Sabtu, 24 Mei 2014
"GAWAT UDAR SEBUT JOKOWI TERIMA KOMISI"
twitter @MATANEWS
Terlepas kuasa hukum Joko Widodo membantah keterlibatan korupsi kliennya dalam pengadaan bus TransJakarta senilai Rp 1,2
triliun, namun perlu diingatkan segenap pihak agar melihat persoalan secara objektif.
Menurut pengamat politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin, kasus TransJakarta tidak dapat ditimpakan kepada mantan
Kepada Kadishub DKI Udar Pristono semata. Sebab, Jokowi sebagai Gubernur DKI adalah atasan langsung Udar, Jokowi selain
mempunyai kewenangan menyetujui kebijakan atas proyek, juga mempunyai tanggung tawab penuh dalam melakukan pengawasan
melekat terhadap bawahannya yang menjalankan pelaksanaan proyek.
Jika ada pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian kriteria dan kejanggalan, maka Jokowi sebagai atasan tidak dapat
mendiamkan. Ia harus menegur, meminta klarifikasi, mengevaluasi dan pertanggungjawab bawahannya," kata Martimus Amin dalam keterangannya, Jumat (23/5).
Selain mendiamkan bus-bus karatan yang diimport dari negara China yang tidak memenuhi standar kelayakan, ternyata
berdasarkan pengakuan bawahannya Udar, secara terang-terangan menyebut keterlibatan Jokowi. Udar juga menegaskan Jokowi yang
memperkenalkan dirinya dengan Michael Bimo Putranto selaku makelar pembelian bus TransJakarta dan mantan timsesnya
sewaktu pilgub. Jokowi juga meminta Bimo diamankan sebagai pemenang tender, menyepakati komisi termasuk untuk dibagikan kepada Jokowi.
Berapa waktu lalu bahkan santer diberitakan bahwa bukti-bukti transfer kepada pihak-pihak yang menerima uang haram sudah
dipegang kejaksaan. Sehingga pembohongan publik jika tanggungjawab hukum atas dugaan kasus korupsi ini hanya disorot
dan dilimpakan kepada Udar Pristono. Jokowi adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Kejaksaan harus segera memanggil dan memeriksa Jokowi atas keterlibatan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis Rp 1,2 triliun ini," tandas Martimus Amin
Kamis, 22 Mei 2014
Anak Jokowi Heran Ayahnya Diserang Isu SARA
Kamis, 22 Mei 2014 15:33 WIB | Jafar Sodiq Assegaf/JIBI/Solopos |
Solopos.com, SOLO – Anak capres Jokowi, Kaesang Pengarep W. Sepertinya juga gerah dengan banyaknya rumor miring yang ditujukan kepada ayahnya. Anak bungsu Jokowi ini dalam akun facebooknya menulis curahan hati (curhat), mulai dari susahnya jadi anak capres hingga menyebut para pembuat gosip tak kreatif.
Baru-baru ini Kaesang menulis status facebook yang cukup menggelitik. Menanggapi isu SARA yang mendera bapaknya, Kaesang mengaku heran.
“Keturunan Cina??? Kalo keturunan cina knapa gw item?? #kreatifDikitygBikinGosip,” tulis Kaesang 20 April 2014 silam.
Kaesang memang jarang terlihat mengkampanyekan ayahnya. Sekilas Anda tak akan melihat atribut Jokowi di akun facebooknya. Hanya dalam kolom fanpage, dia menyukai dua laman ayahnya. Itu pun tanpa meninggalkan komentar.
Anak Jokowi ini belakangan memang galau soal kampanye hitam bapaknya. Dia merasa dalam posisi yang serba salah.
“Kalo di tanggapi disangkanya gak bisa ngontrol emosi, w diam aj disangka nya gak sayang sama ortu. w no commen di sangkanya gak peduli m bokap. #yg bikin berita gak kreatif bgt toh,” curhatnya.
Kaesang sekarang sedang menempuh studi di Singapura. Hidup jauh dari orang tua, menjadikan media sosial alat yang ampuh mengobati rasa kangennya.
Kaesang belakangan terlihat mengunggah sejumlah status soal orang tuanya. “Ibu, aku kangen” tulisnya. Yang menggelitik adalah statusnya saat curhat soal telepon kepada ayahnya. “Mau menelepon bapak sendiri kayak mau menelepon Obama.”
Kehidupan keluarga Jokowi memang jarang jadi pemberitaan. Jokowi menikah dengan Iriana Rabu 24 Desember 1986. Pasangan yang terpaut umur 2 tahun ini dikaruniai tiga orang anak yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep.
Editor: Jafar Sodiq Assegaf | dalam: Politik |
Rabu, 21 Mei 2014
AS "Sakit Kepala" dengan Munculnya Prabowo dalam Pilpres Indonesia
Rabu, 21 Mei 2014 | 10:24 WIB
WASHINGTON, KOMPAS.COM — Munculnya Prabowo Subianto sebagai salah satu calon dalam pemilu presiden Indonesia tahun ini bakal membuat Amerika Serikat (AS) menghadapi situasi yang canggung karena mungkin harus menyambut satu lagi pemimpin Asia yang sebelumnya ditolak masuk AS karena diduga terlibat pembunuhan massal. Demikian laporan kantor berita Reuters, Rabu (21/5/2014).
Situasi canggung itu telah muncul beberapa hari terakhir saat Washington mendapati bahwa mereka harus mengubah haluan dan menjanjikan visa bagi Perdana Menteri India terpilih, Narendra Modi, setelah kemenangan telak Modi dalam pemilu di India. Permohonan Modi untuk mendapatkan visa AS ditolak pada tahun 2005.
Reuters melaporkan, Washington mungkin akan berubah haluan lagi setelah Partai Golkar, partai pemenang kedua dalam pemilu legislatif, Senin lalu secara tiba-tiba memberikan dukungan kepada Prabowo menjelang pemilu presiden pada 9 Juli mendatang.
Kantor berita itu mengatakan, Prabowo pernah menjadi salah satu orang Indonesia yang paling dicerca, dituduh menculik, melanggar hak asasi manusia, dan mengupayakan kudeta setelah penggulingan mantan ayah mertuanya, mendiang Presiden Soeharto, tahun 1998.
Sebuah laporan harian New York Times pada Maret lalu mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa mantan perwira tinggi itu, yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston. Namun, AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.
Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan.
Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia tahun 1998 karena perannya, saat menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam hilangnya sejumlah aktivis politik.
Adapun penolakan visa untuk Modi dari India pada 2005 berdasarkan ketentuan dalam sebuah undang-undang AS tahun 1998 yang melarang masuk orang asing yang telah melakukan "pelanggaran berat bagi kebebasan beragama." Ia dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas.
Namun, setelah partai Modi meraih kemenangan dalam pemilihan umum pekan lalu, Presiden AS Barack Obama dengan cepat menelepon Modi untuk memberikan ucapan selamat dan mengundang pemimpin baru dari sebuah negara yang Obama nyatakan sebagai mitra strategis penting bagi Gedung Putih itu.
Modi juga membantah telah melakukan kesalahan dan ia tidak pernah dituntut di India.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Modi akan diberikan visa A-1. Visa jenis ini punya kekebalan diplomatik dan dikeluarkan secara otomatis, kecuali ditentang oleh Obama, yang punya kewenangan untuk menolak masuk siapa saja yang telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia, atau yang berusaha atau bersekongkol untuk melakukan hal itu."
Ketika ditanya apakah Prabowo akan diperlakukan sama seperti Modi jika ia memenangkan pemilu di Indonesia, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menanggapi dengan pernyataan serupa, seperti yang disampaikan sebelum ada hasil pemilu India. Ia mengatakan bahwa departemen tersebut tidak akan membahas kasus visa individual.
Pejabat itu menambahkan, Amerika Serikat tetap "berkomitmen untuk menjalin hubungan dekat dengan Indonesia dan berharap hubungan itu akan terus berlanjut."
Namun, sejumlah analis yakin bahwa Prabowo, seperti Modi, akan diberikan visa jika dia menang dalam pemilu.
Ernie Bower, seorang pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies, mengatakan bahwa seperti deklarasi darurat militer minggu ini di Thailand, kasus Prabowo merupakan sebuah "sakit kepala" yang tidak diinginkan saat Washington sedang mencoba untuk menjalin hubungan lebih kuat di Asia Tenggara dalam menghadapi China yang semakin tegas.
"Bagi Amerika Serikat, sangat penting untuk fokus pada amanat rakyat Indonesia. Washington harus merangkul dan bekerja dengan calon mana pun yang terpilih."
Langganan:
Komentar (Atom)