Kendaraan Politik Bagi Rakyat

Oleh Anwari WMK

Tatkala hendak memperebutkan kursi kekuasaan, mendadak sontak para aktor politik berbicara tentang rakyat. Mereka beradu akting di ruang publik dengan mengusung citra diri sebagai pejuang sejati mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan itu, rakyat lalu dijunjung setinggi langit. Personalitas seorang politikus tiba-tiba diwarnai aura kepedulian tanpa batas dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat. Tetapi jelas, semuanya hanyalah aksi di atas panggung. Semuanya hanyalah lipstik dan polesan. Tak lebih dan tak kurang.

Apa yang bisa kita catat selama ini ialah timbulnya paradoks dalam perpolitikan nasional. Pada satu sisi, politik merupakan panggilan kebangsaan, dan karena itu tak pernah bergeser menjadi profesi. Dengan terjun ke dunia politik, seseorang sesungguhnya berada dalam satu titik kesadaran untuk menghibahkan diri sepenuhnya memenuhi panggilan kebangsaan. Maka, para politikus adalah pejuang yang mengusung misi besar memajukan dan memakmurkan bangsa. Tapi pada lain sisi, politik di Indonesia menjadi ladang berburu pekerjaan. Tata kelola politik dilumuri pamrih materi. Tak mengherankan pada akhirnya, politikus di negeri ini menjadi monster pemburu rente yang korup. Dengan sendirinya, politikus di Indonesia merupakan figur yang antoganistik.

Pemimpin Partai

Hingga perpolitikan nasional menerobos masuk ke dalam kurun waktu pasca-Orde Baru, sandiwara pembelaan terhadap rakyat tampak menonjol pada saat Pemilu Legislatif maupun tatkala berlangsung Pemilu Presiden. Politikus yang ambisius duduk di parlemen atau yang begitu obsesif meraih jabatan presiden, menebar janji untuk sepenuhnya membahagiakan rakyat. Kampanye Pemilu lantas menjadi sebuah siklus yang riuh redah oleh corong penyebaran janji. Sebagai imbalannya, sang politikus meminta dukungan suara dari rakyat, melalui pencontrengan di bilik-bilik suara.

Kini, sebuah cerita baru bergulir. Sandiwara pembelaan terhadap rakyat pun mewarnai perebutan kursi ketua umum sebuah partai politik. Contohnya, perebutan jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam Musyawarah Nasional ke-8 di Pekanbaru, Riau (5-8 Oktober 2009), empat orang politikus tampil sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi. Mereka sama-sama berbicara tentang rakyat serta melontarkan resep politik bagaimana menyekahterakan rakyat. Begitu artikulatifnya pembicaraan tentang rakyat dalam Munas ke-8 itu, tak berlebihan jika dikatakan inilah sensasi baru dalam jagat perpolitikan nasional.

Memang, Munas atau Muktamar partai-partai selain Golkar telah pula membicarakan nasib rakyat. Tetapi, hanya dalam Munas ke-8 Golkar pembicaraan tentang rakyat membahana dari kandidat ketua umum. Derajat pembicaraan tentang rakyat dalam konteks Munas ke-8 Partai Golkar sama artikulatifnya dengan pembicaraan tentang rakyat selama masa kampanye Pemilu. Padahal, para kandidat Ketua Umum Partai Golkar itu tak sedang berhadapan dengan rakyat secara vis-à-vis—seperti pada musim Pemilu.

Rakyat dalam Perspektif

Hanya saja, pembicaraan tentang rakyat dalam konteks ini berada dalam perspektif yang sumir. Pembacaan secara saksama terhadap konstatasi yang dilontarkan empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar secara keseluruhan justru tanpa kejelasan esoterisme. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “rakyat” dalam berondongan kata-kata empat kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tak lebih hanyalah retorika. Kata “rakyat” dalam pelataran ini masih terpaku pada pengertian yang dangkal. Tak ada kedalaman konsepsi yang mendasari segenap pembicaraan tentang rakyat.

Dalam Kompas edisi 5 Oktober 2009, Yuddy Chrisnandi berbicara tentang rakyat sehubungan dengan penurunan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009. Nomenklatur “rakyat” terpatri ke dalam narasi kalimat Yuddy seperti ini: ”Suara Partai Golkar turun disebabkan faktor kepemimpinan yang tidak solid dan merakyat, mengabaikan kekuatan lain, serta merasa puas pada capaian sebelumnya. Pemimpin seharusnya mampu menggerakkan seluruh jajaran turun ke bawah serta menjaga persatuan sehingga terbangun soliditas. Pemilu lalu semua berjalan sendiri. Reposisi politik Partai Golkar juga tidak jelas, partai pemerintah atau oposisi yang senantiasa mendukung cita-cita rakyat. Kader yang membela rakyat malah diperingatkan. Akibatnya, Golkar dilupakan rakyat.”

Dalam konteks ideologi, Yuddy juga berbicara tentang rakyat dengan narasi kalimat seperti ini: Golkar itu nasionalis religius kerakyatan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengukuhkan sebagai partai religius. Komitmen Golkar melindungi NKRI dari pertentangan ideologi, separatisme, atau SARA dengan membingkai kebhinnekaan. Pembangunan nasional harus ditujukan untuk rakyat. Tujuan ini mulai melemah. Golkar juga bukan partai agama yang berpihak hanya pada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau satu golongan. Karena itu, harus berjuang semaksimal mungkin agar semua peraturan diterima secara adil oleh seluruh rakyat.”

Hutomo Mandala Putra juga menggunakan nomenklatur “rakyat” demi mengklarifikasi mengapa akhirnya ia maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Kata Hutomo Mandala Putra, ”Saya membawa visi-misi lebih jelas tentang karya-kekaryaan dan ekonomi rakyat. Golkar selama ini hanya dimanfaatkan elite politiknya. Ke depan, Golkar harus lebih membantu rakyat mewujudkan cita-citanya. Golkar juga harus lebih tegas menjaga kedaulatan bangsa. Saat Orde Lama, kita bertambah Papua. Orde Baru, bertambah Timtim. Tapi, saat Reformasi kehilangan Timtim, Sipadan, Ligitan.”

Saat menyinggung kemestian-kemestian baru yang niscaya dilakukan Golkar, Hutomo Mandala Putra berbicara tentang rakyat dengan konstruk kalimat seperti ini: “Golkar harus mewujudkan cita-cita rakyat secepatnya, tidak perlu menunggu Pemilu. Sudah saatnya kita berkarya sekarang ini. Karena itu, sejak awal saya tidak ingin terlibat praktik ”dagang sapi” atau pragmatisme. Saya harus mengedepankan program-program yang harus dilaksanakan Golkar di daerah-daerah jika ingin menang di 2014.”

Dalam wawancara dengan harian Seputar Indonesia (6 Oktober 2009), Hutomo Mandala Putra berbicara tentang konsep Trikarya untuk keperluan membesarkan Golkar. Salah satu poin dalam konsep Trikarya itu berbunyi: “Partai Golkar harus dijadikan kendaraan politik rakyat untuk mewujudkan harapannya”. Dua poin yang lain adalah: (1) Keharusan bagi Golkar menjadi partai independen, mandiri dan dinamis, serta (2) Partai Golkar mewujudkan wajib belajar 12 tahun secara gratis untuk sekolah negeri dan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.

Sungguh pun demikian, pembicaraan tentang rakyat tak menukik pada kedalaman filosofi. Di sini, pembicaraan tentang rakyat bernuansa banalitas. Itu karena, masih bertahan relasi subyek-obyek di dunia politik. Para aktor politik tak habis-habisnya memosisikan diri sebagai subyek. Sementara rakyat, disudutkan sebagai obyek. Itulah mengapa, pembicaraaan tentang rakyat terjebak ke dalam logika formal, bukan resultante dari dialektika lahir batin bersama rakyat itu sendiri. Maka, pembicaraan tentang fungsi partai politik sebagai kendaraan politik bagi rakyat jelas masih sebatas utopia. “Kendaraan politik bagi rakyat” hanyalah isu temporer menghadapi Munas. Maka, dengan cepat isu ini bakal berlalu bersama angin.

Jakarta, 7 Oktober 2009

Jokowi Menjawab @ Indonesian Lawyers Club [TvOne]

Golkar Terancam Eksodus Kader

JAKARTA– Partai Golkar perlu segera melakukan konsolidasi secara intensif dan memunculkan beberapa tokoh pengganti figur-figur kuat yang telah hengkang. Hal ini penting untuk membendung potensi eksodus kader ke partai lain.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, saat ini Golkar sedang mengalami ketimpangan dari basis dukungan. Menurut dia, tak bisa dimungkiri, sejumlah tokoh politikus senior yang telah hengkang dari Golkar seperti Surya Paloh, Wiranto, dan Prabowo Subianto pernah memiliki basis dukungan tersendiri di partai berlambang beringin tersebut.

Terlebih, mereka membentuk partai sendiri, yaitu Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). ”Kalau persoalannya sudah basis dukungan, ini memang ancaman bagi Golkar. Suatu saat akan ada momentumnya meski sekarang seolah tenangtenang saja.Apalagi tiap tokoh sudah menjadi figur sentral di parpol lain,” ujar Asep kepada SINDOkemarin.

Operasi Senyap Bailout Century

KPK tidak mempunyai niat memperlama kasus Century. Namun, KPK berharap kasus Century tidak dijadikan barometer keberhasilan KPK. Saya heran, kenapa saya yang saat itu penjabat presiden saja tidak tahu, GIMANA DENGAN YANG LAIN? KASUS pemberian dana talangan ke Bank Century sebe sar Rp6,7 triliun pada 2009 masih bergulir. Tim Pengawas (Timwas) Century DPR kemarin mendengarkan penjelasan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rapat dengan timwas yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP), Kalla menyebut pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu melalui sebuah operasi senyap. Kalla membeberkan sejumlah kejanggalan di balik bailout itu. “Saya heran, kenapa saya yang saat itu penjabat presiden saja tidak tahu, gimana dengan yang lain?“ ujar Kalla yang akrab disapa JK itu. Menurut JK, saat itu dia bertanggung jawab atas pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar ne geri pada 13­25 Oktober 2008. Pada 20 Oktober, digelar rapat di Kantor Wapres. Gubernur Bank Indonesia (saat itu) Boediono melaporkan bahwa kondisi ekonomi aman terkendali. Namun, sekitar 2 jam kemudian, Boediono melaporkan ada krisis besar di negeri ini. “Gila ini. Saya marah besar sama mereka.“ Pada 25 Oktober, kata JK, dia menerima laporan mengenai pengucuran dana Rp2,5 triliun ke Century. Padahal, dana sudah diberikan 23 Oktober. JK pun bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapa dana talangan itu dicairkan. Namun, Sri Mulyani mengaku ditipu oleh BI. “Bayangkan Sri Mulyani bisa ditipu BI. Jadi di BI ini semua letaknya. Kenapa BI melakukan blanket guarantee tanpa dasar hukum.“ Masih menurut JK, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tidak sesuai diterapkan ke Bank Century sebagai pijakan bailout. Alasannya, perppu itu dibuat untuk mencegah krisis ekonomi ba gi bank yang berdampak sistemis, sedangkan Century adalah bank kecil, tidak berdampak sistemis. Dalam rapat itu, anggota Timwas Century DPR Achsanul Qosasi (Demokrat) menanyakan alasan ketidakhadiran JK dalam rapat di Istana Negara pada 9 Oktober 2008 yang dipimpin Presiden. Menurut JK, dia tidak menghadiri rapat dengan Presiden dan penegak hukum yang juga di ikuti Ketua KPK Antasari Azhar itu karena tidak diundang. Khawatir Saat menanggapi penjelasan Kalla, Wapres Boediono melalui Juru Bicara Yopie Hi dayat mengatakan keputusan bailout Century karena ada kekhawatiran terjadi krisis secara sistemis. “Tidak ada yang baru. Semuanya sudah dijelaskan langsung oleh Pak Boed di DPR (Pansus Century DPR). BI dan juga KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menyimpulkan bahwa jika Bank Century ditutup waktu itu, ada risiko sistemis yang membahayakan ekonomi Indonesia,“ kata Yopie. Yopie menegaskan bahwa perekonomian Indonesia yang kuat akhir-akhir ini merupakan dampak dari kebijakan itu. Timwas kemarin juga menggelar rapat dengan Ketua KPK Abraham Samad. “Kami (KPK) tidak punya niat memperlama kasus ini,“ kata Abraham. KPK masih menunggu penda pat tertulis dari BPK dan pernyataan empat pakar yang akan diperiksa terkait dengan kasus Century. Abraham berharap kasus Century tidak dijadikan barometer keberhasilan KPK. (*/Fid/X-4) hafizd @mediaindonesia.com EMAIL hafizd @mediaindonesia.com

Mengelola Organisasi Politik

Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi (edisi revi
Oleh : Firmanzah, Ph.D

Buku ini memberikan pemahaman tentang bagaimana partai politik dan politisi membangun pondasi dan dasar berpolitik dalam kerangka persaingan politik di era demokrasi. Perubahan signifikan persaingan politik telah terjadi sejak era reformasi dan menyaratkan peran dan kontribusi riil partai politik sebagai elemen penting dalam berdemokrasi. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana partai politik seharusnya dikelola dan diatur.

Partai politik adalah sebuah organisasi sosial-politik yang perlu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan partai politik secara modern, transparan, profesional, dan tersistem akan menentukan keberlangsungan serta efektifitas penyerapan aspirasi dan perjuangan ideologis dalam program-program kerja yang terukur. Sejauh mana organisasi partai politik mampu mengorganisasi setiap unit dan sumberdaya politik akan sangat menentukan sukses tidaknya aspirasi dan perjuangan politik.

Dari semua hal yang terkait dengan politik, dalam buku ini penulis lebih menekankan aspek organisasi politik atau partai politik sebagai entitas yang penting dalam berpolitik. Selama ini partai politik cenderung 'hanya' diposisikan sebagai kendaraan politik para politisi. Sementara peran dan fungsi organisasi partai politik justru dituntut mampu memfasilitasi kader-kader terbaik untuk bisa menjadi pemimpin di masa mendatang.

Sukses tidaknya perjuangan politik suatu partai akan sangat ditentukan oleh dukungan semua politisi dan sistem internal organisasi partai. Selain itu, partai politik perlu membangun basis ideologi politik yang kuat sekaligus tidak menciptakan semangat fanatisme berlebihan para politisinya. Berpolitik tanpa memiliki ideologi dikhawatirkan akan membuat dunia politik teralienasi dari dirinya sendiri. Dan dikhawatirkan dunia politik hanya akan terjebak pada masalah-masalah teknis dan operasional, serta kurang sekali melahirkan ide dan gagasan besar tentang masa depan berbangsa dan bernegara.

Surya Paloh Beli Perusahaan Tambang Australia yang Sedang Bermasalah

Helena Tan

Surya Paloh

Intrepid Mines Limited mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh.
BRISBANE, Jaringnews.com - Hanya sepekan setelah mempertimbangkan mengajukan tuntutan hukum kepada mitra bisnis lokalnya di Indonesia, sebuah kejutan lain menyusul dari Intrepid Mines Limited, sebuah perusahaan pertambangan berkantor pusat di Brisbane, Australia. Perusahaan itu mengumumkan telah menjual 5 persen sahamnya kepada Surya Paloh, taipan media terkemuka di Indonesia dan tokoh pendiri ormas Nasdem.

Dalam siaran pers yang dilansir kemarin, Intrepid mengatakan telah menyepakati penjualan sebesar 27.68 juta lembar saham biasa atau sekitar lima persen dari total saham perusahaan itu kepada Surya Paloh.

“Bapak Paloh dan koleganya akan bekerja sama dengan Perusahaan dalam membantu berurusan dengan pemangku kepentingan kunci di Indonesia, baik di tingkat pusat mau pun daerah. Sebagai pemegang saham yang substantif di Intrepid, dimana kepentingannya kini selaras dengan kepentingan pemegang saham yang ada, Bapak Paloh adalah orang yang tepat dalam mempromosikan profil dan kepentingan bisnis Perusahaan di Indonesia,” demikian siaran pers perusahaan itu.

CEO Intrepid, Brad Gordon, menambahkan, “Kami senang bekerjasama dengan Bapak Paloh, orang yang mempunyai jejaring yang luas dan sangat berpengalaman mengarungi lautan bisnis di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi Perusahaan dalam memelihara keberadaannya di Indonesia."

Masuknya Surya Paloh ke Intrepid telah didahului oleh ditempatkannya Adrianto Machribie dalam dewan direksi Intrepid pada November 2011. Machribie sebelumnya pernah menjadi salah seorang eksekutif di Grup Media Indonesia.

Langkah Surya Paloh ke Intrepid semakin menarik karena sebelumnya perusahaan ini telah menyiapkan langkah hukum melawan mitra lokalnya di Indonesia. Mitra lokal itu telah ‘menendang’ Intrepid dari proyek pertambangan senilai US$5 miliar di Jawa.  Proyek Tujuh Bukit yang terlatak 200 kilometer di Selatan Surabaya itu, merupakan proyek pertambangan emas, perak dan tembaga milik Intrepid Mines bersama mitra lokalnya Indo Multi Niaga.

Dua pekan lalu mitra lokalnya itu menguasai dan menyita proyek pertambangan itu tanpa pejelasan. Sebagaimana dilaporkan Radio Australia, pekan lalu, penyitaan ini  terjadi menyusul adanya perubahan kepemilikan perusahaan lokal itu secara misterius.

Sejak 2007, Intrepid Mines telah menanam modal hampir US$100 juta untuk pengembangan proyek Tujuh Bukit. Intrepid Mines adalah penyedia dana tunggal  proyek tersebut berdasarkan pengaturan yang memberinya keuntungan 80 persen dalam operasi itu. Ada pun mitanya, PT Indo Multi Niaga atau IMN memegang lisensi eksplorasi.

Menurut Radio Australia, beberapa minggu lalu sejumlah pemilik saham baru mengambil-alih mayoritas saham IMN dan tiba-tiba datang ke Tujuh Bukit dengan helikopter. Brad Gordon, CEO Intrepid Mines, menjelaskan, para pemegang sahama baru mitra lokal itu  datang ke lokasi dan menutup operasi, memulangkan 660 orang. Harga saham Intrepid yang terdaftar di bursa saham Australia dan Kanada pun sempat jatuh oleh insiden tersebut. Tahun lalu harga sahamnya sempat mencapai US$2, tetapi sekarang hanya sekitar 25 sen.

Dengan potensi produksi jutaan ons emas dan perak begitu dikembangkan, Tujuh Bukit sangat menarik bagi investor. Tapi mungkin masih dibutuhkan milyaran dolar untuk mencapai produksi sebesar itu. Intrepid sedang melakukan negosiasi dengan IMN mengenai pembagian saham di masa depan tapi macet beberapa bulan lalu.

Kabar tentang masuknya Surya Paloh telah mendorong harga saham perusahaan ini di bursa Australia  melonjak sebesar 30 persen. Namun, yang diharapkan oleh Intrepid dari Surya Paloh diperkirakan lebih dari itu.

Menurut Peter Gray, analis pada Hartley’s Ltd yang berbasis di Perth, usaha Intrepid membawa Surya Paloh masuk ke dalam jajaran pemegang saham tidak lepas dari memanfaatkan pengaruh mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu terutama untuk menyelesaikan masalah yang kini mereka hadapi.
(Hal / Deb)