Marsinggo - Partai NasDem Mulai Diperhitungkan

Selasa, 13 Maret 2012
KEBERADAAN Partai NasDem yang menyodok ke posisi empat besar di bawah Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat membuat partai-partai lain di Senayan mulai memperhitungkan kehadiran partai baru tersebut.

Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai pergerakan cepat Partai NasDem bisa menjadi barometer semua partai yang ada di parlemen. Kehadiran Partai NasDem di posisi itu menunjukkan masyarakat ingin mencari alternatif.

"Ini bisa menjadi introspeksi bagaimana kondisi PKS dan warning bagi semua partai," kata Tifatul yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, kemarin.

Tifatul mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai elektabilitas partai. Hasil survei LSI menunjukkan Partai Golkar menempati urutan teratas dengan 17,7% disusul PDIP (13,6%), Partai Demokrat (13,4%), dan Partai NasDem (5,9%). Enam partai lain yang melorot ialah PPP (5,3%), PKB (5,3%), PKS (4,2%), Gerindra (3,7), PAN (2,7%), dan Hanura (0,9%).

Menurut Tifatul, hasil LSI itu menggambarkan seandainya pemilu dilakukan sekarang. Jadi, masih ada waktu partai memperbaiki diri hingga 2014.

Saat menanggapi hal yang sama, kader Gerindra Martin Hutabarat mengatakan hasil survei LSI menunjukkan kehadiran NasDem yang mengusung ide restorasi dan perubahan mulai masuk ke benak masyarakat. Martin melihat hasil survei LSI itu bisa menjadi introspeksi internal setiap partai.

"Bukan ancaman, tetapi kami siap berkompetisi secara fair. Ide perubahan sangat baik untuk politik," kata Martin.

Baik Partai Hanura, PAN, maupun PPP senada bahwa hasil LSI menjadi bahan introspeksi. Ketua DPP PPP Arwani Tomafi mengaku terkejut dengan hasil LSI itu. "Perlu dicermati tren pergeseran pemilih pemula beralih ke Partai NasDem," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi juga menganggap hasil LSI itu sebagai masukan yang baik bagi internal PAN. Bagi Saleh Husin, Wakil Sekjen Partai Hanura, hasil survei LSI itu akan melecut semangat kerja kader Hanura. (*/X-4)

Marsinggo - Berapa Biaya Produksi Bensin di Indonesia?

Posted on Mei 21, 2008 by A Nizami
Berapa biaya produksi bensin dari memompa dari perut bumi hingga sampai di SPBU/Pom Bensin?

Berikut rincian produksi minyak menjadi bensin dari Statistik Energi Resmi Pemerintah AS

Pada tanggal 12 Mei 2008 biaya Distribusi, Marketing, dan keuntungan US$ 2,52/barrel untuk Branded dan US$ 1,26/barrel untuk NonBranded.
Ada pun Ongkos Pengilangan dan Keuntungan US$ 9,57/barrel untuk Branded dan US$ 10,94/barrel untuk Unbranded. Total biaya pengilangan dan distribusi terendah jadi US$ 10,94/barrel. Ini di AS yang tarif Marketing dan gaji pegawainya puluhan kali lipat dari di Indonesia. Menurut saya di Indonesia harusnya tidak lebih dari US$ 7/barrel.
Untuk Crude oil cost mereka memakai harga NYMEX (Pasar Komoditas New York) saat itu US$ 124,5/barrel

Setelah itu biaya memompa minyak dari dalam bumi menurut BP Migas US$ 1/barrel. Secara kasar jika kita asumsikan biayanya US$ 1-3/barrel maka dengan memakai biaya kilang dan distribusi AS saja biayanya paling mahal US$ 13,4/barrel.

Kwik Kian Gie menghitung biayanya US$ 10/barrel sementara Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy antara US$ 2-12/barrel.

Di AS harga Bensin tanpa pajak per tanggal 12 Mei 2008 Rp 7.960/liter. Ditambah pajak sekitar 16,5% (Rp 1.582/liter) harganya menjadi Rp 9.541/liter.

Dari data lembaga yang sama, pada tahun 2006 konsumsi minyak Indonesia 1,2 juta bph dan produksi 1,1 juta bph. Sehingga sisanya (0,1 juta bph) harus impor. Agar biaya impor lebih murah, akan lebih baik jika Indonesia beli langsung ke negara-negara Timur Tengah ketimbang harus beli dari AS atau Singapura.

Jika ada yang punya link rincian biaya produksi bensin di Indonesia silahkan beri linknya. Kalau bisa situs pemerintah atau media massa yang credible.

Referensi:
http://www.energy.ca.gov/gasoline/margins/index.html
WWW.ENERGY.CA.GOV / GASOLINE / MARGINS

Palantai Balai - Ide Pendidikan Tan Malaka (1922) di Perkebunan Sinembah - Siriah Carano

Palantai Balai - Ide Pendidikan Tan Malaka (1922) di Perkebunan Sinembah - Siriah Carano

Marsinggo - Tolak BBM Naik, Gerindra Galang Kekuatan di DPR

 

 POLITIK - LEGISLATIF

Senin, 05 Maret 2012

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani mengatakan fraksinya sudah beketetapan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menolak kenaikan harga BBM, Fraksi Gerindra juga memutuskan untuk aktif melakukan lobi menolak kenaikan BBM kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR yang tidak tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Gerindra menolak kenaikan harga BBM dan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di luar koalisi agar juga mengambil sikap serupa," kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Muzani, kalau usulan kenaikan harga BBM diloloskan DPR pasti membawa konsekuensi buruk bagi 135 juta warga negara yang hidup dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 486 ribu per orang per bulan.

"Jika BBM bersubsidi dicabut hingga harga eceran premium menjadi Rp 6.000, 135 juta warga negara tersebut di atas akan mengalami inflasi antara 15 sampai 20 persen sebagai konsekuensi dari naiknya biaya transportasi 30 persen dan makanan naik 15 persen. Kondisi ini sangat mencekik kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp486 ribu per orang per bulan," ujarnya.

Ahmad Muzani mengatakan wacana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per KK per bulan selama sembilan kepada 17,5 KK (sekitar 70 juta jiwa) dipastikan tidak akan banyak menolong karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak masuk dalam daftar dengan hidup semakin tercekik.

Ia lantas membandingkan subsidi BBM dengan alokasi belanja birokrasi dalam tujuh tahun terakhir. "Kenaikan belanja birokrasi membengkak 400 persen dari Rp187 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp733 triliun dalam APBN 2012," ujar Muzani.

Padahal, lanjutnya, jumlah birokrasi Indonesia itu hanya sekitar 4,6 juta orang. Artinya setiap aparat birokrasi dapat porsi belanja di APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun.

Sementara subsidi BBM dalam tahun 2005 hingga 2012 hanya naik sekitar 29 persen. "Pada 2005 subsidi BBM di APBN berjumlah Rp95,6 triliun dan menjadi Rp123,6 triliun pada tahun 2012. Ini sebuah fakta yang sangat menyakiti kita semua karena naiknya belanja birokrasi itu hanya akan dinikmati oleh sekitar 4,6 juta birokrat, imbuhnya. (fas/jpnn)

Marsinggo - Negeriku

Kembali Jakarta digoncang bom
JW Marriot restoran dan Ritz Carlton jadi sasaran
Pekikan teriakan jeritan membahana
Semua berlarian menyelamatkan diri dari maut yang mengerikan

Panik takut marah haru tak terkatakan
Percikan darah reruntuhan bangunan serpihan tubuh berserakkan .
Rintihan korban cabikan badan potongan lengan sangat mengerikan
Semua porak peranda bagaikan  kesetanan

Ibu Pertiwi menangis pilu
Suara tersendat dikerongkongan sendu
Pemilu belum selesai berlalu
Adakah misteri dibelakang itu ?

Rakyat harus dikasi tahu
Negeri ini diintai mangsa pemburu
Hutan gunung danau laut mereka perlu
Kini saatnya kau acungkan tinju

Apakah yang lemah harus ditekan ?
Dimanakah kemanusiaan dan keadilan ?
Patutkah hal demikian dilakukan ?
Aku serahkan kepada engkau ya kawan .

Jangan kau ragu dan terbujuk penipu
Negeri ini diperjuangkan untuk anak cucu
Ingat darah dan sumpah para pahlawan pendahulu
Kalau perlu kau mati untuk itu .

                                                              Juli 2009
                                                               by : S.Koto

Liputan VOA : Bom Lagi, Bom Lagi.....Ada Apa Indonesia?

Jum’at pagi 17 Juli 2009 ketika jarum jam menunjukkan pukul 07:47 saat aktifitas pagi mulai ramai untuk yang kedua kalinya bom mengguncang Hotel JW Marriot,  Mega Kuningan Jakarta setelah enam tahun yang lalu, namun kini yang menjadi sasaran bomber adalah Lobby Hotel samping Restoran Plaza Mutiara, dan berselang hanya sepuluh menit saja tepat pada pukul 07:57 Restoran Airlangga Hotel Rizt Carlton yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Hotel JW Marriot turut meledak, menurut Kapolda Metro Jaya Mayjen Polisi Wahyono dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) yang dilakukan, POLDA Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi jenis bomnya, yaitu Black Powder Low Explosif bercampur Gotri, Mur dan bahan lainnya, dua bom di JW Marriot, satu bom di Rizt Carlton, dan dilakukan dengan cara bom bunuh diri, masih menurut Kapolda sejumlah korban hingga saat Konferensi Press berjumlah 61 orang, dengan rincian 8 orang tewas (tujuh korban meninggal di lokasi kejadian, satu orang meninggal di rumah sakit), 53 orang luka dan masih dalam perawatan.

Namun kepastian berapa jumlah korban sebenarnya sumber dari berbagai media berbeda misalnya Tv One  menyebutkan 9 korban meninggal

Namun kepastian berapa jumlah korban sebenarnya sumber dari berbagai media berbeda misalnya Tv One  menyebutkan 9 korban meninggal, sementara SCTV menyebut 14 koban meninggal, Kapolda Metro Jaya menjelaskan dugaan sementara pelaku bom bunuh diri adalah penghuni hotel atau tamu hotel yang menyamar. Dalam tayangan CCTV dan dari kamera blackberry seperti yang tayangkan TV One tampak seseorang yang dicurigai sebagai pelaku membawa tas rangsel di dada dan sambil menarik tas koper sedang lewat dan beberapa detik kemudian terjadilah ledakan dahsyat tersebut.
Mengapa Bom itu terjadi di Jakarta lagi, menurut Ali Mochtar Ngabalin anggota DPR  komisi I (satu) yang menangani masalah intelijen ia menilai pemerintah dalam hal ini intelijen dan aparat keamanan kecolongan dan lemah dalam mengantisipasi kejadian seperti itu sehingga berdampak kurang baik bagi Indonesia di mata luar negeri. Bagaimana mungkin hotel binang lima dengan pengaman tiga lapis bisa kecolongan. Dia juga menyayangkan pernyataan presiden SBY di Istana Negara dalam mensikapi kejadian di JW Marriot dan Rizt Carlton bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan pilpres, pernyataan bahwa ada  pihak-pihak yang tidak menerima hasil pilpres adalah statemen memperkeruh suasana, demikian kata Ali Mochtar Ngabalin,  “ mestinya sudah cukup mewakili pernyataan Menhankam bahwa ada pihak seperti teroris misalnya yang tidak suka melihat Indonesia aman dan damai “ demikian cetusnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti yang saat kejadian ledakan bom sedang  menginap di hotel itu bersama keluarganya,  “ tidak seharus seorang presiden mengeluarkan peryataan seperti itu sebab akan semakin memperkeruh keadaan, dan itu akan tertujuh kepada Prabowo atau Wiranto, padahal SBY hampir dipastikan akan disyahkan dan dilantik sebagai presiden, akan lain persoalannya dan dampaknya jika peryataan itu disampaikan oleh pengamat, seharusnya presiden tidak mengaitkan kasus ini dengan politik ” begitu tambahnya. Di tempat lain Megawati Sukarno Putri yang juga kontestan pilpres  mengatakan jangan mengait-ngaitkankan kasus peledakan tersebut dengan politik  pilpres, dia juga meminta agar pemerintah mengusut secepatnya agar dapat diketahui siapa sebenarnya dalang dan pelaku peledakan. Sementara itu Presiden SBY yang tadinya berencana melihat langsung tempat kejadian ledakan batal hadir dan berganti menjenguk para korban ledakan di Rumah Sakit MMC.
(Heri Jauhari/voa-islam.com)

Marsinggo - Misteri Tudingan Nazar US$5.000 untuk Didi Irawadi

 

Oleh: R Ferdian Andi R

Nasional - Rabu, 29 Februari 2012

INILAH.COM, Jakarta- Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menebar tudingan. Kali ini Didi Irawadi Syamsudin dituding menerima US$5.000. Nazaruddin putar cerita lama?
Bekas kader Partai Demokrat Nazaruddin kembali berulah. Sebelum memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Nazaruddin yang mulanya berbicara soal rencana konfrontasi kesaksian Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang, namun tiba-tiba menyebut nama Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin.
"Dia (Didi Irawadi Syamsudin) bilang tidak pernah korupsi. Tapi pada saat reses, ia pernah terima US$5.000," ujar Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Rabu (29/2/2012). Nazar menyebutkan Didi Irawadi menerima uang US$5.000 pada 2010 saat dirinya masih menjadi anggota Komisi Hukum DPR RI.
Nazar menantang, bila Didi berani membantah informasi yang ia sampaikan maka dirinya akan membongkar aksi Didi. "Didi sebagai koordinator yang membagi-bagikan kepada anggota yang lain. Yang lain juga nanti saya buka," ancam Nazaruddin.
Ketika dikonfirmasi, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan dirinya tidak terlalu serius merespons tudingan Nazaruddin. Dia menganggap, pernyataan Nazaruddin mengulang kekeliruan sebelumnya. "Tuduhan-tuduhan Nazar selama ini banyak juga yang keliru," ujar Didi melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Lebih lanjut Didi menyebutkan jika tuduhan itu benar, tidak mungkin ia selama ini bersikap kritis dalam kasus yang dihadapi Nazaruddin. Menurut dia, jika ia menerima uang dari Nazaruddin, maka ia lebih baik diam cari aman. "Tentu saya tidak mungkin bersikap kritis pada kasus Nazar," kelit putera Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin ini.
Pernyataan Nazaruddin soal pembagian uang sebesar US$5.000 sejatinya bukan cerita baru. Praktik tebar uang ini pernah dilaporkan mantan anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat almarhum Sutjipto. "Pak Sujtipto pernah melaporkan praktik pemberian US$5.000 ke KPK sebagai gratifikasi," ujar sumber yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi Hukum belum lama ini kepada INILAH.COM di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia mengakui, pemberian uang sebesar US$5.000 memang disebar secara merata ke seluruh anggota Komisi Hukum DPR. Pemberian uang tersebut tidak diketahui apa alasan pemberiannya. "Ya dikasih saja, dibagi-bagi waktu menjelang reses. Kita tidak tahu uang apa itu," ujarnya mewanti agar namanya tidak ditulis. [mdr]