakhun tuk dibongkar 29.07.2012, 09:43 WIB Komentator: markesot

   Andi Arief hanyalah boneka Parta* berkuasa untuk lumpuhkan siapa saja yang akan buka kasus Century. Data2 yang diskenariokan dan diperoleh Andi Arief tidak mungkin dari staf khusus bid Bencana tapi terorganisir oleh parta* berkuasa dan dibelakangnya ada Sibuya. Bukti ini negara kekuasaan bukan negara hukum. Negara konspirasi politik yang manfaatkan hukum sebagai kedok nafsu kekuasaannya. Naudzubillah. Allah hancurkanlah segera dan ungkap serta permalukan konspirasi menjijilkan ini. Padamu kami menyembah dan mohon pertolongan.

3. ga usah munafik 29.07.2012, 09:09 WIB Komentator: deblo

   NEGARA YG DI PIMPIN IMAM YG MUNAFIK DAN KORUP ... GA BAKALAN BERKAH LAH ... LIHAT SAJA CARUT MARUT NEGERI INI .... BENCANA ALAM HINGGA MORAL DI MANA2 ... SAATNYA GANTI IMAMNYA ....

4. ternyata markuat csnya andi arif 29.07.2012, 08:14 WIB Komentator: hirar

   lucu ya pembaca rmol ada yang dukung sby, hi,hi,ini forum anti penguasa coy

5. Harus diselidiki dngan cermat 28.07.2012, 20:37 WIB Komentator: teddy

   Harus kembali diselidiki dangan tuntas oleh aparat2 hukum yg terkait dengan permasalahan ini. Jangan hanya ditinjau kembali saja, tetapi tidak diselisdiki dengan cermat. Tetapi yg lebi penting lagi adalah bahwa pemerintah tidak tinggal diam terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, apalagi mengintervensi dengan mempolitisasinya.

6. PK nya dikabulkan tapi tetep ga boleh ngemplang. 28.07.2012, 17:30 WIB Komentator: Markuwat

   Udah jelas ada aliran dana dari Century 27 juta dolar, tetep aja harus bayar ke bang Mutiara. Ga bisa bebas, enak aja 25 M lagi, mau diembat begitu aja ?

7. PK nya dikabulkan tapi tetep ga boleh ngemplang. 28.07.2012, 17:30 WIB Komentator: Markuwat

   Udah jelas ada aliran dana dari Century 27 juta dolar, tetep aja harus bayar ke bang Mutiara. Ga bisa bebas, enak aja 25 M lagi, mau diembat begitu aja ?

8. Kultwit Fahri Hamzah 28.07.2012, 16:06 WIB Komentator: Dedi

   Meski sudah malam, saya ingin share soal Misbakhun yg telah diterima PK-nya oleh MA. Kasus Misbakhun adalah kasus rekayasa politik murni oleh Istana. @presidenSBY sadar/tidak terlibat. Kasus Misbakhun adalah kelanjutan dari intimidasi yg dilakukan Istana kepada politisi pengusut kasus Century. Kaki tangan Istana terlalu kentara. Mulai centeng sampai bos besarnya untuk lumpuhkan Misbakhun. Saya ikut mengikuti kasus ini dari awal. Memang Misbakhun rada keras kepala. Dan dia dilumpuhkan secara politik. Kasus pemalsuan (KUHP psl 263-264) yg dituduhkan kepada Misbakhun adalah omongkosong. Penyidik sampai akhir tidak tahu "pemalsuannya ada dimana?". Ini murni perjanjian perdata antara bank dan nasabahnya. Misbakhun Saya sebagai pimpinan kom 3 waktu itu mencoba mengakses data dari dalam lembaga penegak hukum. Misbakhun Semua keterangan yg saya dapatkan mengkonfirmasi bahwa kasus ini tdk ada unsur pidana. Misbakhun Lalu kenapa kasus ini dipaksakan? Saya bertanya. Jawabannya singkat "kami hanya jalankan perintah". Misbakhun Dinamika persidangan juga sy ikuti. Semua saksi meringankan dan mengarahkan kepada perdata. Misbakhun Tapi jaksa yg juga sdh disetting, tidak mau tahu, Misbakhun dituntut 7 tahun (hilanglang hak perdatanya). Hakim tingkat 1 memang tak berani hukum Misbakhun tinggi. Karena tahu kasus ini ngawur. Vonis hanya 1 tahun. Bayangkan! Istana berang dengan vonis rendah itu. Lobby2 diaktifkan, jaksa melakukan banding. Misbakhun Hakim banding naikkan hukuman jadi 2 tahun dan kasasi Misbakhun ditolak. MA sangat tertekan. Sekarang PK Misbakhun diterima, salah satu hakimnya adalah Artidjo. Hakim terkenal integritasnya. Sekarang, setelah mengacak-acak hukum, apa lagi yg direncanakan? Bagaimana ujung kasus Century? Kenapa KPK lamban? Misbakhun Kita menyambut kebebasan Misbakhun seperti kita merayakan sebuah kemenangan besar. Bahwa pada akhirnya, apa yg kita yakini benar ternyata benar adanya. Kekuasaan politik dalam hukum berhasil kita gagalkan. Misbakhun Selamat menikmati kebebasan saudara Misbakhun. Tidak ada kata jera dalam perjuangan!!!. (Sekian).

9. jauhkan dari politik 28.07.2012, 15:23 WIB Komentator: Azarah

   Jika masalah century masih ada jauhkan masalah itu dari dunia Politik sebab jika tidaka masalah yg sebenarnya malah menjadi di buat abu-abu dan semata-mata hanya untuk 2014 serta menjatuhkan lawan politiknya. Mari serahkan mekanisme century berdasarkan hukum.

10. O o o....jadi aliran dana Century (Robert Tantular) ada yg ke Misbakhun? 28.07.2012, 15:17 WIB Komentator: Markuwat

    Kok masih ada yg mbanggain Misbakhun ? Ngemplang berapa sekitar 25 M dari Century ? Kok ngemplang ? Ga bisa bayar karena terjadi krisis. Tapi di Pansus century dia ngomong tidak terjadi krisis, he he Manafiq ! Yang kaya gini jadi sanjungannya @ANTI KEBOYONO, he he gara gara sanjungannya dipecundangi SBY 2X dalam PILRES, sakit hatinya dibawa sampai matek. Kok yang diuprek uprek Parta Demokrat ? Dari seluruh cabang bank Century dari Medan sampai Makassar diuprek uprek oleh anggauta DPR dari pansus Century, ga ketemu, ga ada aliran dana ke Parpol(memang ga ada !), ga taunya malah adanya yg ke Misbakhun.

11. hahaha.... si andi arief ngecap. Bentar lagi dia dituntut balik Misbakhun! Rasain! 28.07.2012, 14:38 WIB Komentator: ANTI KEBOYONO

    Andi Arief bentar lagi jg penghuni prodeo krn sdh melaporkan Misbakhun yg sudah terbukti tidak bersalah. Gak usah ngecap kalau dalam hati ketakutan ngeri menunggu nasib diprodeokan oleh Misbakhun. Bongkar terus Century, Kun!! Ente paling tau boroknya si kebo edan pake duit Century utk menangin pemilu!

12. - DajjaL 28.07.2012, 14:11 WIB Komentator: mang TAUN

    Ini kan baru pernyataan sepihak dari Andi Arief,kita tunggu sj episode berikut nya!

13. O o o....jadi aliran dana Century (Robert Tantular) ada yg ke Misbakhun? 28.07.2012, 13:50 WIB Komentator: Markuwat

    Kok yang diuprek uprek Parta* Demokrat ?

---

---

---

---

		.

Caleg Nasdem Tidak Dipungut Setoran

MAKASSAR, CAKRAWALA – Partai Nasdem bukan hanya sekadar membiayai caleg-calegnya yang bakal maju di Pe­milu 2014 mendatang. Partai Nasdem juga tidak akan memungut setoran kepada caleg mereka saat terpilih dan menjabat.
Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan, me­ngatakan, partainya berasumsi, pemungutan setoran partai kepada legislator adalah salah satu penyebab korupnya lembaga perwakilan rakyat.
“Di Nasdem tidak ada aturan soal setoran bagi legis­lator. Kita berasumsi, legislator mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merawat
konstituennya, dan ingin mereka me­rawat konstituennya tanpa harus terbebani. Malah partai akan turut membantu untuk meringankan biaya merawat konstituen,” kata Sanusi di Warkop Mazzagena, Makassar, Sabtu, 30 Juni.
Namun, untuk menjadi caleg Partai Nasdem tidaklah mudah. Sanusi menjelaskan, hanya orang-orang yang dianggap berkompetenlah yang bisa menjadi caleg Partai Nasdem. Caleg ini pun harus memiliki rekam jejak yang bersih dari KKN dan tindakan amoral lainnya.
“Syarat caleg Nasdem bukan hanya sekedar memiliki basis massa tetapi juga harus punya track record yang bersih. Dan itu ada tim verifikasi yang akan turun ke lapangan untuk menelusuri track record balon legislator Partai Nasdem,” kata Sanusi.
Dia menjelaskan, rekam jejek yang bersih dimaksudkan untuk menjamin bahwa legislator Partai Nasdem nantinya betul-betul memegang amanah rakyat secara professional. Bagi legislator yang tersangkut hukum, Partai Nasdem, ditegaskan Sanusi, tidak akan segan-segan mengambil sikap.
“Kalau nantinya ada Legis­lator Nasdem yang tersangkut hukum, walaupun masih ­sebatas tersangka, Partai tetap akan mengeluarkan sanksi pemecatan,” kata Sanusi.
Hal menarik lainnya, Pimpinan Partai Nasdem juga dilarang untuk ikut menjadi caleg. Sanusi menjelaskan, Ke­tua-ketua Partai Nasdem akan digaji oleh partai dengan harapan bekerja secara professional dan tidak akan pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi bagi legislator partai yang terindikasi membelot dari patron partai.
“Begitupun sebaliknya, legis­lator Partai Nasdem, juga tidak boleh menjadi pengurus partai,” imbuh Sanusi. (del/soe)