Selasa, 29 November 2011
Senin, 28 November 2011
Minggu, 27 November 2011
Marsinggo - Mengapa Freeport Ribut ?
oleh : Anang S.Kusuwardono
Sudah sebulan lebih pemogokan karyawan PT. Freeport Indonesia berlangsung, bahkan sampai terjadi dua korban tewas (di tempat dan di rumah sakit), yang kebetulan masyarakat Papua akibat penembakan, yang masih dalam penyelidikan, saat terjadi aksi protes di Timika yang menuntut pertemuan dengan manajemen PTFI. Kasus pemogokan belum selesai, muncul lagi kasus penembakan di dalam wilayah kontrak karya PTFI yang memakan korban tewas tiga orang karyawan PT. Puri sebagai kontraktor PTFI. Apa yang sebenarnya terjadi dengan PTFI? Dari informasi tidak resmi yang diperoleh, pemogokan kali ini adalah kelanjutan dari pemogokan 9 hari yang terjadi di bulan Juni 2011 karena Ketua SPSI dan beberapa pengurusnya telah dipecat oleh perusahaan saat perundingan Kontrak Kerja Bersama akan dilaksanakan. Pemogokan dihentikan setelah pengurus SPSI kembali bisa bekerja sebagai karyawan PTFI. Pada saat pemogokan, seringkali pihak manajemen mengirimkan email keseluruh karyawannya yang berpesan supaya tidak mengikuti mogok kerja karena pemogokan tidak legal. Interpretasi sepihak tentang 'tidak legal' ini seringkali muncul dalam email ke karyawan ataupun ke media cetak hingga pemogokan kali ini. Intimidasi manajemen terhadap karyawan juga terjadi dengan cara sosialisasi yang berisi pesan untuk tidak menjadi anggota SPSI, bahkan formulir anti SPSIpun diedarkan untuk ditandatangani karyawan. Saat ini sudah puluhan (ratusan?) karyawan dirumahkan sampai waktu yang tidak ditentukan karena dianggap telah melakukan provokasi atau mogok kerja di Tembagapura. Konflik horizontal sangat mungkin terjadi karena karyawan staff punya tambahan kerja baru, melakukan 'sweeping' ke barak-barak karyawan untuk mencari mereka yang tidak bekerja supaya bisa segera dirumahkan. Disaat pemogokan masih berlangsung, penembakan terhadap karyawan terjadi lagi Jumat yang lalu, 14 Oktober 2011, dengan tiga korban tewas dari kontraktor PTFI di lokasi tanggul timur wilayah kontrak karya PTFI. Ini adalah peristiwa penembakan yang kesekian kalinya, yang tidak pernah ditemukan dalangnya oleh aparat keamanan. Apakah kasus ini ada relasinya dengan pemogokan karyawan? Belum ada yang bisa jawab. Laporan Tahunan Freeport McMoran 2010 Dalam kontrak karya PTFI, terdapat cadangan tembaga 27% (33,7 milyar lbs) dan emas 95% (32,7 juta troy oz, 1troy oz= 31.2 gram) dari total cadangan yang dimiliki Freeport McMorran di dunia (Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Indonesia). PTFI menyumbang 34% revenue total Freeport, dengan Net Income total US$ 4,3 milyar (Summary financial Highlight), atau setara dengan Rp. 38,7 trilyun (kurs US$ 1 = Rp. 9000). Tidak jelas dalam Laporan Tahunan ini mengenai perak, sebagai mineral ikutan dalam produksi emas/tembaga. Oleh: Anang S. Kusuwardono Tambang-tambang Freeport di Amerika dan Afrika dimiliki sejak 2006/2007, yang tentunya berasal dari kekayaan yang diperoleh di Indonesia. Angka-angka semacam di atas inilah yang mengganggu rasa keadilan karyawan PTFI dan seharusnya juga mengganggu pemerintah Indonesia. Berapa persen perolehan NKRI dari total net-income Freeport? Total setoran tahunan ke RI berdasar royalti dan pajak memang selalu diumumkan oleh PTFI, namun tidak pernah disertai dengan total pendapatan PTFI yang masuk kedalam kantong Freeport McMoran. Keuntungan itu semakin besar setelah diketahui bahwa sejak produksi tahun 1972, PTFI baru membayar royalti emas sebesar 1% setelah perpanjangan kontrak karya 1991. PTFI juga tidak bersedia untuk membayar royalti emas sebesar 3,75% sesuai ketentuan PP No. 45 Tahun 2003. Tuntutan SPSI Tuntutan pemogokan adalah kesetaraan pendapatan karyawan PTFI dengan pendapatan karyawan berdasar pekerjaan sejenis di tambang-tambang Freeport lainnya di luar negeri. Apakah tuntutan semacam ini masuk akal? Penulis tidak cukup kompeten tentang hal ini, namun banyak ahli sumber daya manusia mengatakan bahwa kenaikan gaji ditentukan oleh peningkatan produksi atau keuntungan perusahaan. Lalu bagaimana dengan kenaikan net-income Freport 306%, dari 2006 hingga 2010 (Laporan Tahunan Freeport 2010)? Apakah kenaikan pendapatan karyawan mencapai persentasi yang sama? Rasanya tidak. Anang S. Kusuwardono (pengamat pertambangan) Berita Terbaru: Capitalism 4.0 : The Birth of A New Economy In The Aftermatch of Crisis Bermitra Dengan Cina, ‘Menguasai’ Dunia Papua Tidak Butuh Nyanyianmu Jenderal Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Bumi yang lebih Hijau Berita Sebelumnya: Menggugat Waktu Tunggu Calon Haji Selayar, Hari Ini dan ke Depan Membangun Tata Kelola Universitas Indonesia Berhati Nurani Ketika London Rusuh dan Terbakar Hutang Kita Kepada para Proklamator
Marsinggo - Capitalism 4.0 : The Birth of A New Economy In The Aftermatch of Crisis Selasa, 22 November 2011 09:44
Sabtu, 26 November 2011
Minggu, 20 November 2011
Marsinggo - Resolusi Perjuangan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Nasional
Selasa, 21 Juni 2011
Resolusi Pengajuan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Nasional
Peristiwa Marsinah tersebut menyentak perasaan terdalam masyarakat dan terutama mendorong berbagai elemen gerakan demokrasi pada masa itu untuk menuntut keadilan. Sampai sekarang, setelah 18 tahun kemudian, peristiwa Marsinah lenyap dalam pasang surut reformasi. Kita tak pernah tahu siapa pelaku pembunuhan Marsinah, sedangkan tuduhan terhadap managemen PT CPS pada masa itu hanya suatu rekayasa yang tak terbukti dan telah dianulir oleh Mahkamah Agung.
Namun demikian, Marsinah telah tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, dan setiap 8 Mei digelar peringatan untuk Marsinah. Belum pernah ada seorang buruh –apalagi perempuan, di Indonesia, yang masih dikenang oleh masyarakat –hampir 20 tahun lamanya. Ada banyak teladan dan semangat kejuangan yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam pembangunan negara dan bangsa selama ini, namun hanya Marsinah yang tidak lenyap dalam memori kolektif masyarakat sebagai martir atas kejuangannya untuk keadilan. Marsinah adalah martir industrialisasi di Indonesia. Marsinah adalah pengingat bersama tentang keadaan buruh kita saat ini, termasuk buruh-buruh yang kita sanjung sebagai 'pahlawan devisa negara' –yang mengucurkan keringat dan darah di negara-negara penerima tenaga kerja namun tanpa perlindungan negara yang serius.
Pada saat memperingati Marsinah, 8 Mei 2010, sebuah jaringan perempuan yang terhimpun dalam Barisan Perempuan Indonesia (BPI) bekerjasama dengan FORI (Front Oposisi Rakyat Indonesia) mengundang Menakertrans, Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik mengenai “Marsinah dan Problem Perburuhan Saat Ini” yang diselenggarakan di kantor KONTRAS, di Jakarta Pusat. Pada waktu itu, Menaker tak bisa hadir namun diwakili oleh staf ahli Kemenakertrans untuk membacakan pidato Menakertrans, Muhaimin Iskandar. Betapa girang kami mendengar pidato tersebut, yang menurut penilaian kami merupakan pandangan yang rendah hati dan sangat maju atas persetujuanya menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional.
Kami kutipkan butir-butir dari pidato Menakertrans, sebagai berikut:
(2) Marsinah membela keyakinannya bahwa buruh bukan komoditi. Marsinah membela keyakinannya bahwa hak buruh adalah hidup buruh, maka siapa pun yang melanggarnya berarti membunuh hidup mereka. Marsinah membela keyakinannya bahwa hanya buruh yang bisa mengubah nasib mereka. Marsinah membela keyakinannya bahwa buruh akan selalu menjadi duri bagi pengusaha yang lalim.
(3) Oleh karena itu atas nama pemerintah, dalam hal ini selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, saya ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu yang ahirnya menyebabkan Marsinah menjadi korban. Saya juga meminta maaf kepada keluarga yang selama ini telah mengalami penderitaan
(4) Marsinah adalah pahlawan dan selalu menajdi pahlawan di hati kita, kaum buruh dan semua insan yang berkaitan dengan pekerja. Saya akan mendukung sepenuhnya untuk menjadikan Marsinah sebagai pahlawan buruh.
Dukungan Menakertrans tersebut memperkuat tekat kami untuk mewujudkan harapan bersama mengangkat Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional, dengan mengajukannya secara resmi ke pemerintah untuk memperoleh gelar kepahlawanan nasional. Untuk itu kami telah membentuk Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM) guna pengupayaan gelar dari negara sebagai Pahlawan Buruh Nasional. Marsinah telah menjadi pahlawan bagi buruh dan perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan, maka sungguh tepatlah jika pengakuan masyarakat tersebut memperoleh pengakuan resmi negara.
Pada hari ini kami datang ke Menakertrans untuk menindaklanjuti dukungan yang pernah dikemukakan dalam pidatonya setahun yang lalu. Dukungan yang serius kami butuhkan guna memproses pengajuan gelar kepahlawanan Marsinah. Arti kepahlawanan Marsinah sangat tinggi nilainya bagi masyarakat Indonesia yang 70% adalah pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar negeri. Marsinah dapat menjadi teladan bagi pekerja/buruh di mana pun berada untuk berani melawan ketidakadilan. Sebab, sampai saat ini ketidakadilan bagi buruh makin menjadi-jadi, eksekusi hukuman pancung bagi Ruyati di Arab Saudi pada Sabtu, 18 Juli 2011, menandaskan perlindungan negara yang sangat lemah terhadap ketidakadilan buruh.
Demikianlah Resolusi kami. Semoga dapat mengingatkan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, untuk menindaklanjuti dukungannya terhadap pengusulan gelar pahlawan buruh nasional kepada Marsinah.
Terimakasih
Jakarta, 20 Juni 2011
Koordinator Nasional
Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM)
(Ruth Indiah Rahayu)
Lampiran
Kronologi Peristiwa Marsinah
· 2 Mei, Marsinah dan aktivis buruh lainnya mengadakan rapat untuk melaksanakan pemogokan kerja demi menuntut kenaikan upah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.
· 3 Mei 1993, buruh PT Catur Putra Surya shift 1 sampai dengan shift 3 mogok kerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.
· 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.
· Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.
· Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.
· Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.
Pencarian Keadilan
· Setelah Marsinah ditemukan tewas, pihak Kodim menangkap, menyiksa dan menjatuhkan vonis terhadap sejumlah management PT Catur Putra Surya atas tuduhan telah membunuh Marsinah.
· Pihak management perusahan tersebut naik banding hingga Pengadilan Tinggi, dan kemudian Mahkamah Agung membebaskan mereka
· Terdapat dugaan bahwa penanganan peradilan terhadap pihak managemen tersebut hanya sebuah rekayasa
· Tahun 1993, dibentuk Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM). KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer.
· Sampai saat ini matinya Marsinah merupakan peristiwa gelap yang belum dapat diketahui siapa pelaku pembunuhnya. Kasus Marsinah dibekukan tanpa tindak lanjut penyelidikan
Penghargaan
· Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1993
· Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai kasus 1713.
Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM)
Sekretariat Jakarta: Jl Siaga I, No 2 B, Pejaten-Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sekretariat Jawa Barat: Jl Ciheulang 2/21, Bandung; Sekretariat Banten: Jl Kalimantan Blok B No 2, Komplek Cimone Permai, Tangerang; Sekretariat Jawa Timur: Jl Lempung Utama no 18A, Lontar-Tandes, Surabaya; Sekretariat Sulawesi Selatan: Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks SMK Teknologi Komputer Makassar Maju, Tamalanrea, Makassar
Sabtu, 19 November 2011
Kamis, 17 November 2011
Marsinggo - Jalan Baru
Dalam sistem feodal atau neofeodalisme, kekuasaan berasal dari hubungan biologis dan romantisme historis, dan legitimasi pencitraan semu, di mana rakyat hanya diperlukan pada saat pemilu dan sekedar penggembira. Dalam budaya feodal/neofeodalisme ini, pemimpin tidak memiliki kewajiban sakral, tidak memiliki noblesse oblige dan tidak memiliki semangat bushido untuk berjuang dan berkorban guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsanya.
Di negara-negara yang maju di Asia Timur, para pemimpinnya memiliki kewajiban sakral dan semangat bushido untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik karena alasan ideologis (China), semangat nasionalisme dan kemandirian (Jepang dan Malaysia), dan alasan survival (Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan).
***
Alasan kedua, mengapa Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyatnya adalah karena adanya the creeping back of neocolonialism atau kembalinya neokolonialisme. Para pejuang kemerdekaan kita sejak tahun 1908 dan para pendiri Republik Indonesia, berjuang dan berkorban melawan berbagai bentuk imperialisme dan kolonialisme. Bung Karno dalam pidatonya di depan Pengadilan Negeri Bandung tahun 1930 (“Indonesia Menggugat”) dan Bung Hatta dalam bukunya “Indonesie Vrij” secara rinci menjelaskan bahaya dan kerusakan yang diakibatkan oleh sistem imperialisme dan kolonialisme. Karena perjuangannya, Bung Hatta ditahan dan diadili di Negeri Belanda, Bung Karno bahkan pernah dipenjara selama beberapa tahun di Penjara Sukamiskin, Bandung.
Dalam kurun yang lebih pendek, hanya satu tahun, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan para pejuang kemerdekaan, saya diberikan kesempatan oleh sejarah, ditahan di penjara Sukamiskin karena menentang rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1978/1979.
Kembalinya neokolonialisme tersebut dipersiapkan secara matang oleh kekuatan di luar Indonesia sejak akhir tahun 1950-an, dan dibantu oleh orang Indonesia sendiri, yaitu kelompok ekonom Mafia Berkeley atau Mafia Orde Baru. Sangat memprihatinkan ternyata puluhan tahun kemudian, kolonialisme itu kembali dalam bentuk yang baru dan bahkan dengan sengaja dibantu oleh orang-orang Indonesia sendiri yang membuka pintu bagi penetrasi neokolonilisme.
Pada saat Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Belanda, Soekarno-Hatta menyetujui pembayaran utang Hindia Belanda oleh Indonesia, asalkan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi persetujuan itu hanya taktik, karena dalam kenyataannya pemerintah Soekarno-Hatta tidak pernah melaksanakan pembayaran utang tersebut karena bertolak belakang dengan prinsip keadilan.
Namun sangat disayangkan, setelah Soekarno jatuh, pemerintah Orde Baru melalui Mafia Berkeley melakukan negosiasi ulang tentang utang-utang Indonesia pada tahun 1969. Mereka sepakat untuk mencicil utang warisan pemerintah Hindia Belanda. Artinya, mereka sepakat untuk membayar biaya penjajahan pemerintah Hindia Belanda, termasuk untuk menumpas gerakan-gerakan perlawanan para pahlawan seperti Cik Ditiro dan rakyat Aceh, oleh Pattimura dan rakyat Ambon dan biaya untuk menindas rakyat Indonesia.
Sejak saat itulah, tidak peduli siapa Presidennya, siapa partai yang berkuasa, Mafia Ekonom Orde Baru dengan sengaja mendesain kebijakan ekonomi Indonesia sekedar menjadi subordinasi dan alat dari kepentingan internasional. Itulah yang kami sebut sebagai neokolonialisme.
Padahal Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya, baik dari segi sumber daya alam, keragaman budaya dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki banyak sekali cawan-cawan emas (golden bowls) dalam bentuk kekayaan sumber daya alam bernilai ratusan miliar dolar. Tetapi karena para pemimpinnya bermental orang terjajah (inlander), cawan-cawan emas itu cuma dipakai untuk mengemis uang pinjaman recehan kepada lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Uang pinjaman harus “ditukar” dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan garis neoliberal dan kebijakan Washington Consensus -- kebijakan yang dirancang oleh IMF-Bank Dunia untuk kepentingan negara-negara maju. Undang-Undang Migas, Undang-Undang Privatisasi Air dan Undang-Undang Privatisasi BUMN adalah contoh Undang-Undang yang dibuat dengan iming-iming uang pinjaman dari lembaga multilateral. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi Indonesia telah “diijonkan” dan “digadaikan” demi uang pinjaman. Tidak ada lagi kedaulatan dalam bidang ekonomi. Itulah bentuk baru dari neokolonialisme.
***
Penyebab ketiga mengapa Indonesia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat dan semakin tertinggal dari negara lain adalah kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif. Kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif tersebut adalah cerminan dari visi dan karakter yang lemah, sehingga mudah goyang dan berubah-ubah hanya karena adanya perubahan kepentingan taktis, perubahan opini, dan respons pencitraan situasional.
Kita telah berulang kali menggantungkan harapan pada janji-janji para pemimpin, namun kita juga telah berulang kali kecewa karenanya. Ketika berkampanye, calon-calon pemimpin dengan bersemangat menyatakan pro-rakyat, pro-peningkatan kesejahteraan dan pro-kepentingan nasional. Tetapi begitu mereka terpilih untuk berkuasa, pemimpin-pemimpin tersebut langsung “balik badan” untuk kemudian merangkul kembali pikiran-pikiran lama dan oligarki lama yang tidak akan pernah membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera dan bangsa kita menjadi bangsa besar di Asia.
Begitu berkuasa, “perubahan dan terobosan” ke arah yang lebih baik segera ditukar dengan “kesinambungan dan stabilitas status quo”. Dengan demikian, mereka hanya sekedar meneruskan “Jalan Lama” yang selama 40 tahun telah mengantarkan Indonesia menjadi negara gagal (failed state) dan sekedar menjadi subordinasi kepentingan internasional. Hasil akhirnya, bukan projobs (peningkatan lapangan kerja), bukan progrowth (pertumbuhan), dan bukan propoor (pengentasan kemiskinan), melainkan “prosotan” (kemerosotan) kesejahteraan rakyat.
Indonesia gagal menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung rezim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China, dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia.
Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Ekonom Orde Baru, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000 dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.
Jika “Jalan Lama” yang terbukti gagal tersebut diteruskan, jangan bermimpi bahwa mayoritas rakyat Indonesia akan sejahtera dan Indonesia akan menjadi bangsa besar di Asia. Tidak usah berharap Indonesia akan menjadi The Next Malaysia atau The Next Korea atau bahkan The Next China. Tetapi justru sebaliknya, besar kemungkinan Indonesia hanya akan menjadi The Next Filipina. Hanya Indonesia dan Filipina yang selalu mengikuti dengan patuh resep-resep gagal ala Washington Consensus, di samping negara-negara di Amerika Latin pada tahun 1970-2000.
Negara-negara Asia Timur yang mampu tumbuh tinggi (double digit), berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, justru mengambil jalan yang tidak selalu sejalan, bahkan sering bertentangan dengan Washington Consensus. Pertanyaannya, masihkah ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat kita dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara besar di Asia? Apakah jika ada pemimpin baru otomatis akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan Indonesia akan menjadi negara besar di Asia?
Pemimpin baru yang memiliki karakter dan visi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif jelas sangat dibutuhkan. Tetapi jika pemimpin baru tersebut tetap menempuh “Jalan Lama”, jalan yang telah gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat selama 40 tahun, maka akhirnya rakyat akan kembali “dikhianati” dan “ditinggalkan” hanya untuk menyenangkan kelompok status quo, oligarki lama, dan kepentingan penguasa Adidaya. Pemimpin baru dengan “Jalan Lama” hanyalah pemimpin yang akan memperkokoh neokolonialisme, memicu proses kemerosotan dan kemiskinan struktural.
Tanpa “Jalan Baru”, pemimpin baru tidak lebih dari sekedar pengendara mobil bekas yang akan berlomba di sirkuit balap dunia Formula-1 di Asia Timur yang sangat kompetitif.
Komite Bangkit Indonesia dibentuk untuk memperjuangkan “Jalan Baru”, jalan anti neokolonialisme, jalan yang lebih mandiri, yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia.
Kedaulatan ekonomi harus kita rebut. Sebagai negara berdaulat, Undang-Undang dan kebijakan ekonomi tidak akan kita “gadaikan” dan “ijonkan” demi utang recehan. Hanya dengan kedaulatan dan kemandirian, kita akan berdaulat dalam bidang pangan dan energi, serta menarik manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan sumber daya manusia Indonesia.
“Jalan Baru” adalah jalan yang akan berlandaskan pada kebhinekaan, keragaman budaya, dan pluralisme. Dengan landasan itu, Komite Bangkit Indonesia akan mendorong renaissance kebudayaan Indonesia sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif (innovative and creative society), bukan hanya sekedar masyarakat terbuka (open society) yang sering hanya menjadi korban dari globalisasi. Masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif akan mampu menarik manfaat sebesar-besarnya dari kekuatan dan kejayaan masa lalu, serta menarik pengalaman dan manfaat dari kebudayaan antar bangsa.
Masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif hanya mungkin terbentuk melalui pembaharuan dan perbaikan kualitas pendidikan formal maupun informal. Kebangkitan Jepang (reformasi Meiji), kebangkitan Korea, Malaysia, dan China dimulai dengan investasi besar-besaran dalam sumber daya manusia. Merekalah yang kemudian menjadi motor dari perubahan, kemajuan dan kebangkitan negara-negara tersebut. Mereka kemudian didukung dengan sistem yang sangat kompetitif di dalam negeri, tetapi saling mendukung ketika menghadapi persaingan global. Dalam kaitan itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas harus terbuka terhadap semua lapisan masyarakat yang cerdas dan potensial, tidak hanya bagi kelompok yang mampu.
Komite Bangkit Indonesia akan berjuang agar demokrasi Indonesia membawa manfaat bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekedar demokrasi “pilih-memilih” (prosedural). Akibat pilihan “Jalan Lama” yang terbukti gagal dan kelemahan kepemimpinan pasca reformasi, anasir-anasir lama dan status quo ingin mencoba mendaur ulang sistem otoriter dengan iming-iming peningkatan kesejahteraan. Iming-iming tersebut hanya ilusi dan fatamorgana karena pengalaman di bawah sistem otoriter, Indonesia justru ketinggalan dibandingkan negara Asia Timur lainnya, memiliki distribusi pendapatan yang paling timpang, stok utang paling besar serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh.
Komite Bangkit Indonesia tidak akan membalikkan putaran jarum sejarah, karena daur ulang sistem otoriter hanyalah ilusi yang sangat menyesatkan. Komite Bangkit Indonesia akan melawan setiap upaya untuk mengembalikan sistem otoriter, dan justru sebaliknya, akan memperjuangkan agar demokrasi semakin kokoh dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Komite Bangkit Indonesia akan memperjuangkan penegakan hukum yang adil, tanpa pilih kasih, serta berpihak kepada kepentingan publik dalam hal pemberantasan KKN, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pelestarian lingkungan. Dalam kaitan dengan itu, Komite Bangkit Indonesia menilai bahwa reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar kenaikan gaji – tetapi juga mencakup perbaikan sistem rekrutmen, struktur insentif, sanksi hukum dan administratif, serta sistem promosi dan training. Semua itu merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan melawan korupsi dan nepotisme.
***
Komite Bangkit Indonesia akan menentang dominasi negara yang melahirkan sistem dan pemerintahan otoriter. Namun pada saat yang bersamaan, Komite Bangkit Indonesia menentang dominasi sektor swasta yang dapat menciptakan monopoli/oligopoli baru dalam bidang ekonomi. Dominasi sektor swasta yang oligopolistik sama berbahayanya dengan dominasi negara, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Neoliberalisme dan fundamentalisme pasar bebas tidak ada tempatnya dalam “Jalan Baru” kebangkitan Indonesia. Ekonomi pasar bebas harus diimbangi dengan dukungan sistem sosial bagi yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan cita-cita founding fathers Republik Indonesia.
Dengan memanfaatkan momentum 100 tahun kebangkitan Indonesia (1908-2008), Komite Bangkit Indonesia akan melakukan rangkaian program penyadaran, diskusi publik, dengar pendapat dengan meninggalkan “Jalan Lama” yang telah gagal setelah 40
tahun, menuju “Jalan Baru” kebangkitan Indonesia. Rangkaian program tersebut akan mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
Marilah kita hapuskan segala bentuk neokolonialisme dari bumi Indonesia!
Tinggalkan “Jalan Lama”, yang gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan!
Kita rebut kembali kedaulatan politik dan ekonomi!
Hanya dengan “Jalan Baru”, kemakmuran dan kesejahteraan akan kita capai!
Hanya dengan “Jalan Baru”, Indonesia akan segera bangkit
| |||||||||
Rabu, 16 November 2011
Marsinggo - Sitemap Generator 3.0.6
9 Januari 2011
·
Label:
Blog Tips
Automate tasks such as scan website, build sitemap and FTP sitemap upload.A1 Sitemap Generator creates sitemaps for your website, be that HTML, Google XML or ASP.Net sitemaps. Rich template support for generating sitemaps and near-endless scanning options.
The scanning engine stores vast amounts of data so that you can, among other things, view full report on broken and redirected links (wherefrom and whereto). This data is e.g. used when generating Google XML sitmaps (e.g. when defining priority).
A bonus utility in A1 Sitemap Generator is an integrated FTP client that will allow you to FTP upload your sitemaps. It is possible to automate and control program through the command line.
This means you can have a task scheduler (e.g. scripts or batch files) to launch program at given intervals. You can automate tasks such as scan website, build sitemap and FTP sitemap upload.
Here are some key features of "A1 Sitemap Generator":
Website crawler options - scan large and complex websites:
· Tune crawler performance and server load using simultaneous connections.
· Pause and start website scans. Easy to resume and refresh crawling.
· Use include and exclude filters to control which files to crawl and list.
· Follow all kinds of references including redirects, frames, javascripts and images.
· Login through most post form and baisc authentication user access systems.
· Scan a website from multiple start paths. Useful for websites not fully crosslinked.
· Alias paths during scan, e.g. http://www.example.com and http://example.com.
· Detect and remove standard and custom session IDs in urls.
Create sitemaps of any website:
· Everything from small to giant websites with many thousands of pages.
· Local and online websites on internet, localhost, LAN, CD-ROM and disks.
· Static and dynamic websites such as portals, online stores, blogs and forums.
Sitemap builder options - make text, HTML, RSS and XML sitemaps:
· Build multi-page and multi-column HTML sitemaps, all in one.
· Includes rich HTML sitemap templates. Customize layout and code.
· Can calculate Google XML sitemap priority values for all pages in website.
· Allows to change the root path used. Useful if scanning localhost website copies.
· Save bandwidth with easy splitting and GZip compression of XML sitemap files.
Sitemap generator tools - view broken links and automate website scan:
· View normal, broken and redirected links found in website scan.
· View reports within all directories about files found and response codes.
· Integrated FTP sitemap upload. Can also ping and notify Google, Yahoo etc. of sitemap changes.
· Automate our sitemap generator tool through command line, task scheduler, scripts and batch files.
· Command line interface includes load project, scan website, build sitemap, FTP upload and sitemap pings.
Requirements:
· Internet connection
What's New in This Release:
· Improved detection of HTML5 and XML tags that designate "charset" values.
Homepage: http://www.microsystools.com/products/sitemap-generator/
Link Download: http://hotfile.com/dl/94764862/7ffcca6/A1Sitemap.rar.html
Read more: http://aspal-putih.blogspot.com/2011/01/sitemap-generator-306.html#ixzz1drvuSCxW
Under Creative Commons License: Attribution
Marsinggo - Partai Demokrat :Politik Konspirasi dengan Tradisi Mafia
| Posted by surya syam on November 13, 2011 at 2:15 PM | 
edit
|
Ditulis oleh : Jesus S. Anam
Tindakan politik rahasia untuk mencuri kekuasan dan memanfaatkannya tiba-tiba bocor ke publik. Tidak tanggung-tanggung, dua pemain yang sudah teridentifikasi merupakan tokoh penting partai pemenang pemilu 2009 lalu, yakni Partai Demokrat (PD). Sontak ini mengagetkan publik dan membuat mereka bertanya-tanya, “Jangan-jangan kemenangan Partai Demokrat adalah hasil dari mencuri?”
Ingatan dan geram publik terhadap ulah suap dan korupsi Nazaruddin (bendahara PD) belum usai, air busuk kembali mengalir dari Partai Demokrat, kali ini menyertakan nama Andi Nurpati (juru bicara PD). Andi Nurpati disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat masih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2009 lalu. Posisi Nurpati yang sebelum berada di PD adalah anggota KPU telah membangkitkan opini negatif sebagian publik terhadap PD, “jangan-jangan ada konspirasi politik?”
Konspirasi politik, di sini, mungkin, bisa diartikan sebagai “transaksi-transaksi rahasia untuk melakukan tindakan melanggar hukum guna mencapai tujuan politik – yang sah.” Konspirasi politik bisa bersifat sistemik ataupun insidental. Konspirasi politik yang sistemik biasanya dilakukan secara massif untuk mengamankan posisi suatu golongan, seperti yang pernah dilakukan oleh Golkar di era Orde Baru. Sementara yang insidental, hanyalah dilakukan oleh beberapa orang guna mengamankan posisinya untuk sementara waktu di arena poltik. Pertanyaannya sekarang, “apakah tindakan yang dilakukan oleh Nazaruddin dan Andi Nurpati merupakan konspirasi sistemik – yang melibatkan seluruh komponen Partai Demokrat?”
Jawaban pasti dari pertanyaan di atas memang belum kita dapat, namun setidaknya ada sedikit gambar yang sudah kita lihat, meski buram, yakni moralitas buruk dari para politisi partai ini; sebuah tradisi mafia yang menjadi penyebab sejumlah besar kekacauan di negeri ini. Meskipun tidak sehebat Hitler dan Stalin, tradisi warisan Orde baru ini, bisa menjadi kekuatan kriminal yang menghancurkan mentalitas politik generasi muda masa depan yang sudah mulai melupakan memori kolektif buruknya di masa lalu.
Politik konspirasi dengan tradisi mafia (kejahatan yang terorganisir) merupakan pola tindakan politik yang masuk dalam kategori kejahatan besar (extraordinary political crime), yang sudah menjadi watak permanen dalam institusi politik borjuis karena tendensi ekonomiknya. Secara teoritik, ini tak dapat disangkal. Basis struktur (base of structure) yang kriminal dan rakus akan membentuk pola suprastruktur (super-structure) – politik, hukum – yang kriminal dan rakus pula. Ini merupakan effluvia (meminjam istilah Trotsky, yang secara etimologis berarti ‘bau busuk yang menyumbat pernafasan’
yang sudah integral dalam watak borjuis, entah sebagai institusi atau pribadi.Kasus yang tengah menimpa Nazaruddin dan Andi Nurpati, juga tuduhan-tuduhan negatif yang terus gencar dilontarkan Nazaruddin terhadap kolega-koleganya (terutama terhadap Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD), tidak hanya menghancurkan nama Partai Demokrat, meruntuhkan kredibilitasnya Anas Urbaningrum sebagai politisi, meluruhkan simpati rakyat terhadap Presiden SBY (Dewan Pembina PD), tetapi juga menguak seluruh kebobrokan partai borjuis. Artinya, jika diselidiki, di dalam tubuh seluruh partai borjuis akan ditemui borok yang sama.
Dalam analisa mengenai karakter politik, pola dan tradisi seperti ini tidak hanya terdapat pada Partai Demokrat, tetapi juga pada seluruh partai borjuis yang memiliki tendensi akhir kekuasaan politik dan ekonomi – bukan kemakmuran rakyat. Meskipun tampak progresif dan pro-rakyat (pro-poor), gerakan politik borjuis (seperti Nasional Demokrat – baca Politik Nasional Demokrat (Nasdem): Antara Frase dan Realitas), yang hari ini tengah show off program dan berhasil mengilusi publik, adalah bangunan “kepentingan” yang pondasinya berupa kebohongan. Ketika pondasi ini tidak lagi kuat menyangga kepentingan mereka yang semakin berat, lagi-lagi rakyatlah yang akan tertimpa serpihan-serpihan reruntuhan bangunan itu.
Situasi ini membenarkan konsepsi Marxis mengenai negara di bawah kendali borjuasi. Badan eksekutif negara hanyalah, kata Marx, “...a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie (sebuah komite yang mengatur kepentingan bersama seluruh borjuasi)”. Tendensi ekonomik, yang menjadi dasar bangunan politik borjuasi, akan membentuk serangkaian kebohongan, manipulasi, penipuan, pemalsuan, transaksi-transaksi-transaksi rahasia, penciptaan ilusi, menuju capaian akhir yang “legal”: untuk memperoleh kekuasaan politik dan ekonomi. Trotsky, dalam Revolusi Permanen, memberi gambaran yang jelas mengenai watak negara:
“Negara bukanlah sebuah tujuan akhir di dalam dirinya sendiri, tetapi ia merupakan alat untuk mengorganisir, disorganisir, dan re-organisir relasi-relasi sosial. Ia dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi revolusi atau menjadi sebuah alat penghenti revolusi yang terorganisir, ini tergantung pada tangan yang mengendalikannya.”
Rakyat seharusnya bisa belajar cepat dari pengalaman, tidak hanya dari serentetan kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi juga dari kontradiksi-kontradiksi yang terlah berlangsung selama ini, sehingga tidak mudah terperangkap dalam jaring-jaring kepentingan kaum borjuis – bahwa sejak runtuhnya Orde Baru hingga kini, tidak satu pun dari partai-partai politik yang ada menepati janjinya.
Penegasan dari refleksi kristis yang saya tulis ini adalah, mengajak organisasi-organisasi politik berbasis buruh, kaum miskin, kaum tani dan elemen-elemen grassroot lainnya untuk terus-menerus memblow up karakter buruk partai-partai borjuis kepada massa. Tentu saja, massa memiliki keteguhan, pengorbanan diri, heroisme, dll, tetapi terbatas dalam analisa. Dan inilah poin signifikan yang pernah dilakukan oleh Bolshevik kepada massa, yakni terus mengekspos kebobrokan rejim feodal Tsar dan juga kebobrokan kaum borjuis liberal, dan terus menanamkan kepercayaan diri ke dalam massa sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah masyarakat. Selebihnya adalah sejarah. Revolusi Oktober 1917 menjadi revolusi sosialis pertama yang berhasil di muka bumi.
Categories: None
Post a Comment
0 Comments
Selasa, 15 November 2011
Marsinggo - Negeri Sarang Penyamun dan Perampok
Penguasa tak punya nurani menjadikan anak kandung bangsa menjadi anak tiri dinegeri sendiri
Mereka diusir didepak digusur disana sini
Dengan alasan modernisasi dan pembangunan masa kini
Lahan dan tanah petani direbut dicaplok dengan tangan besi
Mereka dibiarkan mati dan tidak dipedulikan sama sekali
Penguasa tutup mata dan mengatakan itu demi kemajuan negeri
Dia tak melihat anak negeri sudah menjadi budak dinegeri sendiri
Keadaan ini dibiarkan oleh Politisi dan wakil rakyat negeri
Mereka lupa ajaran Bapak Bangsa negeri ini
Bapak Bangsa mengajarkan kita harus berdikari dan menentang kapitalisasi dan neo kolonisasi
Tapi mereka buta dan tuli
Tak peduli ajaran yg telah memerdekakan negeri ini
Oh Tuhan berikanlah rakyat kekuatan menanggung kesengsaraan dan ketidak adilan ini
Hanya Engkaulah tempat rakyat mengadukan nasibnya ini
Oh Para Pahlawanku negeri ini sekarang telah berubah menjadi sarang kebengisan dan kezhaliman.
Cita2 kemerdekaan yg dahulu engkau perjuangkan telah dicampakkan dan diisi dengan keangkaramurkaan.
Pancasila yang dijadikan dasar negara telah mereka lupakan.
Mereka tidak lain adalah para pengchianat bukan pembela rakyat.
Jumat, 11 November 2011
Marsinggo - Demokrasi Borjuis
Para ahli politik sering mengatakan bahwa “demokrasi” yang ada sekarang ini adalah sistem politik yang paling “demokratis”. “Anda diberi hak untuk memilih,” katanya. “Anda diberi kebebasan untuk berbicara dan berorganisasi. Jika anda ingin mengubah sesuatu, siapapun anda, boleh ‘duduk’ di kursi parlemen.” Tetapi, ternyata, pada kenyataannya, tidak semudah itu. Semua yang diucapkan itu sangat sulit ketika dipraktekkan oleh rakyat jelata. Biayanya sangat besar. Jika ingin “duduk” di parlemen – atau untuk menjadi seorang kepala daerah – haruslah memiliki uang yang jumlahnya milyaran.
Dalam demokrasi model seperti ini, kaum berpunya, yakni kaum kapitalis, yang sebagian besar juga para pejabat negara, dengan baju kearifan, menyimpan daya listrik yang kuat dan mematikan. Dengan daya yang kuat dan mematikan itu mereka akan terus berusaha untuk bisa menempati dan menguasai pos-pos penting. Dengan berbagai cara, mereka tidak hanya ingin memegang kendali atas ekonomi, tetapi juga ideologi, politik, hukum, budaya, dll.
Pos-pos ekonomi adalah sumber paling penting bagi kapitalis; sebagai sumber utama agar bisa memastikan kelanjutan kekuasaannya. Melalui kepemilikannya atas perusahaan-perusahaan dan, atau, kontrolnya atas lembaga-lembaga keuangan, para kapitalis akan bisa dengan mudah bertindak menurut kepentingannya. Misalnya, membeli tenaga buruh dengan harga murah, memecat buruh, dan mengusir ribuan manusia dari rumahnya.
Selanjutnya, kaum kapitalis akan berusaha untuk bisa dominan secara ideologis, sebagaimana kata Marx: “Ide-ide yang berkuasa di tiap-tiap jaman adalah ide-ide kelas penguasa". Media-media raksasa, baik elektronik ataupun cetak, dimiliki oleh para kapitalis. Ide-ide kapitalis juga disebarluaskan melalui universitas-universitas dan lembaga-lembaga ilmu lainnya.
Hal penting lainnya bagi kapitalis adalah bagaimana bisa mengontrol lembaga-lembaga politik formal. Ini sudah jelas dan terang di Indonesia. Para pejabat tinggi negara tak lain adalah para kapitalis. Mereka memiliki, atau paling tidak, menguasai instrumen-instrumen penting, seperti modal besar, media, jaringan, dll. Jika mereka tidak ingin secara langsung berada di pos-pos politik formal tersebut, mereka akan membayar politisi-politisi untuk mewakili mereka di pemerintahan. Bagaimana bisa mengintervensi sistem hukum juga hal yang tak kalah penting. Hukum, yang seharusnya sebagai aturan main milik bersama, dengan jelas sangat bias kelas. Karena negara yang berada di bawah kekuatan kapitalisme, sistem hukumnya berpihak kepada kelas kapitalis. Hukumnya adalah hukum kelas. Hukum tersebut jika dibunyikan akan mengeluarkan suara sumbang seperti ini: “Jika anda buruh, jika anda orang miskin, jika anda rakyat biasa, jika anda perempuan dari kelas pekerja, jika anda bodoh, maka anda memiliki kesempatan lebih besar untuk dihukum – masuk terali besi penjara!”
Praktek politik yang kotor ini sepertinya cocok jika disamakan dengan watak cecunguk,dan kita sebut sebagai demokrasi cecunguk.Dalam bahasa Jawa, Cecunguk adalah nama untuk serangga berkepak yang sering dan suka sekali berada di tempat-tempat kotor. Kata cecunguk juga digunakan oleh Tan Malaka untuk menyebut orang-orang yang bekerja sebagai “jongos” imperialis Belanda.
Praktek kececungukan ini sudah menjadi watak yang terintegrasi dan sistemik di Indonesia. Watak cecunguk dengan gamblang bisa kita lihat pada tingkah laku politik para politisi borjuis di negeri ini: suka korupsi, serakah, menumpuk-numpuk kekayaan untuk dirinya, suka menipu dan memanfaatkan kaum yang lemah, dan (ini yang paling memalukan) takut sekali dengan bangsa Barat (majikannya).
Dalam perspektif Marxis, demokrasi borjuis bisa diartikan sebagai “sebuah sistem politik di mana orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan tentu di lembaga-lembaga negara lainnya, adalah orang-orang yang berasal dari kelas borjuis”. Mereka adalah para pemilik modal besar. Mereka itulah yang selama ini mengendalikan keuangan, pabrik-pabrik dan mesin-mesin industri modern. Oleh karena itu, borjuasi, yang selama ini sudah berkuasa di pos-pos ekonomi, yang kemudian oleh sistem didorong untuk menempati pos-pos politik, akan dapat dengan mudah mengeksploitasi buruh dan “membunuh” penghidupan jutaan rakyat miskin. Akhirnya, negara yang seharusnya menjadi “ibu” bagi seluruh rakyatnya, hanya akan menjadi (sebagaimana pernah dikatakan oleh Marx) “... tempat di mana individu-individu dari kelas yang berkuasa memaksakan kepentingannya”.
Benar, bahwa, di atas kertas, demokrasi borjuis memberikan ruang yang sama, hak-hak yang sama kepada semua kelas dan golongan. Tetapi pada prakteknya, ruang-ruang ekonomi dan politik penting hanya bisa diakses oleh kelas tertentu, yaitu kelas borjuis.
Jadi jelas, tidak akan pernah ada demokrasi yang sesungguhnya di bawah kapitalisme. Sebelum sistem kapitaisme ini dihancurkan oleh kaum buruh yang terorganisir, dibantu dengan elemen-elemen progresif lainnya, maka praktek politik yang korup dan bermental cencunguk ini akan terus berlangsung. Sejarah kemanusiaan di bawah demokrasi borjuis akan terus menjadi sejarah teror dan ketakutan; sejarah kemiskinan dan kematian; sejarah kekalahan dan ketidakberdayaan!
oleh :Jesus.S.Anam
Dalam demokrasi model seperti ini, kaum berpunya, yakni kaum kapitalis, yang sebagian besar juga para pejabat negara, dengan baju kearifan, menyimpan daya listrik yang kuat dan mematikan. Dengan daya yang kuat dan mematikan itu mereka akan terus berusaha untuk bisa menempati dan menguasai pos-pos penting. Dengan berbagai cara, mereka tidak hanya ingin memegang kendali atas ekonomi, tetapi juga ideologi, politik, hukum, budaya, dll.Pos-pos ekonomi adalah sumber paling penting bagi kapitalis; sebagai sumber utama agar bisa memastikan kelanjutan kekuasaannya. Melalui kepemilikannya atas perusahaan-perusahaan dan, atau, kontrolnya atas lembaga-lembaga keuangan, para kapitalis akan bisa dengan mudah bertindak menurut kepentingannya. Misalnya, membeli tenaga buruh dengan harga murah, memecat buruh, dan mengusir ribuan manusia dari rumahnya.
Selanjutnya, kaum kapitalis akan berusaha untuk bisa dominan secara ideologis, sebagaimana kata Marx: “Ide-ide yang berkuasa di tiap-tiap jaman adalah ide-ide kelas penguasa". Media-media raksasa, baik elektronik ataupun cetak, dimiliki oleh para kapitalis. Ide-ide kapitalis juga disebarluaskan melalui universitas-universitas dan lembaga-lembaga ilmu lainnya.
Hal penting lainnya bagi kapitalis adalah bagaimana bisa mengontrol lembaga-lembaga politik formal. Ini sudah jelas dan terang di Indonesia. Para pejabat tinggi negara tak lain adalah para kapitalis. Mereka memiliki, atau paling tidak, menguasai instrumen-instrumen penting, seperti modal besar, media, jaringan, dll. Jika mereka tidak ingin secara langsung berada di pos-pos politik formal tersebut, mereka akan membayar politisi-politisi untuk mewakili mereka di pemerintahan. Bagaimana bisa mengintervensi sistem hukum juga hal yang tak kalah penting. Hukum, yang seharusnya sebagai aturan main milik bersama, dengan jelas sangat bias kelas. Karena negara yang berada di bawah kekuatan kapitalisme, sistem hukumnya berpihak kepada kelas kapitalis. Hukumnya adalah hukum kelas. Hukum tersebut jika dibunyikan akan mengeluarkan suara sumbang seperti ini: “Jika anda buruh, jika anda orang miskin, jika anda rakyat biasa, jika anda perempuan dari kelas pekerja, jika anda bodoh, maka anda memiliki kesempatan lebih besar untuk dihukum – masuk terali besi penjara!”
Praktek politik yang kotor ini sepertinya cocok jika disamakan dengan watak cecunguk,dan kita sebut sebagai demokrasi cecunguk.Dalam bahasa Jawa, Cecunguk adalah nama untuk serangga berkepak yang sering dan suka sekali berada di tempat-tempat kotor. Kata cecunguk juga digunakan oleh Tan Malaka untuk menyebut orang-orang yang bekerja sebagai “jongos” imperialis Belanda.
Praktek kececungukan ini sudah menjadi watak yang terintegrasi dan sistemik di Indonesia. Watak cecunguk dengan gamblang bisa kita lihat pada tingkah laku politik para politisi borjuis di negeri ini: suka korupsi, serakah, menumpuk-numpuk kekayaan untuk dirinya, suka menipu dan memanfaatkan kaum yang lemah, dan (ini yang paling memalukan) takut sekali dengan bangsa Barat (majikannya).
Dalam perspektif Marxis, demokrasi borjuis bisa diartikan sebagai “sebuah sistem politik di mana orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan tentu di lembaga-lembaga negara lainnya, adalah orang-orang yang berasal dari kelas borjuis”. Mereka adalah para pemilik modal besar. Mereka itulah yang selama ini mengendalikan keuangan, pabrik-pabrik dan mesin-mesin industri modern. Oleh karena itu, borjuasi, yang selama ini sudah berkuasa di pos-pos ekonomi, yang kemudian oleh sistem didorong untuk menempati pos-pos politik, akan dapat dengan mudah mengeksploitasi buruh dan “membunuh” penghidupan jutaan rakyat miskin. Akhirnya, negara yang seharusnya menjadi “ibu” bagi seluruh rakyatnya, hanya akan menjadi (sebagaimana pernah dikatakan oleh Marx) “... tempat di mana individu-individu dari kelas yang berkuasa memaksakan kepentingannya”.
Benar, bahwa, di atas kertas, demokrasi borjuis memberikan ruang yang sama, hak-hak yang sama kepada semua kelas dan golongan. Tetapi pada prakteknya, ruang-ruang ekonomi dan politik penting hanya bisa diakses oleh kelas tertentu, yaitu kelas borjuis.
Jadi jelas, tidak akan pernah ada demokrasi yang sesungguhnya di bawah kapitalisme. Sebelum sistem kapitaisme ini dihancurkan oleh kaum buruh yang terorganisir, dibantu dengan elemen-elemen progresif lainnya, maka praktek politik yang korup dan bermental cencunguk ini akan terus berlangsung. Sejarah kemanusiaan di bawah demokrasi borjuis akan terus menjadi sejarah teror dan ketakutan; sejarah kemiskinan dan kematian; sejarah kekalahan dan ketidakberdayaan!
oleh :Jesus.S.Anam
Langganan:
Postingan (Atom)