Selasa, 31 Desember 2013
Budisan's Blog: Refleksi Tahun 2013 : Tahun Bunda-Bunda Istana
Budisan's Blog: Refleksi Tahun 2013 : Tahun Bunda-Bunda Istana: Refleksi Tahun 2013 : Tahun Bunda-Bunda Istana Bambang Soesatyo ; Anggota Komisi III DPR RI KORAN SINDO, 24 De...
Rabu, 25 Desember 2013
Zuhdi Komunikasi Yudharta07: Teknik Menulis Analisis Berita (News Analysis)
Zuhdi Komunikasi Yudharta07: Teknik Menulis Analisis Berita (News Analysis): Teknik Menulis Analisis Berita (News Analysis) Kemampuan menulis dengan baik merupakan suatu keuntungan tersend...
Selasa, 24 Desember 2013
Jumat, 29 November 2013
Nama RI 1 Muncul Dalam BAP Kasus SKK Migas
Jumat, 29 November 2013 11:06 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Presiden RepublikIndonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut dalam rekaman sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam sadapan itu SBYdiberi sandi "RI 1".
Rekaman sadapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tersangka Deviardi alias Ardi (pelatih golf) saat diperiksa sebagai saksi untuk Komisaris Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya pada pemeriksaan Senin, 7 Oktober 2013.
Sadapan itu berkode Anggur Merah-T3888_419_2013-07-10_......wav. Pembicaraan dilakukan antara Direktur KOPL Singapura Widodo Ratanachaitong dengan Ardi. Pembicaraan keduanya berlangsung 10 Juli 2013, pukul 11.56.18 dengan durasi 5 menit 57 detik.
Dalam BAP Ardi yang salinannya diperoleh wartawan, Ardi menjelaskan tujuh poin terkait maksud pembicaraannya.
Pertama, Widodo menyampaikan kepada Ardi bahwa pada 10 Juli 2013 pagi bahwa anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat TriYulianto sudah ke kantor mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
"Pak Tri menemui Pak Rudi Rubiandini pada jam 8 pagi," kata Ardi.
Kedua, Widodo menyampaikan kepada Ardi bahwa Tri Yulianto ingin berbisnis minyak dan ada perusahaan yang akan dibawanya. Perusahaan Tri Yulianto itu tergabung dengan Widodo.
"(Ketiga) Pak Widodo juga menjelaskan ke saya bahwa Pak Tri Yulianto adalah Partai Demokrat yang dekat dengan RI 1, dan terkait hal ini saya tidak mengetahuinya. Karena Widodo yang menceritakan kepada saya bahwa yang bersangkutan dekat dengan RI 1," kata Ardi lagi.
Keempat, Widodo juga menyampaikan bahwa saat bertemu dengan Rudi, Widodo sudah mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Rudi bagaimana sebenarnya Tri Yulianto.
"Dan penilaian Pak Rudi Rubiandini, Pak Tri orangnya baik suka menolong," ujarnya.
Kelima, Ardi menyampaikan kepada Widodo bahwa Simon sudah menelponnya dan membicarakan tentang Parcel. Kemudian Widodo menyampaikan ketika lebaran Simon ditugaskan banyak hal.
"(Keenam) Saudara Widodo meminta saya memfasilitasi pertemuan buka puasa bareng dengan Saudara Rudi Rubiandini pada hari kedua puasa," kata Ardi.
Ketujuh, Widodo juga menyampaikan dalam pembicaraan yang disadap KPK itu bahwa yang bersangkutan tidak ke Jakarta kalau tidak dipanggil saudara Rudi.
Dalam persidangan lanjutan Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013) terkuak banyak fakta mengejutkan.
Satu di antaranya terkait akses atau jaringan Widodo dengan Istana, Ibas, anggota DPR, sampai kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Majelis Hakim Tati Hadiyanti menanyakan kepada Ardi soal kedekatan Widodo tersebut yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kemarin. Hakim Tati kemudian membacakan BAP Ardi sebagai saksi untuk Simon dalam pemeriksaan di KPK pada 25 September 2013.
"Saudara saksi Deviardi, dalam BAP saudara menyebutkan bahwa benar berhubungan dengan Widodo Cumlaude di Australia dan punya tujuh perusahaan itu punya kedekatan dan jaringan ke Istana, Ibas, DPR, dan ke Dipo Alam. Apa benar demikian. Itu disampaikan Widodo kapan dan di mana?" tanya hakim Tati.
Ardi membenarkan bahwa Widodo pernah menyatakan hal tersebut. Dalam BAP itu Ardi menyebutkan Widodo pernah menelponnya dan menyampaikan soal kedekatan dan jaringannya itu seperti dalam rekaman sadapan KPK tertanggal 24 Juni 2013 pada pukul 21.03 dengan durasi pembicaraan selama sekitar 15 menit. Tetapi kata dia bukan hanya saat menghubungi melalui telepon.
Tetapi Widodo pernah menyampaikan langsung saat pertemuannya di Singapura pada April 2013. Tetapi Ardi tidak mengetahui maksud dari tujuh perusahaan yang semuanya itu berstatus CNC.
"Waktu di Singapura memang ada pembicaraan seperti itu. Pak Widodo sampaikan dia dekat dengan si ini, si ini. Kemudian saya laporkan kepada Pak Rudi bahwa benar berhubungan dengan Widodo dan akan membuat Ibas dan Istana tenang. Informasi itu dari Widodo," jawab Ardi.
Dalam sidang tersebut juga terungkap soal pemberian 200.000 dolar AS sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR dari Rudi Rubiandini. Rudi yang turut dihadirkan jaksa itu membenarkan bahwa sudah memberikan uang itu melalui Tri Yulianto. (edwin firdaus)
Rabu, 13 November 2013
Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres
TRIBUNnews.com – 2 jam 46 menit lalu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak
disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.
Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI),
mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas
Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut
nama Susilo Bambang Yudhoyono
"Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas,
karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK
dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini
harus dibacakan secara utuh," ujar juru bicara PPI, Ma'mun Murod.
Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma'mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.
"Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf
dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini
maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai
biasa di KPK.
Pak anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak
ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan
politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari petinggi-petinggi
di internal sendiri (tentu dimaksud adalah petinggi demokrat, 'kutipan
Ma'mun') dan dibalik ini semua adalah Pak SBY dengan kroni-kroninya.
Masalah bocor sprindik saya tersenyum tapi hati saya terluka. Pak Anas,
saya adalah pengagum Pak Anas, dan dibelakang Pak Anas banyak yang
support, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk
mahasiswa, kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung.
Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat
pemeriksaan bendahara demokrat Nazarudin. Dalam BAP tersebut, Nazarudin
melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009.
BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin. Tapi, sampai sekarang ini,
tidak pernah diangkat KPK. Dan tidak langsung diteruskan, sampai
sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copynya, ke Pak Anas.
Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian
surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas.
Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap."
Di bawah pernyataan tersebut ada nomor handphone di pengirim surat,
namun untuk tujuan kerahasiaan tidak disebutkan oleh Ma'mun. Menurut
Ma'mun isi surat tersebut membuktikan bagaimana KPK telah bertindak
tebang pilih dan tidak proporsional dalam melakukan pemberantasan
korupsi.
Selasa, 12 November 2013
Senin, 11 November 2013
Minggu, 10 November 2013
Jumat, 08 November 2013
Kamis, 07 November 2013
DR.H Rahmat Shah
Pengusaha,Pemburu dan Petualang Belantara
Pengusaha sukses dan diplomat yang memperoleh gelar Lord of Rudge dari Inggris, ini telah memperoleh sejumlah penghargaan di tingkat nasional maupun internasional dalam berbagai bidang. Pendiri dan pimpinan Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Medan, satu-satunya di Asia untuk pendidikan konservasi, ini seorang pemburu dan petualang yang telah menjelajahi hutan belantara, menyelami sungai dan laut di berbagai belahan dunia. Ia satu-satunya putera Indonesia yang namanya masuk buku Great Hunter dan orang Indonesia pertama memperoleh African Big Five Grand Slam Award.Kita hidup dengan apa yang kita dapat tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Begitu kata pengusaha, anggota MPR-RI dan diplomat, ini mengungkap prinsip hidupnya. Ia seorang putra Indonesia yang telah banyak mengharumkan Indonesia di mancanegara. Sebagai seorang pengusaha sukses ia telah banyak membantu pembangunan sarana olahraga, pendidikan, tempat ibadah, tempat hiburan masyarakat, membangun museum satu-satunya di Asia, dan melakukan kegiatan sosial di mana-mana, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkannya.
Tidaklah heran bila ada yang berkata,” Andai hati semua orang berpunya sepertinya, Alangkah indahnya. Andai semua pengusaha seperti beliau, barangkali tidak ada lagi kesenjangan sosial yang setiap saat bisa memicu kerusuhan. Ah seandainya !” Kalimat di atas merupakan penggalan dari sepotong surat yang dikirim oleh seorang guru SMP di kota Medan ke Harian Waspada dan dimuat di rubrik “Surat Pembaca” 17 Maret 1997. Surat tersebut menggambarkan kekaguman sosok rakyat biasa terhadap Rahmat yang dikenalnya lewat berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
Tidaklah heran bila ada yang berkata,” Andai hati semua orang berpunya sepertinya, Alangkah indahnya. Andai semua pengusaha seperti beliau, barangkali tidak ada lagi kesenjangan sosial yang setiap saat bisa memicu kerusuhan. Ah seandainya !” Kalimat di atas merupakan penggalan dari sepotong surat yang dikirim oleh seorang guru SMP di kota Medan ke Harian Waspada dan dimuat di rubrik “Surat Pembaca” 17 Maret 1997. Surat tersebut menggambarkan kekaguman sosok rakyat biasa terhadap Rahmat yang dikenalnya lewat berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
Selasa, 29 Oktober 2013
"18 JUTA SUARA SILUMAN di PEMILU 2009"
MENANGIS ANDA MEMBACA INI....!!
1. Tahun 2009 PD dan SBY bisa menang karena banyak faktor. Salah satunya adanya 18 juta suara pemilih palsu alias siluman.
2. 18 juta suara siluman itu masuk ke perhitungan suara melalui pengadaan 18 juta KTP palsu yg kemudian dimasukan nama2nya dalam DPT.
3. 18 juta suara palsu itu didistribusikan secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia. Propinsi padat disisipi 1 juta pemilih palsu.
4. Propinsi padat itu seperti Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan propinsi sedang seperti Sumut, DKI, Yogya, Bali, banten, 750 ribu.
5. Propinsi2 yg penduduknya tdk terlalu padat, disisipi 300-500 ribu suara palsu dari NIK dan indentitas KTP palsu yg dibuat oknum pemerintah.
6. Di DKI contohnya ditemukan 50.000 pemilih palsu hasil sisiran sebuah partai politik yg punya staf ahli IT KPU.
7. Modus pemalsuan KTP yg jadi database pemilih palsu itu adalah dgn mengganti ujung NIK (nomor induk kependudukan) KTP asli.
8. Misalkan NIK : 09.5306.010170.0010 diganti ujungnya menjadi 0011, 0012, dst sampai 0999. Namanya tetap sama.
9. Agar tidak ketahuan, mendagri saat itu Mardiyanto ditugaskan mengamankan dibantu dgn timses khusus dan KPU.
10. Tanpa pengecekan secara silang antar DPT TPS melalui sistem IT, maka kecurangan ini tdk akan diketahui. Karena KTP Palsu tsb tersebar di TPS.
KPK tak becus berantas korupsi, foto Abraham Samad dibakar
Senin, 28 Oktober 2013
Editor: Fatkhul Aziz
Editor: Fatkhul Aziz
LENSAINDONESIA.COM: Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Makassar menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tikus dan membakar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Germak menuntut Abraham Samad mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di tanah kelahirannya, Makassar.
Baca juga: KPK panggil makelar kasus diduga penyuap Akil Mochtar dan Ketua Komisi II DPR RI jenguk Chairun Nisa
Dalam aksi itu Germak mengungkap, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditemukan proyek kerja sama PDAM Makassar dengan PT. Traya Tirta yang merugikan negara Rp 38 miliar.
Selain itu, Ketua Germak, RH Adhil Sungkar mengatakan, selama ini kasus korupsi di Makassar terkatung-katung disinyalir karena faktor tebang pilih oleh KPK.
“Ada petinggi PDAM yang adalah kakak dari Abraham Samad. Kita menuntut Ketua KPK untuk memeriksa kakaknya,” ujarnya.
Selain itu, Germak juga meminta KPK mengambil alih kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 151 miliar yang saat ini ditangani kejaksaan.
Germak menilai, kejaksaan hanya fokus pada kerugian negara senilai Rp 8,8 miliar. Mereka meminta KPK memeriksa Andi Muallim sebagai kuasa pengguna anggaran, mantan Kepala Biro Keuangan, Yushar Huduri, dan Kepala Bidang Anggaran Biro Keuangan, Nurlina.@rizky
Senin, 21 Oktober 2013
Rabu, 16 Oktober 2013
Senin, 14 Oktober 2013
Selasa, 01 Oktober 2013
Linggardjati ~Antara Soekarno dan Syahrir~
Proklamasi kemerdekaan Indonesia disikapi di Negeri Belanda dengan rasa kurang percaya. Salah satu sebab, karena selama perang Belanda terputus informasi mengenai perkembangan di Nederlands-Indie.
Negeri jajahan yang telah berubah menjadi Indonesia merdeka itu mengalami perubahan situasi secara menyolok. Kekuatan pendudukan Jepang telah takluk, menyerah. Namun pada saat bersamaan tidak ada penguasa yang siap mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.
Mulailah revolusi Indonesia yang dimulai dengan chaos, di mana kelompok-kelompok milisi perjuangan bermunculan dan penculikan-penculikan terhadap sasaran asing beserta antek-anteknya merebak di mana-mana.
Orang Belanda menyebut periode ini sebagai periode ‘Bersiap’, mengambil serapan dari bahasa Indonesia. Akibat situasi itu banyak orang Belanda memilih tetap berada di kamp-kamp tawanan Jepang, di mana mereka sekurangnya berada di bawah perlindungan tentara Jepang.
Jumat, 27 September 2013
Minggu, 25 Agustus 2013
Pengamat Ragukan Elektabilitas Dino Patti
SABTU, 24 AGUSTUS 2013 | 23:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan meragukan tingkat elektabilitas calon peserta konvensi Partai Demokrat, Dino Patti Djalal. Ia menilai Dino kurang memiliki beberapa modal sebagai calon presiden 2014 yaitu sosial dan politik.
"Calon presiden itu tidak hanya pintar saja, tapi akumulatif dengan modal sosial, artinya tingkat kepercayaan publik," kata Kacung Marijan saat dihubungi, Sabtu, 24 Agustus 2013.
Ia menyatakan, ada empat modal yang harus dimiliki seorang calon presiden yaitu kemampuan individu termasuk intelektual, sosial dalam arti tingkat elektabilitas dan kepercayaan masyarakat, rekam jejak dan kemampuan politik, serta pemahaman ekonomi.
Dari empat modal ini, Dino diduga masih lemah di bidang sosial dan politik. Kacung sendiri tidak mau menduga terlalu jauh bahwa Dino akan kalah dalam konvensi. Menurut dia, Dino justru harus membuktikan beberapa keraguan terhadap dirinya selama masa konvensi.
"Yang minat jadi presiden itu banyak, orang-orangnya juga lumayan bagus. Tapi tidak cukup hanya itu. Di Indonesia itu harus punya kedekatan dengan rakyat juga," kata dia.
Komite Konvensi hari ini mengundang Dino untuk mengikuti perkenalan dan wawancara di Wisma Kodel, Jakarta. Selain visi dan misi sebagai calon presiden, komite mengajukan beberapa pertanyaan perihal tata negara, pemerintahan, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Dino saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat sejak 2010. Sebelumnya ia bersama dengan Andi Mallarangeng menjabat sebagai juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009.
Doktor bidang hubungan internasional lulusan London School for Economic and Political Science ini mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri sejak 1987. Selain sebagai juru bicara Satuan Tugas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur, Dino pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah.
FRANSISCO ROSARIANS
TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan meragukan tingkat elektabilitas calon peserta konvensi Partai Demokrat, Dino Patti Djalal. Ia menilai Dino kurang memiliki beberapa modal sebagai calon presiden 2014 yaitu sosial dan politik.
"Calon presiden itu tidak hanya pintar saja, tapi akumulatif dengan modal sosial, artinya tingkat kepercayaan publik," kata Kacung Marijan saat dihubungi, Sabtu, 24 Agustus 2013.
Ia menyatakan, ada empat modal yang harus dimiliki seorang calon presiden yaitu kemampuan individu termasuk intelektual, sosial dalam arti tingkat elektabilitas dan kepercayaan masyarakat, rekam jejak dan kemampuan politik, serta pemahaman ekonomi.
Dari empat modal ini, Dino diduga masih lemah di bidang sosial dan politik. Kacung sendiri tidak mau menduga terlalu jauh bahwa Dino akan kalah dalam konvensi. Menurut dia, Dino justru harus membuktikan beberapa keraguan terhadap dirinya selama masa konvensi.
"Yang minat jadi presiden itu banyak, orang-orangnya juga lumayan bagus. Tapi tidak cukup hanya itu. Di Indonesia itu harus punya kedekatan dengan rakyat juga," kata dia.
Komite Konvensi hari ini mengundang Dino untuk mengikuti perkenalan dan wawancara di Wisma Kodel, Jakarta. Selain visi dan misi sebagai calon presiden, komite mengajukan beberapa pertanyaan perihal tata negara, pemerintahan, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Dino saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat sejak 2010. Sebelumnya ia bersama dengan Andi Mallarangeng menjabat sebagai juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009.
Doktor bidang hubungan internasional lulusan London School for Economic and Political Science ini mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri sejak 1987. Selain sebagai juru bicara Satuan Tugas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur, Dino pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah.
FRANSISCO ROSARIANS
Kamis, 15 Agustus 2013
GMKN Desak Pemerintah Bubarkan SKK Migas
Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara atau GMKN mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta merevisi UU terkait sumber daya alam Indonesia agar sesuai Pasal 33 UUD 1945. Menurut Koordinator GMKN Din Syamsuddin, pembubaran berdasarkan masifnya tindakan korupsi di sektor migas.
"Mendesak Presiden SBY membubarkan SKK Migas yang hanya merupakan bentuk lain dari BP Migas yang sudah dibubarkan berdasarkan putusan MK," kata Din Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8).
Din bertanya-tanya mengapa Presiden SBY mengganti baju BP Migas menjadi SKK Migas yang ternyata penuh korupsi. Jika pemerintah memiliki good will dan political will memberantas korupsi, maka segera bubarkan SKK migas dan bentuk UU baru.
"Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh, baik Menteri ESDM maupun presiden agar blok migas yang sudah habis masa waktunya seperti blok Siak tahun ini, blok Mahakam tahun 2017 yang sudah dinikmati oleh pihak asing sekitar 50 tahun, agar segera ditarik untuk dikelola negara," ujar dia.
Untuk Blok Mahakam, GMKN menengarai pemerintah melalui Kemen ESDM secara diam-diam memperpanjang Blok Mahakam kepada Total Indonesia. Pemerintah juga harus mengusut perusahaan pertamina di Singapura, Petral, yang diduga merugikan negara.
"Peristiwa ini agar dijadikan momentum mawas diri, terutama oleh pemerintah. Jangan main-main dengan dunia migas, SDA anugerah Allah SWT ini. Maka GMKN menghimbau masyarakat luas agar menyampaikan informasi tentang praktek korupsi, penyimpangan mafia migas kepada kami untk diteruskan ke KPK," tutur Din.
Selain itu GMKN mendukung KPK memberantas korupsi di Sektor Migas yang telah merugikan rakyat sampai ke akar dan pucuknya. Mendukung KPK memberantas mafia Migas dan menangkap para pelakunya. GMKN mendesak pemerintah, presiden, DPR segera membahas, membentuk dan mengesahkan UU migas baru sesuai konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara.(Raja Eben L)
"Mendesak Presiden SBY membubarkan SKK Migas yang hanya merupakan bentuk lain dari BP Migas yang sudah dibubarkan berdasarkan putusan MK," kata Din Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8).
Din bertanya-tanya mengapa Presiden SBY mengganti baju BP Migas menjadi SKK Migas yang ternyata penuh korupsi. Jika pemerintah memiliki good will dan political will memberantas korupsi, maka segera bubarkan SKK migas dan bentuk UU baru.
"Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh, baik Menteri ESDM maupun presiden agar blok migas yang sudah habis masa waktunya seperti blok Siak tahun ini, blok Mahakam tahun 2017 yang sudah dinikmati oleh pihak asing sekitar 50 tahun, agar segera ditarik untuk dikelola negara," ujar dia.
Untuk Blok Mahakam, GMKN menengarai pemerintah melalui Kemen ESDM secara diam-diam memperpanjang Blok Mahakam kepada Total Indonesia. Pemerintah juga harus mengusut perusahaan pertamina di Singapura, Petral, yang diduga merugikan negara.
"Peristiwa ini agar dijadikan momentum mawas diri, terutama oleh pemerintah. Jangan main-main dengan dunia migas, SDA anugerah Allah SWT ini. Maka GMKN menghimbau masyarakat luas agar menyampaikan informasi tentang praktek korupsi, penyimpangan mafia migas kepada kami untk diteruskan ke KPK," tutur Din.
Selain itu GMKN mendukung KPK memberantas korupsi di Sektor Migas yang telah merugikan rakyat sampai ke akar dan pucuknya. Mendukung KPK memberantas mafia Migas dan menangkap para pelakunya. GMKN mendesak pemerintah, presiden, DPR segera membahas, membentuk dan mengesahkan UU migas baru sesuai konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara.(Raja Eben L)
Editor: Willy Haryono
Selasa, 16 Juli 2013
Boediono di Antara Mega dan SBY
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 Republik IndSoekarnoputri, istri Taufiq Kiemas, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, bersama pesawat yang membawa peti jenazah suaminya. Taufiq meninggal dunia setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, Sabtu (8/6/2013) malam. Di bandara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan para pejabat serta politisi telah menunggu kedatangan jenazah.
Megawati, yang tampak mengenakan baju hitam dan berkerudung putih, masih terlihat sesekali menyeka air matanya. Ia bersama rombongan keluarga langsung menuju Skuadron 17 Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jenazah Taufiq akan disemayamkan dan dishalatkan oleh para pelayat yang hadir.
Mega pun menempati tempat duduk yang telah disediakan. SBY sempat menyalami Megawati, diikuti Boediono. Namun, keduanya tak duduk berdampingan. Boediono duduk di antara Megawati dan Presiden SBY. Tak ada perbincangan antara Mega dan SBY. Namun, Mega sempat berbincang dengan Boediono.
Rencananya, Presiden SBY akan memimpin prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hubungan kedua pemimpin ini memang berlangsung dingin dalam sepuluh tahun terakhir. Taufiq, dalam beberapa kesempatan juga menggelar acara di MPR yang mempertemukan keduanya. Namun, tak terlihat hubungan yang cair antara Mega dan SBY.
Taufiq wafat, Sabtu (8/6/2013) malam, di Singapura, karena penyakit komplikasi yang selama ini dideritanya. Ia menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura sejak Senin (3/6/2013).
Taufiq menjalani perawatan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/6/2013).
Ia meninggal dunia pada usia ke-70 tahun. Taufiq meninggalkan seorang istri Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri dan tiga anak yakni Mohammad Rizki Pratama, Mohamad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.
Megawati, yang tampak mengenakan baju hitam dan berkerudung putih, masih terlihat sesekali menyeka air matanya. Ia bersama rombongan keluarga langsung menuju Skuadron 17 Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jenazah Taufiq akan disemayamkan dan dishalatkan oleh para pelayat yang hadir.
Mega pun menempati tempat duduk yang telah disediakan. SBY sempat menyalami Megawati, diikuti Boediono. Namun, keduanya tak duduk berdampingan. Boediono duduk di antara Megawati dan Presiden SBY. Tak ada perbincangan antara Mega dan SBY. Namun, Mega sempat berbincang dengan Boediono.
Rencananya, Presiden SBY akan memimpin prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hubungan kedua pemimpin ini memang berlangsung dingin dalam sepuluh tahun terakhir. Taufiq, dalam beberapa kesempatan juga menggelar acara di MPR yang mempertemukan keduanya. Namun, tak terlihat hubungan yang cair antara Mega dan SBY.
Taufiq wafat, Sabtu (8/6/2013) malam, di Singapura, karena penyakit komplikasi yang selama ini dideritanya. Ia menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura sejak Senin (3/6/2013).
Taufiq menjalani perawatan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/6/2013).
Ia meninggal dunia pada usia ke-70 tahun. Taufiq meninggalkan seorang istri Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri dan tiga anak yakni Mohammad Rizki Pratama, Mohamad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.
Rabu, 20 Maret 2013
Sabtu, 02 Februari 2013
Negera Merdeka
Putra Gobah: Negera Merdeka: Pekikan tangis sedu sedan menyeruak telinga . Hati tergetar menyaksikan layar kaca . Gubuk mereka digusur tangan berkuasa . Tiada punya ...
Langganan:
Postingan (Atom)