Kamis, 07 November 2013

DR.H Rahmat Shah


Pengusaha,Pemburu dan Petualang Belantara
Pengusaha sukses dan diplomat yang memperoleh gelar Lord of Rudge dari Inggris, ini telah memperoleh sejumlah penghargaan di tingkat nasional maupun internasional dalam berbagai bidang. Pendiri dan pimpinan Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Medan, satu-satunya di Asia untuk pendidikan konservasi, ini seorang pemburu dan petualang yang telah menjelajahi hutan belantara, menyelami sungai dan laut di berbagai belahan dunia. Ia satu-satunya putera Indonesia yang namanya masuk buku Great Hunter dan orang Indonesia pertama memperoleh African Big Five Grand Slam Award.Kita hidup dengan apa yang kita dapat tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Begitu kata pengusaha, anggota MPR-RI dan diplomat, ini mengungkap prinsip hidupnya. Ia seorang putra Indonesia yang telah banyak mengharumkan Indonesia di mancanegara. Sebagai seorang pengusaha sukses ia telah banyak membantu pembangunan sarana olahraga, pendidikan, tempat ibadah, tempat hiburan masyarakat, membangun museum satu-satunya di Asia, dan melakukan kegiatan sosial di mana-mana, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkannya.

Tidaklah heran bila ada yang berkata,” Andai hati semua orang berpunya sepertinya, Alangkah indahnya. Andai semua pengusaha seperti beliau, barangkali tidak ada lagi kesenjangan sosial yang setiap saat bisa memicu kerusuhan. Ah seandainya !” Kalimat di atas merupakan penggalan dari sepotong surat yang dikirim oleh seorang guru SMP di kota Medan ke Harian Waspada dan dimuat di rubrik “Surat Pembaca” 17 Maret 1997. Surat tersebut menggambarkan kekaguman sosok rakyat biasa terhadap Rahmat yang dikenalnya lewat berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Selasa, 29 Oktober 2013

"18 JUTA SUARA SILUMAN di PEMILU 2009"



Twitter @MATANEWS

MENANGIS ANDA MEMBACA INI....!!

1. Tahun 2009 PD dan SBY bisa menang karena banyak faktor. Salah satunya adanya 18 juta suara pemilih palsu alias siluman.

2. 18 juta suara siluman itu masuk ke perhitungan suara melalui pengadaan 18 juta KTP palsu yg kemudian dimasukan nama2nya dalam DPT.

3. 18 juta suara palsu itu didistribusikan secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia. Propinsi padat disisipi 1 juta pemilih palsu.

4. Propinsi padat itu seperti Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan propinsi sedang seperti Sumut, DKI, Yogya, Bali, banten, 750 ribu.

5. Propinsi2 yg penduduknya tdk terlalu padat, disisipi 300-500 ribu suara palsu dari NIK dan indentitas KTP palsu yg dibuat oknum pemerintah.

6. Di DKI contohnya ditemukan 50.000 pemilih palsu hasil sisiran sebuah partai politik yg punya staf ahli IT KPU.

7. Modus pemalsuan KTP yg jadi database pemilih palsu itu adalah dgn mengganti ujung NIK (nomor induk kependudukan) KTP asli.

8. Misalkan NIK : 09.5306.010170.0010 diganti ujungnya menjadi 0011, 0012, dst sampai 0999. Namanya tetap sama.

9. Agar tidak ketahuan, mendagri saat itu Mardiyanto ditugaskan mengamankan dibantu dgn timses khusus dan KPU.

10. Tanpa pengecekan secara silang antar DPT TPS melalui sistem IT, maka kecurangan ini tdk akan diketahui. Karena KTP Palsu tsb tersebar di TPS.

KPK tak becus berantas korupsi, foto Abraham Samad dibakar

Senin, 28 Oktober 2013 


Editor: 
LENSAINDONESIA.COM: Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Makassar menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tikus dan membakar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Germak menuntut Abraham Samad mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di tanah kelahirannya, Makassar.
Dalam aksi itu Germak mengungkap, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditemukan proyek kerja sama PDAM Makassar dengan PT. Traya Tirta yang merugikan negara Rp 38 miliar.
Selain itu, Ketua Germak, RH Adhil Sungkar mengatakan, selama ini kasus korupsi di Makassar terkatung-katung disinyalir karena faktor tebang pilih oleh KPK.
“Ada petinggi PDAM yang adalah kakak dari Abraham Samad. Kita menuntut Ketua KPK untuk memeriksa kakaknya,” ujarnya.
Selain itu, Germak juga meminta KPK mengambil alih kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 151 miliar yang saat ini ditangani kejaksaan.
Germak menilai, kejaksaan hanya fokus pada kerugian negara senilai Rp 8,8 miliar. Mereka meminta KPK memeriksa Andi Muallim sebagai kuasa pengguna anggaran, mantan Kepala Biro Keuangan, Yushar Huduri, dan Kepala Bidang Anggaran Biro Keuangan, Nurlina.@rizky