Aroma Perpecahan Merebak di Elite Partai Nasdem

Wijaya Kusnaryanto, Berita99  

14 November 2012 jam 02:55

Pendiri Partai Nasional Demokrat Surya Paloh 

  JAKARTA - Aroma perpecahan merebak dari elite Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait penyerahan mandat ketua umum. Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq bereaksi keras atas pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Kemasyaratan Nasional Demokrat Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto.

"Tedjo itu orang baru di partai. Dia tidak tahu apa-apa tentang partai ini. Tapi di politik itu biasa, banyak orang tidak tahu tapi pura-pura tahu semua. Ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu," tegas Rofiq di Jakarta Selasa malam, (13/11).

Sebelumnya Laksamana Tedjo, yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini mengungkapkan agenda mandat pengurus DPP Partai Nasdem akan diserahkan kepada Surya Paloh karena tugas yang diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Patrice Rio Capella dan Rofiq untuk membentuk partai sudah selesai.

"Sebagai penegasan saja, tidak ada kontrak politik atau mandat apapun terkait dengan pembentukan partai ini. Pak Surya hanya merestui dibentuknya partai ini," tegas Rofiq.

"Terlalu kecil buat Pak Surya kalau dikaitkan dengan wacana ini. Sebagai penegasan saja, partai ini telah menjadi milik publik. Maka publik juga akan melakukan kontrol terhadap partai ini. Maka kalau ada apa-apa, ya kembali ke AD/ART," tandas Rofiq.

BP Migas Bubar, Pemerintah Harus Segera Buat Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menyatakan setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut Budiman, pembubaran tugas dan wewenang BP Migas ini merupakan langkah yang tepat karena selama ini BP Migas dinilai tidak memperlihatkan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas dalam negeri.

"Secara otomatis, putusan MK tersebut membubarkan tugas dan wewenang BP Migas. Ini merupakan langkah yang tepat bila melihat keberadaan BP Migas selama ini tidak memperlihatkan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.com via BlackBerry Messenger, Rabu (14/11/2012).

Budiman mengungkapkan, hampir seluruh kontrak blok produksi diberikan kepada perusahaan minyak dan gas asing, seperti blok Mahakam pada waktu lalu. Hal ini juga akan terjadi pada kontrak migas yang masih berjalan atau yang akan berakhir serta juga yang terkait dengan negosiasi kontrak yang sedang berlangsung di BP Migas. Dengan demikian, kepastian hukum oleh pemerintah dibutuhkan saat ini.

Menurutnya, dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah harus tegas menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan energi bangsa dengan cara tidak perlu mempertahankan lagi kontrak-kontrak pertambangan migas yang akan berakhir dan menegosiasikan kembali kontrak yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut MK, pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi menilai, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah, dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas, bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Karena itu, Budiman menyatakan, pemerintah harus segera membuat aturan hukum untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai kewenangan unit minyak dan gas agar tidak ada kegaduhan di dalam pengelolaan minyak dan gas yang saat ini sedang berjalan.

Ini blok migas yang disarankan tidak perlu diperpanjang kontrak.
-    Blok Siak (operator PT Chevron Pasific Indonesia, CPI) habis kontrak 2013.
-    Gebang (Pertamina-Costa) habis kontrak pada 2015.
-    Blok Mahakam (Total), ONWJ (PHE), Attaka (Inpex), dan Lematang (Medco) habis kontrak pada 2017.
-    Tuban (Pertamina-Petrochina), Ogan Komering (Pertamina-Talisman), North Sumatra Offshore B (Exxon Mobil), Southeast Sumatra(CNOOC), Tengah (Total), NSO Extention (ExxonMobil), Sanga-Sanga (Vico Indonesia), dan West Pasir dan Attaka (CPI), habis kontrak pada 2018.
-    Bula (Kalrez Petrolum), Seram Non Bula (Citic), Pendopo dan Raja (Pertamina-Golden Spike), dan Jambi Merang (JOB Pertamina-Hess) habis kontrak pada 2019.
-    South Jambi B (ConocoPhilips), Malacca Strait (Kondur Petroleum), Brantas (Lapindo), Salawati (Pertamina-Petrochina), Kepala Burung Blok A (Petrochina), Sengkang (Energy Equity), dan Makassar Strait Offshore Area A (Chevron Indonesia Company) habis kontrak pada 2020.
-    Blok Rokan (CPI), Bentu Sengat (Kalila), Muriah (Petronas), dan Selat Panjang (Petroselat) pada 2021.

Belum Tentu Surya Paloh Jadi Calon Presiden dari Partai Nasdem

Minggu, 11 November 2012 , 10:04:00 WIB

Laporan: Zulhidayat Siregar

SURYA PALOH/IST

RMOL. Rencana mau mengambil alih kepemimpinan Partai Nasdem, bukan berarti Surya Paloh ngebet mau maju dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Soal siapa yang akan diusung sebagai capres dari partai yang mengusung tema perubahan itu, Surya Paloh berpikir negarawan.
Demikian disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online kemarin.
"Pak Surya Paloh orangnya fair. Siapa pun tokoh di Partai Nasdem yang elektabilitasnya paling tinggi, dialah yang akan maju. Bukan berarti harus beliau. Beliau juga berpikir bukan harus beliau. Pimpinan partai bukan berarti harus jadi capres. Beliau orangnya negarawan," jelasnya.
Hal itu dikatakannya mengingat, saat ini banyak tokoh di partai tersebut. Selain Surya Paloh, juga ada Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga bos MNC Hary Tanoe dan dua tokoh yang baru bergabung, Rachmawati Soekarnoputri dan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto.
"Tapi kalau beliau (Surya Paloh) paling tinggi (elektabilitasnya), mau nggak mau beliau yang akan maju. Jadi kita fair. Beliau orangnya berpikir negarawanlah bukan politisi. Kita di Indonesia ini kan inflasi politisi, tapi minus negarawan," sambung Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini.
Tapi, Partai Nasdem baru akan mengajukan capres apabila pada pemilihan legislatif masuk dalam dua besar.
"Pandangan Partai Nasdem, kita akan memberikan calon presiden, apabila dalam pemilihan legislatif nanti, kita masuk 3 besar. Kalau masuk nomor 3, kita masih berpikir antara mengajukan calon atau tidak. Tetapi kalau dapat nomor 1 atau 2, kita wajib mengajukan calon. Makanya, kita menunggu sampai pemilu legislatif," tandas mantan KSAL ini. [zul]

Nama-nama Besar Siap Pimpin Partai Nasdem

Sabtu, 10 November 2012 | 23:32

Ilustrasi bendera NasDem (sumber: Antara)

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya pada Januari 2013 mulai mengemuka.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana melaksanakan konvensi nasional guna membentuk kepengurusan baru, pasca selesainya urusan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suasana partai itu pun kian dinamis dengan beredarnya sejumlah nama baru yang disebut bakal memimpin Nasdem.

Konvensi dipilih karena dianggap sebagai cara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional di partai itu. Menurut salah satu sumber yang menolak disebut namanya di internal Nasdem itu, suasana di partai itu mulai dinamis. Semua meyakini bahwa di dalam konvensi akan digodok sosok yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem.

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya digelar pada Januari 2013 mulai mengemuka.

"Diprediksi akan ada persaingan ketat perebutan pimpinan tertinggi di Partai Nasdem. Ini akan memanas," kata sang narasumber, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurut sumber tersebut, sejauh ini ada beberapa nama yang akan digulirkan sebagai calon Ketua Umum (Ketum). Salah satu calon terkuat adalah Surya Paloh, yang tak lain adalah pendiri Nasdem.

Sementara, dari kabar yang didapat, struktur kepemimpinan di daerah, serta posisi Sekjen dan Wasekjen, juga akan dibongkar dengan memunculkan muka-muka baru. Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, yang tercatat baru bergabung di Partai Nasdem. Kemungkinan dia diarahkan untuk menjadi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Rachmawati berpolitik di Partai Pelopor.

Selanjutnya, beredar pula nama Victor Laiskodat yang dulunya adalah kader Golkar, yang disiapkan sebagai Wasekjen. Untuk kursi Sekjen, sang narasumber menyebutkan sejumlah nama akan digaungkan, antara lain yakni Siswono Yudhohusodo, Tedjo Edhy Purdijatno, Ferry Mursidan Baldan, serta Soleh Sholahuddin.

Siswono saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Tedjo Edhy Purdijatno mantan KSAL yang kini Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Ferry Mursyidan mantan kader Golkar yang kini di kepengurusan Partai Nasdem. Sedangkan Soleh Sholahuddin adalah mantan Menteri Pertanian dan akademisi dari Lampung.

Lebih jauh, disebutkan pula bahwa proses konvensi akan semakin menghangat, karena keterlibatan sejumlah nama besar di jagat politik nasional. Mereka antara lain adalah mantan Cagub DKI Jakarta Hendardji Supanji, Hamdan Zoelva Lindan, serta Lalu Sudarmaji.

Tedjo Edy Purdijatno pernah tercatat pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh, memang akan mengambil alih kepemimpinan puncak Partai Nasdem. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal kebenaran kabar yang beredar tersebut.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah